Skip to main content Skip to search

Tax

Solusi kelebihan atau kekurangan bayar pajak

Wajib Pajak (WP) yang mengalami kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) harus membayar lunas sebelum SPT tersebut disampaikan.

Sebelumnya, WP disarankan untuk membuat e-Filing. Hal ini penting, untuk mempermudah pelaporan pajak. Sehingga, WP tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melapor pajak, cukup dengan mengakses djponline.pajak.go.id.

Berikut adalah langkah-langkah pembayaran kekurangan pajak khusus SPT Pribadi:

  1. Datanglah ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdomisili atau berdasarkan identitas NPWP Anda, untuk meminta Surat Setoran Pajak (SSP)
  2. Kemudian lakukan pembayaran di Kantor Pos atau di Bank yang telah ditunjuk
  3. Setelah melakukan pembayaran, Anda akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN)
  4. Kemudian masukan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) ke dalam e-Filing di kolom Surat Transaksi Penerimaan Negara dan isilah tanggal pembayaran
  5. Simpanlah SPT online
  6. Kirimkan SPT kepada KPP
  7. Selesai

Adapun mengenai kelebihan pembayaran pajak oleh WP, Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, WP dapat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Dengan catatan, WP tidak memiliki utang pajak lainnya.

DJP Kemenkeu Hestu Yoga mengatakan, “Jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi ke DJP melalui KPP tempat terdaftar atau berdomisili,”

Selanjutnya pihak DJP akan melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi dan DJP tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

Dan jika SKPLB terlambat diterbitkan, kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2 persen per bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu satu bulan tersebut sampai dengan saat diterbitkan SKPLB.

Sementara itu, untuk pajak yang seharusnya tidak terutang, WP dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor DJP melalui KPP tempat terdaftar atau berdomisili, apabila terjadi kesalahan pembayaran pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pihak DJP akan melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak (WP) diterima secara lengkap dan menerbitkan SKPLB bila hasil penelitian tersebut terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Apabila hasil penelitian tidak terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang, maka DJP harus memberitahu secara tertulis kepada wajib pajak.

FMB Partner dapat membantu Anda dalam penghitungan dan pelaporan SPT Pajak pribadi maupun badan usaha yang komprehensif. Contact us for info and other tax practice at +62 21 5082 0033 or mail to ily@fmbpartner.com

_

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Group:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

Pajak Siaga Satu

Kementerian Keuangan memiliki tugas berat di bidang pendapatan negara pada akhir tahun ini, setelah realisasi penerimaan pajak pada September tercatat Rp770,0 triliun atau baru 60% dari target. Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara — Perubahan (APBN-P) 2017 mengusung target penerimaan pajak senilai Rp1.283,6 triliun. Realisasi per September itu bahkan tercatat minus 2,79% pertahun.

Yon Arsal Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak mengatakan pertumbuhan negatif itu merupakan implikasi dari penerimaan yang tidak berulang (uang tebusan dan PPh final revaluasi) serta beda waktu pencairan PBB dan PPh yang ditanggung pemerintah, yang nilainya cukup signifikan.

Tantangan penerimaan pajak tahun ini memang cukup berat. Sebab, apabila tahun lalu penerimaan pajak ditopang oleh pemasukan dari tax amnesty sekitar Rp100 triliun, tahun ini nyaris penerimaan dengan jumlah lumayan besar itu tak lagi bisa masuk ke kas negara.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada 30 September 2016 lalu sumbangan amnesti pajak ke penerimaan 2016 mencapai Rp94,6 triliun. Realisasi uang tebusan itu turut mengerek penerimaan pajak yang tercatat mencapai Rp791,9 triliun pada periode itu. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan September tahun ini yang senilai Rp770,7 triliun, maka penerimaan pajak pemerintah masih minus 2,79%.

Instruksi 5 Oktober

Kinerja yang melempem tersebut membuat Ditjen Pajak mulai mencari cara supaya target pajak aman. Selain implementasi PP No.36/2017 tentang kategori harta bersih, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi juga mengeluarkan instruksi Nomor INS-05/PJ/2017 tentang pengamanan penerimaan Ditjen Pajak 2017 yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2017.

Dalam instruksi yang memuat tiga pokok penting itu, para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) diminta untuk mengaktifkan perangkat telepon selama 24 jam. Juga mengamanatkan supaya dalam penggalian potensi penerimaan pajak, pemanggilan wajib pajak yang telah mengikuti pengampunan pajak hanya boleh dilakukan oleh Kanwil Ditjen Pajak.

Instruksi ini merupakan upaya untuk mengingatkan jajarannya siaga satu dan bukanlah berarti penerimaan 2017 dalam situasi yang gawat. Otoritas pajak tetap optimis penerimaan tahun ini akan terealisasi. Sejumlah strategi baik melalui ekstensifikasi dan intensifikasi akan terus ditempuh. Hingga saat ini pajak mencatat rata-rata WP baru melaporkan 60% dari keseluruhan harta. Untuk itu Dirjen Pajak masih memberikan kesempatan kepada WP untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Ditjen Pajak juga akan sangat selektif dalam menindak seluruh WP yang ditengarai tak patuh. Meski demikian, Kakanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan I Sakli Anggor menyampaikan, setelah edaran instruksi diterima, mereka akan menggencarkan pemeriksaan terhadap WP khususnya yang tidak mengikuti fasilitas pengampunan pajak.

Sumber: Ditjen Pajak melalui Bisnis Indonesia Edisi 10 Oktober 2017.Sumber: Ditjen Pajak melalui Bisnis Indonesia Edisi 10 Oktober 2017.

Bila Anda memerlukan jasa layanan SPT dan pajak, FMB Consultant memiliki konsultan pajak yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun dan telah menangani pajak dari perusahaan maupun pribadi lintas industri di Indonesia.

Untuk diskusi dan konsultasi lebih lanjut, Anda dapat hubungi:

Managing Partner,

Ivan Liyanto
ivan@fmbconsultant.com
+62 899 6777 879

Client Management,
admin@fmbconsultant.com

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Consultant:

LinkedIn

Facebook Page

Instagram Page

Disclaimer:

Artikel ini dikutip dari surat kabar harian Bisnis Indonesia Edisi Selasa 10 Oktober 2017.

Read more

Alternatif untuk Pajak Penghasilan dan Royalti bagi Profesi Penulis

Keputusan penulis Tere Liye memutus kontraknya dengan penerbit Gramedia dan ke-28 bukunya untuk tidak dicetak ulang lagi bukanlah tanpa dasar. Hal ini dikarenakan tarif penghasilan pajak untuk profesi penulis yang terhitung 24 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ataupun profesi seni lainnya.

Tere Liye menyampaikan pada akun Facebook-nya bahwa penghasilan penulis buku atau royalti dianggap super netto. Nilainya tidak bisa dikurangi dengan rasio norma Penghitungan Penghasilan Netto, dan tidak memiliki tarif khusus. Seperti yang ia contohkan, pungutan pajak yang dikenakan terhadap penulis buku dengan royalti Rp 1 miliar dapat mencapai Rp 245 juta.

Hal ini berbeda dengan pajak UMKM yang mendapat potongan hanya 1 persen sebelum Rp. 1 miliar. Sedangkan untuk penulis jika ia mendapat Rp. 200,000 maka harus dipotong pajak sebesar 15 persen.

Tingginya nilai pajak yang harus disetor adalah mengikuti aturan tarif progresif pajak. Angka tersebut didapat dari perhitungan pajak 5 persen untuk royalti pertama sebesar Rp 50 juta. Lalu untuk royalti berkisar Rp 50-250 juta dikenakan tarif 15 persen. Kemudian royalti Rp 250-500 juta dikenakan tarif 25 persen dan royalti Rp 500 juta-1 miliar berikutnya dipungut pajak 30 persen.

Buku-buku karangan Tere Liye

Buku-buku karangan Tere Liye

Menjawab polemik pajak penghasilan profesi penulis ini, Ditjen Pajak telah mengklarifikasi pada 6 September 2017. Penjelasan dan cara penghitungan PPh bagi wajib pajak yang berprofesi sebagai penulis novel/penulis cerita dapat disampaikan hal berikut:

Bahwa profesi penulis novel/penulis cerita harus menanggung beban pajak lebih dari dua kali lipat dibanding profesi lainnya seperti dokter, arsitek, artis, penyanyi, dan profesi lainnya, karena adanya perbedaan tafsir dari penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Bahwa profesi penulis novel/penulis cerita yang memperoleh penghasilan royalti buku tidak boleh membebankan biaya. Namun, penulis novel/penulis cerita berpendapat mereka memerlukan biaya seperti biaya riset, biaya perjalanan, peralatan kerja, dan ketika novel/buku cerita telah jadi, penulis novel/penulis cerita mengeluarkan biaya seperti biaya promosi, roadshow, dan biaya lain agar buku tersebut laku di pasar.

Merujuk pada ketentuan terkait, Pasal 28 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP), Pasal 4 ayat (1), memori penjelasan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), memori penjelasan Pasal 6 ayat (1). Pasal 9 ayat (2), memori penjelasan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11A ayat (1). Pasal 14 ayat (2). Pasal 20, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh).

Selain itu, merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Waiib Pajak Orang Pribadi dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17IPJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), dilihat dari sumber tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

  1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris. aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya,
  2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan,
  3. Penghasilan dari modal, yang berupa hada gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan hana atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan
  4. Penghasilan Iain-Iain, seperti pembebasan utang dan hadiah.
  5. Pengenaan PPh Wajib Pajak didasarkan pada pengeIompokan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

Lalu bagaimana menghitung pajak bagi profesi penulis?

Jika penulis memiliki penghasilan bruto dalam setahun kurang dari Rp 4,8 miliar maka dapat dihitung menggunakan norma penghitungan penghasilan netto (NPPN) dengan syarat:

  • Wajib melakukan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4IPJ/2009;
  • Wajib memberitahukan mengenai penggunaan NPPN kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan;
  • Besarnya NPPN bagi penulis berdasarkan PER-4/PJ/2015 (Kegiatan Pekerja Seni KLU: 90002) adalah sebesar 50% dari penghasilan bruto. Baik honorarium maupun royalti yang diterima dari penerbit.
  • Penghasilan bruto dari pekerjaan bebas sebagai penulis sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) dan angka 2) meliputi semua penghasilan yang terkait dengan profesi penulis, termasuk penghasilan royalti yang diterima dari penerbit dari hak cipta di bidang kesusastraan yang dimiliki oleh penulis.
  • Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak. dilunasi oleh Wajib Pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain dan/atau pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri. Atas penghasi|an dari hak cipta di bidang kesusastraan berupa royalti dipotong PPh Pasal 23 sebagai pelunasan PPh dalam tahun berjalan yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Adapun menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, pajak royalti 15 persen memang memberatkan penulis dengan jatah royalti yang diterima sebesar 10 persen dari total penjualan. Ia mencontohkan, pajak 15 persen setara dengan Rp 150-250 juta dari penjualan sekitar Rp 1,5-2,5 miliar. Jumlah potongan pajak lebih besar bila dibandingkan kewajiban pajak tahunan, maka penulis berpotensi lebih bayar pada akhir tahun.

Alternatif untuk Pajak Penghasilan dan Royalti bagi Profesi Penulis

Terdapat beberapa masukan dan ide untuk menyelesaikan polemik ini yaitu:

1. Adalah dari Yustinus Prastowo yang mengusulkan agar pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan royalti. Agar menjadi lebih adil, dan membantu cash flow penulis. Yustinus berpendapat hak mengkreditkan sudah bagus, terlebih jika diimbangi restitusi yang mudah dan cepat.

2. Penulis Asma Nadia, memberikan usulan bahwa penulis untuk selanjutnya disebut sebagai pengusaha jasa kreatif dan keuntungan yang selama ini disebut ‘royalti’ untuk diganti menjadi omset jasa kreatif yang pajaknya sama dengan UMKM. Menurut Asma ide ini cukup menarik.

Namun menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, perhitungan tarif pajak royalti penulis tidak dapat dibuat final seperti yang saat ini berlaku untuk UMKM. Menurutnya, tarif pajak final justru akan memberi potensi kerugian pada penulis, khususnya bagi penulis yang tidak berhasil mendulang keuntungan dari penjualan buku. Pasalnya, jika menggunakan perhitungan pajak final, penulis yang untung maupun rugi tetap wajib membayar pajak.

Selain itu menurut Sri Mulyani, penerapan tarif pajak sejatinya perlu disesuaikan dengan karakter wajib pajak. Sedangkan, karakter antara profesi dan pelaku UMKM tidak bisa disamakan karena setiap profesi memiliki karakter masing-masing. Dalam hal ini, UMKM tidak menggunakan pembukuan, maka diberikanlah pajak final 1 persen.

Terdapat pula laporan bahwa beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) justru tidak menerima perhitungan NPPN kepada penulis karena dianggap sebagai wajib pajak dengan pendapatan pasif.

3. Adapun menurut tim konsultan pajak FMB Consultant, perlu dilakukan komparasi dan riset atas tarif pajak penghasilan profesi penulis yang lebih tinggi dari profesi seniman lainnya. Apabila profesi penulis ingin memiliki tarif pajak yang sama dengan UMKM sebesar 1 persen, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini mengacu kembali pada definisi PP 46 Tahun 2013, yang mana pedagang termasuk ke dalam definisi, sedangkan pekerjaan bebas; seniman; penulis, tidak termasuk ke dalam definisi PP 46 tahun 2013.

Menurut tim konsultan pajak kami, ada hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi beban biaya riset, perjalanan, peralatan kantor penulis dll, yaitu dengan membuat pembukuan. Melakukan pembukuan agar didapatkan data profit & loss, sehingga yang dikenakan pajak bukanlah omzet atau dalam arti lainnya, norma yang dikenakan adalah untuk laba bersih.

Jika ingin dikenakan pajak final dengan tarif 1% (PP No. 46 Tahun 2013), maka Wajib Pajak tersebut bisa membentuk badan usaha. Sehingga dapat menggunakan perhitungan pajak penghasilan yang sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013.

Hingga saat ini Ditjen Pajak menghargai dan terbuka terhadap setiap masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem perpajakan Indonesia. Masukan dari semua pihak akan ditindaklanjuti sesegera mungkin, namun keputusan yang bersifat kebijakan akan diambil secara hati-hati dan saksama dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek legal dan analisis dampak kebijakan secara lebih luas yang seringkali membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Bila Anda memerlukan jasa layanan pajak, FMB Consultant memiliki konsultan pajak yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun dan telah menangani pajak dari perusahaan maupun pribadi lintas industri di Indonesia.

Untuk diskusi dan konsultasi lebih lanjut, Anda dapat hubungi:

Managing Partner,

Ivan Liyanto
ivan@fmbconsultant.com
+62 899 6777 879

Client Management,
admin@fmbconsultant.com

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Consultant:

LinkedIn

Facebook Page

Disclaimer:

Artikel dikelola dari berbagai sumber dan tim konsultan pajak FMB Consultant. Seluruh opini dan isi tanggapan dalam artikel ini adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan.

Read more

Government issues regulation to end bank secrecy

The Indonesian government on Tuesday issued a regulation in lieu of law (Perppu) to end bank secrecy in the country, with officials of tax offices allowed to directly access bank accounts owned by both Indonesian citizens and foreigners.

 

Perppu No. 1/2017 on financial information access for taxation purposes was signed by President Joko “Jokowi” Widodo on May 8.

Coordinating Economic Minister Darmin Nasution confirmed that the Perppu applied to customers of both Indonesian banks and foreign banks.

“We used to have a regulation only for accessing foreign bank customers. But now the regulation is for customers of both foreign and Indonesian banks,” Darmin said as reported by kontan.co.id on Wednesday, adding that the Perppu annulled all regulations ensuring bank secrecy.

Under the Perppu, the Directorate General of Taxation is allowed to access bank accounts without having to secure permits from the Finance Minister or Bank Indonesia governor. Before the Perppu was released, the Directorate General of Taxation was required to get a permit from both institutions before accessing a bank account.

 

Source: The Jakarta Post

Read more

How Startup Costs Can Be Your Friends As Your Business

Starting a new business can be very exciting — and expensive. Yet, that initial financial investment should not scare you away from pursuing your dream. It is a common cost shared by most new business owners, and it’s one you can spread across many years in order to help lower your tax burden.

When I started my first business, there were all kinds of associated costs: computers, desks, chairs, printers, lamps, supplies, website development, branding, cards and more.

The IRS has defined what qualifies as startup costs, describing them as the following:

“Start-up costs include any amounts paid or incurred in connection with creating an active trade or business or investigating the creation or acquisition of an active trade or business. Organizational costs include the costs of creating a corporation or partnership.”

Usually, startup costs are capital-related, but they can also be soft costs such as research, making a business plan, logo design, website and so forth. These little things can really add up when building a startup and should be tracked by using reliable accounting software.

 Many owners are understandably tempted to write off their startup costs right after their first year. However, that may be a costly mistake.

Here are three things to think about when considering when to write off your startup costs:

Don’t expect a first-year profit.

Go into your first year knowing that you are likely to take a loss — and keeping in mind that it could take up to two years to be profitable.

Regardless, if you take your business seriously and find a customer base, then you can likely show growth the following year, and even more the year after that. However, the more your startup grows, the more you will pay in taxes. Here is an example of what you might anticipate paying as your business grows:

• Year one: 10%

• Year two: 15%

• Year three: 25%

In short, the more money your business makes, the greater percentage of profits go to Uncle Sam, and therefore, the more valuable it will become for you to deduct those startup costs later.

Consider using a startup write-off when you need to show lower earnings.

My third year in business, I made so much money that I also owed a huge tax liability, which I was unprepared to pay. The cash just wasn’t there, and I could have really used $3,000 to write off as startup deductions. However, I had already deducted my startup costs when I only had a 10% tax liability. It would have made an almost $700 difference if I had waited to use this deduction when I was in the 33% bracket! That’s the value of a 15-year statute of limitations.

Your startup cost write-offs can do you more good when you’ve grown your business to a higher tax bracket, so hang on to those startup costs until it benefits you to show lower earnings. When it comes time, the most current rules to be aware of, as of this writing, include the following:

• You can’t deduct more than $5,000 in startup costs in your first year.

• You need at least one sale before you can deduct ANY startup costs.

• You have up to 15 years to make these deductions.

Don’t forget to track your tax bracket.

Startup costs are your friend, so you should use them when your business has grown to a new tax bracket, and you want to lower your reported earnings.

A good strategy is to correctly categorize your startup costs using a dependable accounting app that includes features such as bank account reconciliation and categorization. Here are some ideas you can use right away:

• Get in the habit of mentally categorizing what you pay for. Every time you make a business purchase, some part of your brain should be asking, “Is this a startup cost?”

• Find accounting software that will let you categorize your expenses. As soon as you make a startup purchase, jot it down in that software with both a category and a note so your accountant can understand how you used the item.

• Remind your accountant that you’re not planning to claim all of your startup costs this year and that you want to look at a situation where you can spread them out over a few years in order to mitigate your tax liability over time.

Taking these steps can help make startup costs your friends and help your business grow the way it deserves to.

Profit and Loss

To know more about finance and tax management for startup, FMB Consultant with Pakar will held a Tax Workshop for Small Medium Enterprises (UMKM) on 13th May 2017. This is the time for any business owners from various industries to join and get full insight from our best experienced team and partners.

Further information and details go visit bit.ly/FMBtaxworkshop

 

Source of the article: Joshua Waldman, Forbes
Read more

Lupa e-Fin Saat Lapor SPT Pajak? Inilah Caranya

Dalam melaporkan SPT Tahunan PPh, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyediakan berbagai layanan yang bisa diakses oleh masyarakat. Baik secara manual dengan mendatangi kantor pajak langsung, maupun secara elektronik melalui e-Filing.

Khusus para wajib pajak (WP) yang melakukan pelaporan SPT secara elektronik tidak menutup kemungkinan jika e-Fin atau nomor registrasi untuk mengakses e-Filing lupa atau hilang. Lalu bagaimana mengakses e-Filing dengan lupa nomor e-Fin ?

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke laman DJP online, pada saat itu akan muncul fitur login ataun daftar, masyarakat bisa memilih bagian lupa password untuk reset password yang ada sebelumnya.

Setelah itu, tahap kedua, wajib pajak akan dihadapkan oleh beberapa kolom yang harus diisi, seperti NPWP, e-Fin dan email wajib pajak serta kode keamanan pada form yang telah tersedia, kemudian klik submit.

Bila lupa akan e-Fin, maka wajib pajak bisa menghubungi call center Ditjen Pajak dengan menyebutkan nama, nomor NPWP dan KTP.

Cara lain adalah dengan datang ke kantor pajak terdekat (tidak harus sesuai saat pendaftaran), membawa persyaratan yang sama. Permintaan e-Fin tidak bisa diwakilkan oleh orang lain.

Pada tahap ketiga itu, nanti hasil dari tahap kedua akan dikirimkan melalui email berupa link lupa password di kotak masuk email, kemudian klik link perubahan untuk mengganti password akun DJP online anda.

Setelah itu, pada tahap keempat, anda harus memasukkan password baru anda pada form password baru dan konfirmasi password serta kode keamanan, lalu klik simpan.

Di tahap kelima atau yang terakhir, maka akun DJP online anda sudah kembali aktif dengan password yang baru. Selanjutnya silahkan melakukan login pada laman DJP online.

 

Sumber: DetikFinance

Read more

Apa saja Harta yang harus dilaporkan di SPT? Cari tahu di sini

Setiap memasuki kuartal satu, para Wajib Pajak (WP) sibuk menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) atas pajak penghasilan pada tahun sebelumnya. Dalam SPT ini, WP melaporkan pajak penghasilan yang telah disetorkan pada tahun sebelumnya. Selain penghasilan, SPT juga merupakan sarana bagi WP untuk melaporkan harta yang dimilikinya.

Tak jarang, musim mengisi SPT ini pun membuat banyak orang bingung mengenai harta apa saja yang perlu dilaporkan dalam SPT. Sebetulnya, berdasarkan ketentuan pajak, Anda perlu melaporkan setiap harta yang kita miliki. Harta yang perlu dilaporkan ini termasuk uang tunai, properti, kendaraan, furnitur, valuta asing, asuransi unit link, saham, dan obligasi. WP perlu melaporkan setiap harta untuk menghindari koreksi pajak.

Sebelum mengisi SPT, ada baiknya setiap WP pribadi melihat statusnya apakah sebagai karyawan atau sebagai pengusaha. Sebab keduanya memiliki form pengisian SPT yang berbeda. Karena tidak sedikit generasi milenial sekarang yang memiliki pekerjaan paruh waktu/bisnis di waktu luangnya. Entah itu menyupir Uber, menyewakan ruangan di AirBnB, ataupun melakukan ulasan produk di YouTube.

Untuk karyawan dengan penghasilan hingga Rp 60 juta per tahun, maka ia melaporkan SPT dengan menggunakan form 1770ss. Sementara untuk karyawan dengan penghasilan di atas Rp 60 juta per tahun, maka ia menggunakan form 1770s. Berbeda dengan wajib pajak yang merupakan pengusaha, maka ia melaporkan SPT dengan form 1770. Bila Anda termasuk ke dalam kategori keduanya–karyawan purna waktu sekaligus pengusaha, maka Anda melaporkan SPT dengan pengusaha yaitu form 1770.

Untuk apa saja harta yang perlu dilaporkan, setelah mengisi SPT dengan form yang sesuai, maka setiap WP perlu mengisi kolom harta. Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Pajak, yang termasuk harta di antaranya ialah:

  1. Kas dan setara kas, seperti uang tunai, tabungan, giro, deposito, dan setara kas lainnya.
  2. Piutang.
  3. Investasi, termasuk di dalamnya saham, obligasi, surat utang, reksadana, instrumen derivatif, penyertaan modal dalam perusahaan lain, dan investasi lainnya.
  4. Alat transportasi, seperti sepeda, sepeda motor, mobil, dan alat transportasi lainnya.
  5. Harta bergerak lainnya, termasuk logam mulia, batu mulia, barang seni dan antik, kapal pesiar, pesawat terbang, peralatan elektronik, furnitur, dan harta bergerak lainnya.
  6. Harta tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan baik untuk tempat tinggal atau usaha.

Peralatan gadget seperti laptop dan smartphone termasuk harta yang dikategorikan sebagai peralatan elektronik. Warisan yang berbentuk harta di atas juga perlu dilaporkan dalam SPT. Perihal warisan, WP harus membuktikan bahwa harta tersebut benar-benar diperoleh dari warisan berdasarkan surat-surat yang legal/sah hukum. Kemudian, jika warisan tersebut belum pernah dilaporkan dan dibayarkan pajaknya, maka anak harus melapor dan membayarkan pajaknya.

Selain harta ada kewajiban (utang) yang harus dilaporkan contohnya pada saat kita mencatat ada harta yang dilaporkan berupa Apartemen. Karena perolehan apartemen tersebut masih dalam proses kredit kepada bank, maka kewajiban WP kepada bank juga harus dilaporkan dalam SPT.

Jenis utang yang harus dilaporkan berupa :

  1. Utang bank/ Lembaga Keuangan bukan bank (KPR, Leasing kendaraan bermotor, dan sejenisnya)
  2. Kartu Kredit
  3. Utang afiliasi (pinjaman dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa)
  4. Utang lainnya

Sementara dalam hal premi asuransi, yang harus dilaporkan ialah premi yang disetorkan sebagai investasi dan pengembangannya. Bagian premi ini bisa ditemui dalam asuransi unit link. Adapun premi yang dibayarkan sebagai proteksi tidak perlu dilaporkan karena itu merupakan biaya yang akan hangus jika nasabah tidak mengalami risiko. Selain premi investasi, klaim asuransi juga perlu dilaporkan dalam kolom harta sebagai uang tunai.

Terkait dengan kendaraan seperti motor dan mobil, diimbau agar WP segera melakukan balik nama pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) jika ingin menjual kendaraan tersebut. Hal ini untuk menghindari pembayaran perpanjangan STNK ketika Anda sudah menjual atau tidak memiliki kendaraan tersebut.

Selain mencantumkan kepemilikan kendaraan dalam SPT, WP juga diwajibkan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang disetorkan kepada pemerintah daerah. Penyetoran pajak kepada daerah ini tidak perlu dicantumkan dalam SPT karena SPT adalah pelaporan pajak kepada pemerintah pusat.

Sementara dalam kepemilikan properti, seorang WP akan dikenakan PPh jika ia menjual atau menyewakan properti kepada pihak lain.

  • Besaran PPh final atas penghasilan dari pengalihan harta atau bangunan ialah 5%
  • Besaran PPh final atas penghasilan dari persewaan properti kepada pihak lain ialah 10%

Di samping pajak kepada pemerintah pusat, pemilik properti juga dikenakan pajak pemerintah daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kemudian, properti juga mengenal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan satu kali pada saat membeli properti baru baik dari developer maupun dari perorangan. Ada pula Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang berlaku untuk pembelian properti yang memenuhi kriteria barang mewah.

Lantas, bagaimana jika tidak melapor?

Di Indonesia, pelaporan pajak WP menganut sistem self assessment, alias pelaporan pajak berdasarkan taksiran sendiri. Artinya, setiap WP dapat saja tidak melaporkan seluruh penghasilan dan hartanya. Namun, hal ini akan berisiko di kemudian hari, karena petugas pajak akan menilai, apakah mungkin seorang WP setiap tahun menambah aset tapi tidak seimbang dengan penghasilannya.

Setiap WP sejatinya dapat melakukan pembetulan SPT setiap tahun. Dalam pembetulan SPT tersebut, WP tidak akan dikenakan denda atas harta yang ia miliki sejak lama jika harta tersebut berasal dari penghasilan yang sudah dilaporkan dan dibayarkan pajaknya.

Namun, jika dari harta ini WP memperoleh penghasilan tambahan namun ia belum membayarkan pajaknya, maka pada saat pembetulan SPT, akan terjadi kurang bayar atas penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya tersebut. Dalam hal ini, maka WP akan dikenakan denda 2% setiap bulan selama maksimal dua tahun.

Nah, apakah Anda sudah siap melaporkan SPT tahun lalu?

Protect and Brand Your Business

Pajak memang cukup membingungkan untuk para karyawan, wirausaha, atau keduanya yang sudah sibuk mengurus pekerjaan juga bisnisnya. Untuk itulah peran akuntan publik dan konsultan pajak yang mengenali bisnis Anda dengan baik, dan memahami keuangan Anda dengan cermat, akan selalu membantu dan menyelesaikan pekerjaan pajak Anda tanpa perlu khawatir.

Para akuntan dan konsultan, telah mengetahui dan terlatih untuk terus memperbarui informasi mereka tentang pajak, dan mana diantara informasi itu yang dapat memajukan bisnis Anda. Memiliki saran dari para profesional tentu sangat membantu bisnis Anda untuk berkembang baik di dunia kerja dan pemerintah.

Guna mendukung program pajak pemerintah pada kuartal satu 2017 ini, FMB Consultant menyediakan jasa pelaporan SPT Tahunan WP Pribadi dan WP Badan yang keduanya akan berakhir pada 30 April 2017. Kami telah berpengalaman membantu pelaporan SPT Tahunan dan amnesti pajak baik untuk perseorangan maupun badan. Didukung dengan tim yang kompeten, kami dapat membantu proses pelaporan dan perencanaan pajak Anda agar efektif dan efisien.

Untuk diskusi atau informasi lebih lanjut, hubungi Managing Partner FMB Consultant di ivan@fmbconsultant.com.

Official LinkedIn Page | E-mail: admin@fmbpartner.com

 

Sumber: Astralife dan Yahoo Finance

Read more

Tips Mengatasi Kesalahan Umum Saat Lapor Pajak

Tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan WP Pribadi dan Badan tahun ini adalah 21 dan 30 April. Itu berarti Anda hanya memiliki waktu beberapa hari lagi. Bila Anda belum mengisi dan melaporkan SPT Anda, tunggu apa lagi?

Cara Melapor Pajak

Ada tiga cara untuk melaporkan SPT pajak menurut peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 yaitu, bisa datang langsung ke kantor pajak, bisa mengirimkan lewat pos, atau dengan metode e-Filing. Berikut cara yang bisa Anda ikuti untuk ke tiga cara tersebut

1. Online melalui E-Filling

Kini, lapor pajak menjadi lebih mudah dan praktis. Semua bisa dilakukan secara online dan real time melalui e-Filling di situs resmi Ditjen Pajak (efiling.pajak.go.id). Dikutip dari situs Kementrian Keuangan, aplikasi e-Filing melalui situs Ditjen Pajak hanya memfasilitasi pelaporan pajak formulir 1770 S dan 1770 SS, sedangkan formulir lainnya dapat dilaporkan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider-ASP) yang telah ditunjuk oleh Ditjen Pajak, yakni: http://www.pajakku.com , http://www.laporpajak.com , http://www.spt.co.id

2. Langsung datang ke Kantor Pajak

Untuk pelaporan langsung, Anda dapat datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dengan membawa bukti potong pajak. Petugas setempat akan membantu untuk melakukan prosedur pelaporan SPT dengan memberikan formulir SPT yang harus diisi.

3. Kirim Lewat Pos

Selain datang langsung ke KPP, Anda juga dapat melaporkan SPT dengan mengirim dokumen yang dibutuhkan melalui pos. Adapun dokumen yang dipersiapkan berupa bukti potong pajak dan formulir SPT yang dapat diunduh di situs Direktoral Jenderal Pajak. Setelah dokumen yang dibutuhkan sudah dilengkapi, masukan dalam amplop tertutup dan lampirkan lembar informasi pada sisi depan amplop yang diisi dengan nomor NPWP, tahun pajak, status SPT tahunan, jenis SPT tahunan, nomor telepon, surat pernyataan dan tanda tangan wajib pajak. Setelah semua itu selesai, kirimkan ke alamat KPP terdekat.

Waktunya Bayar Pajak

Cermati Hal ini agar tidak Salah Lapor

Sebelum mengirimkan bukti potong dan lembar informasi, tentu Anda harus teliti dalam mengisi formulir SPT. Seringkali waktu yang singkat membuat konsentrasi pengisian salah. Melapor pajak secara online akan mudah bagi yang sudah memahaminya, namun bisa menyulitkan pengguna baru, karena terkadang cukup membingungkan. Untuk itu ada baiknya Anda mencermati hal-hal berikut ini agar pelaporan menjadi lancar dan tidak terjadi kesalahan.

1. Perhatikan Alamat Email Saat Daftar E-fin

Bayar dan lapor pajak adalah tanggung-jawab pribadi, oleh sebab itu saat mendaftar E-fin, sebaiknya gunakan alamat email pribadi Anda. Penggunaan email pribadi untuk mendaftar E-Fin juga sebagai langkah antisipasi jika berpindah kerja nantinya.

Hal ini karena DJP-online akan mengirimkan konfirmasi kata sandi baru ke email yang digunakan untuk mendaftar E-Fin. Jika sebelumnya Anda mendaftar E-Fin dengan email kantor, maka pada saat berpindah kantor, kata sandi tersebut tidak dapat didapatkan karena Anda sudah tidak mempunyai akses lagi ke email tersebut.

Hindari menggunakan alamat email dengan domain kantor. Walaupun pihak perusahaan membantu membayarkan pajak setiap bulannya, tetap saja pajak merupakan urusan pribadi. perusahaan hanya sebagai medium penyetoran pajak.

2. Cermati Kelengkapan Data Saat Pengisian

Hal pertama yang dilakukan dalam melaporkan SPT tahunan adalah mengisi formulir untuk pelaporan. Hal ini terbilang mudah, namun faktanya masih saja ada kesalahan yang terjadi dalam mengisi formulir SPT. Cermatlah dalam mengisi formulir yang ditawarkan, dan pilih yang sesuai dengan golongan wajib pajak Anda.

Saat ini ada 3 jenis formulir SPT pajak, yaitu:

– SPT Tahunan 1770 (untuk wirausaha/pengusaha)

– SPT Tahunan 1770S (untuk penghasilan di atas Rp60 juta per tahun)

– SPT Tahunan 1770SS (untuk penghasilan kurang dari Rp60 juta pertahun)

Hindari kesalahan menentukan jenis formulir antara SPT Tahunan 1770S atau 1770SS. Lakukan pengecekan jumlah penghasilan Anda pertahunnya, lalu klik formulir yang sesuai. Cermati data-data yang ada seperti nomer NPWP, nama Anda dan selalu lakukan pemeriksaan ulang data-data yang diisikan sebelum Anda dikirim.

3. Miliki Bukti Potong Pajak

Dalam melaporkan SPT pajak diperlukan bukti potong pajak sebagai kelengkapan penting karena bukti potong pajak merupakan bukti kebenaran atas pajak yang telah dibayarkan. Artinya, Anda harus melampirkan bukti potong pajak dengan formulir SPT yang sudah diisi. Cukup lampirkan fotokopinya saja, dokumen aslinya bisa dijadikan arsip untuk jaga-jaga jika dibutuhkan nantinya.

Bukti potong pajak didapatkan setelah Anda membayarkan pajak yang tertanggung. Bagi yang berstatus pegawai biasanya perusahaan memberikan bukti potong pajak atas pembayaran pajak perbulannya yang dipotong dari gaji. Jika perusahaan Anda tidak memberikan bukti potong pajak, maka harus memintanya kepada pihak HRD.

Hindari sikap cuek alias tidak peduli dengan bukti potong pajak. Jika Anda seorang karyawan, maka Anda berhak untuk meminta bukti potong pajak dari HRD. Sebaliknya jika Anda adalah seorang pebisnis, Anda wajib menyimpan bukti potong pajak dengan baik.

4. Minta Bukti Potong Pajak dari Perusahaan Sebelumnya

Bagi Anda yang akan mengundurkan diri (resign) dari perusahaan, jangan lupa untuk meminta bukti potong pajak kepada pihak HRD. Misalnya, Untuk melapor pajak 2016 sebelum batas yang ditentukan. Katakanlah Anda berpindah tempat kerja di bulan Maret 2016, maka mintalah bukti potong pajak selama bulan Januari-Februari 2016 kepada perusahaan lama dan bukti potong pajak pada bulan Maret-Desember 2016 ke perusahaan baru. Hal serupa juga berlaku jika Anda berpindah kerja sebanyak 3 kali atau lebih dalam setahun.

Hindari untuk bersikap tidak peduli maupun tidak tahu hal ini. Lakukan hal penting ini agar tidak kerepotan sendiri nantinya. Sebab, saat Anda masuk kerja pada pertengahan tahun, pihak HRD di perusahaan yang baru akan meminta bukti potong pajak dari perusahaan lama.

5. Laporkan Pajak dari Pendapatan Tambahan

Tidak hanya pendapatan utama yang dikenakan pajak. Bagi Anda yang memiliki pendapatan tambahan dari pekerjaan lain, pendapatan tersebut juga dikenakan pajak penghasilan. Perlu diketahui, tidak semua orang jujur dengan melaporkan pendapatan tambahan mereka. Namun, ada juga wajib pajak yang tidak melapor bukan karena tidak mau membayar pajak tambahan, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa pendapatan tersebut juga dikenakan pajak.

Tanyakan kepada pihak yang memberikan penghasilan tambahan, apakah penghasilan yang diterima sudah dipotong pajak atau belum. Jika sudah, hendaknya minta bukti potong pajaknya. Jumlahkan total penghasilan bersih dari pendapatan utama dan tambahan pada lembar SPT.

Hindari tidak melaporkan penghasilan tambahan Anda, sebab akan ada denda administrasi bunga 2% untuk maksimal 24 bulan sesuai dengan pasal 13 ayat 2 UU KUP. Bahkan, ada sangsi pidana karena alpa atau kesengajaan, namun hal ini sangat jarang terjadi karena Dirjen Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan riset data yang didapatkan dari pihak ketiga terlebih dahulu. Jika memang ditemukan adanya efek jera bagi masyarakat, maka sangsi pidana akan dijatuhkan.

Bayar dan Lapor Pajak Tepat Waktu

Lapor pajak itu mudah, bisa dilakukan online. Ketahui cara pelaporan online yang benar dan hindari hal-hal yang berpotensi menyulitkan Anda kelak. Bayar dan lapor pajak tepat waktu itu lebih baik ketimbang telat sebab ada denda yang harus dibayar jika Anda tidak melapor. Pahami aturan main DJP terkait pembayaran dan pelaporan pajak. jadilah warga negara yang baik dengan taat membayar pajak tepat waktu.

 

Sumber: Okezone

Read more

5 Expert Tax Tips for Small Business Owners

There are many things happening in first quarter of 2017, promotions, resolutions, and other new beginnings. Not to forget the tax season that has officially begun, and like your grandmother, the Directorate General of Taxes (DGT) would love to hear from you sooner rather than later.

The Nav has reached out to a few experts to shed some light on the most helpful tips they’d give to small business owners. We have adjusted the tips to apply to Indonesians small business owners (UMKM) as they gear up for that all-important March 31 deadline.

Here are five things that you’ll want to consider as you prepare to contribute to what the nation’s needed the most:

ilustrasi-pajak

  1. Consider hiring a tax professional

Service like OnlinePajak is tax deductible for small businesses, but depending on your situation, you may want a more customized experience. According to Avo Asdourian MBA, EA, AFSP, “hire a tax professional who specializes in the business industry.” Managing your taxes can be highly complicated.

While software like OnlinePajak will help facilitate the process, some business owners may opt to supplement that software with an accountant that is familiar with the intricacies of taxes for the business industry.

As your business grows and your accounting gets more complicated, hiring a certified professional accountant (CPA) might make all the difference. But don’t wait too long before scheduling your meeting with them (more on that later).

  1. Get all the deductions you qualify for

Austin Carlson, an associate at Gray Reed & McGraw and Certified Public Accountant, had this to say about deductions:

“Many small business owners don’t realize that when they use any of their personal assets for business purposes, such as a laptop, home office, or car, they can get a tax deduction for that business use.”

“For more savvy business owners, understanding the rules between business and personal purpose for travel can help maximize deductible travel fully within the DGT rules. Finally, the biggest tax benefits can often be found in taking advantage of the huge tax deferral opportunities for small business owners offered by the DGT for retirement planning.”

  1. Prepare all year long by saving receipts and tracking expenses

Let’s think about doing taxes in a bit of an abstract way for a minute and compare it to a race. But not just any race–doing taxes can feel like a marathon. You wouldn’t try running a marathon a week after starting training, and you shouldn’t put off preparing your taxes until the last minute. Just because taxes aren’t due until March 31 doesn’t mean you should think that’s the only time of the year you should think about them.

In this article covering the basics of bookkeeping, several topics are covered, including how to understand your business profit and loss. Jennifer Lobb from Nav.com on her article talk about bookkeeping as a year-long event, and that means you’ll need to keep track of your expenses and other transactions over that 365-day period.  Sometimes, particularly if you’re a new business owner, you may not know what receipts you should keep or which expenses can be deducted come tax time.

“Saving receipts, no matter how small they are, will help you track your expenses and will help your accountant or bookkeeper get a clear and concise picture at the end of the year.”

“Tracking and analyzing these expense receipts, preferably using an app made specifically for businesses, will also enable you to understand labor costs or costs associated with specific clients or projects.”

Don’t forget that running a business is a marathon, not a sprint. Instead of ignoring taxes all year long and scrambling in March, take small strides all year long so that you’re never caught unaware.

  1. Get accounts exclusively for your business

Be sure you’re not in the 20% of business owners who make this mistake. Avoiding mixing accounts makes things easier at tax time–but more importantly, it makes things easier in the long run. Crystal Stranger, EA, President of 1st Tax gave us an inside look at an issue holding business owners back:

“I’d say the biggest mistake I see is commingling of funds: when business owners use personal bank accounts to pay for business expenses or pay personal expenses out of business accounts. Sorting out which items really were business-related creates a mess at tax-time, and if you’re audited years later, it’s even tougher to work through.”

“This is especially challenging if the business is structured as an S-corp because the money transferred to the business is deemed capital contributions, and the amounts transferred back to the taxpayer are sorted as being general distributions, rather than repayment of a loan. This means the taxpayer can end up with a deemed “wage” even if the business did not make a profit, and owe thousands in payroll taxes on the money transferred out of the company.”

Of course, you can avoid this issue before it ever begins by separating your personal and business finances. In addition to helping you keep your accounts straight, getting a credit card that you use exclusively for business-related purchases also helps you build your business credit score.

  1. Anticipate how much you’ll owe

Prognostication isn’t just for wizards and merpeople anymore–you too can predict the future! Alright, that’s not really what we’re talking about, but there are steps you can take to be well-prepared and have a good idea of what awaits you in tax season.

Once again, Jennifer Lobb has some advice that applies to tax season, this time covering how you can anticipate long and short-term expenses:

“You can’t determine future revenue, but you can predict it by reviewing past revenue cycles and tax returns to help you get an idea of what you may owe. Additionally, you’ll want to review revenue on a regular basis (monthly or quarterly, for example) and calculate taxes owed.”

As you review your income throughout the year, you’ll be able to better predict–and set aside–your anticipated taxes. When done correctly, there should be no sticker shock when the time comes to file.

Keep these things in mind as you prepare for this year’s taxes, and it’ll feel like another regular day instead of an DGT-led apocalypse. Even if it seems like an insurmountable task, remember that there are plenty of things you can do today to get the process started.

Official LinkedIn Page
E-mail: admin@fmbconsultant.com

This article is modified with moderation and originally posted on Nav.com by Joshua Jonstun.

Read more

2 Kewajiban Tambahan bagi Wajib Pajak yang Sudah Ikut “Tax Amnesty”

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, keikutsertaan dalam program Amnesti Pajak atau “tax amnesty” menandakan Wajib Pajak bersedia membangun budaya baru kepatuhan pajak.

Yakni, ditandai dengan membayar dan melaporkan pajak dengan baik dan benar.

Dalam keterangan persnya, Ditjen Pajak menyebutkan, bagi seluruh Wajib Pajak yang telah ikut program Amnesti Pajak, ada dua kewajiban tambahan yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari keikutsertaan dari program tersebut:

Credit: KSP.GO.ID

Credit: KSP.GO.ID

1.     Pengalihan dan/atau Investasi Harta

·        Bagi Wajib Pajak yang menyatakan repatriasi, terdapat kewajiban untuk mengalihkan harta dari luar negeri ke Indonesia dan menempatkan dana tersebut dalam instrumen investasi sesuai ketentuan yang berlaku. Penempatan dana dalam instrument investasi di Indonesia ini berlaku paling kurang tiga tahun sejak harta dialihkan ke Indonesia.

·        Bagi Wajib Pajak yang melakukan deklarasi harta dalam negeri, terdapat kewajiban untuk tidak mengalihkan harta tersebut keluar dari Indonesia untuk jangka waktu paling singkat tiga tahun sejak menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

2.     Pelaporan Berkala Harta Tambahan

·        Wajib Pajak yang telah ikut Amnesti Pajak diwajibkan melaporkan status penempatan harta tambahan yang dialihkan ke dan/atau yang berada di Indonesia

·        Laporan disampaikan paling lambat pada batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan setiap tahun hingga tiga tahun

·        Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara secara langsung, melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, perusahaan jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat; atau saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Peserta Amnesti Pajak yang menolak melaksanakan kewajiban tersebut di atas menghadapi risiko pengenaan pajak dengan tarif normal hingga 30 persen atas harta bersih tambahan yang telah diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta, beserta sanksi administrasi 2 persen per bulan, dengan maksimal 24 bulan.

“Selain kewajiban sebagai peserta Amnesti Pajak, para Wajib Pajak juga diimbau untuk melaksanakan kewajiban perpajakan rutin dengan benar dan teratur termasuk membayar dan melaporkan pajak melalui penyampaian SPT Tahunan PPh,” tulis Ditjen Pajak.

Termasuk yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh adalah seluruh penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak baik dari dalam maupun dari luar negeri dan juga informasi harta yang dimiliki Wajib Pajak pada akhir tahun pajak bersangkutan.

Era Keterbukaan

Ditjen Pajak juga mengingatkan seluruh masyarakat/Wajib Pajak bahwa era keterbukaan informasi sudah di depan mata dengan akan berlakunya Automatic Exchange of Information.

Di era ini, data keuangan dari 100 negara di seluruh dunia akan dibuka untuk tujuan perpajakan termasuk data perbankan, pasar modal dan industri keuangan lainnya di Indonesia.

“Dengan demikian tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi dan menghindari pajak yang seharusnya dibayar,” lanjut Ditjen Pajak.

Untuk itu Ditjen Pajak mengingatkan bahwa sesuai Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak, Wajib Pajak yang menolak membereskan catatan perpajakan masa lalu dengan mengikuti program Amnesti Pajak akan menghadapi risiko pengenaan pajak dengan tarif hingga 30 persen, beserta sanksi, atas harta yang tidak diungkapkan dan kemudian ditemukan Ditjen Pajak.

Demikian juga Wajib Pajak yang telah ikut Amnesti Pajak namun masih menyembunyikan harta lainnya, maka apabila harta tersebut ditemukan akan dikenakan pajak dengan tarif hingga 30 persen dan denda 200 persen.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18 tersebut, Ditjen Pajak akan melanjutkan pengumpulan dan analisis data pihak ketiga serta menambah jumlah pegawai yang akan melakukan pemeriksaan terkait pelaksanaan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

Oleh karena itu, diharapkan masyarakat/Wajib Pajak untuk segera memanfaatkan Amnesti Pajak sebelum program ini berakhir pada 31 Maret 2017.

Ditjen Pajak menyiapkan layanan Amnesti Pajak pada setiap hari kerja hingga pukul 16.00, pada hari Sabtu hingga pukul 14.00, dan pada hari Minggu hingga pukul 12.00.

Pada tanggal 28 Maret layanan tidak diberikan (libur nasional). Tanggal 27, 29, dan 30 Maret layanan diberikan minimal hingga pukul 19.00 waktu setempat sedangkan tanggal 31 Maret, layanan diberikan hingga pukul 24.00 waktu setempat.

Informasi lebih lanjut mengenai Amnesti Pajak hubungi Tax Amnesty Service di 1500 745. Informasi seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan Ditjen Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.

Sumber: Kompas

Read more