Skip to main content Skip to search

Tax Revenue

Tips Mengatasi Kesalahan Umum Saat Lapor Pajak

Tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan WP Pribadi dan Badan tahun ini adalah 21 dan 30 April. Itu berarti Anda hanya memiliki waktu beberapa hari lagi. Bila Anda belum mengisi dan melaporkan SPT Anda, tunggu apa lagi?

Cara Melapor Pajak

Ada tiga cara untuk melaporkan SPT pajak menurut peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 yaitu, bisa datang langsung ke kantor pajak, bisa mengirimkan lewat pos, atau dengan metode e-Filing. Berikut cara yang bisa Anda ikuti untuk ke tiga cara tersebut

1. Online melalui E-Filling

Kini, lapor pajak menjadi lebih mudah dan praktis. Semua bisa dilakukan secara online dan real time melalui e-Filling di situs resmi Ditjen Pajak (efiling.pajak.go.id). Dikutip dari situs Kementrian Keuangan, aplikasi e-Filing melalui situs Ditjen Pajak hanya memfasilitasi pelaporan pajak formulir 1770 S dan 1770 SS, sedangkan formulir lainnya dapat dilaporkan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider-ASP) yang telah ditunjuk oleh Ditjen Pajak, yakni: http://www.pajakku.com , http://www.laporpajak.com , http://www.spt.co.id

2. Langsung datang ke Kantor Pajak

Untuk pelaporan langsung, Anda dapat datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dengan membawa bukti potong pajak. Petugas setempat akan membantu untuk melakukan prosedur pelaporan SPT dengan memberikan formulir SPT yang harus diisi.

3. Kirim Lewat Pos

Selain datang langsung ke KPP, Anda juga dapat melaporkan SPT dengan mengirim dokumen yang dibutuhkan melalui pos. Adapun dokumen yang dipersiapkan berupa bukti potong pajak dan formulir SPT yang dapat diunduh di situs Direktoral Jenderal Pajak. Setelah dokumen yang dibutuhkan sudah dilengkapi, masukan dalam amplop tertutup dan lampirkan lembar informasi pada sisi depan amplop yang diisi dengan nomor NPWP, tahun pajak, status SPT tahunan, jenis SPT tahunan, nomor telepon, surat pernyataan dan tanda tangan wajib pajak. Setelah semua itu selesai, kirimkan ke alamat KPP terdekat.

Waktunya Bayar Pajak

Cermati Hal ini agar tidak Salah Lapor

Sebelum mengirimkan bukti potong dan lembar informasi, tentu Anda harus teliti dalam mengisi formulir SPT. Seringkali waktu yang singkat membuat konsentrasi pengisian salah. Melapor pajak secara online akan mudah bagi yang sudah memahaminya, namun bisa menyulitkan pengguna baru, karena terkadang cukup membingungkan. Untuk itu ada baiknya Anda mencermati hal-hal berikut ini agar pelaporan menjadi lancar dan tidak terjadi kesalahan.

1. Perhatikan Alamat Email Saat Daftar E-fin

Bayar dan lapor pajak adalah tanggung-jawab pribadi, oleh sebab itu saat mendaftar E-fin, sebaiknya gunakan alamat email pribadi Anda. Penggunaan email pribadi untuk mendaftar E-Fin juga sebagai langkah antisipasi jika berpindah kerja nantinya.

Hal ini karena DJP-online akan mengirimkan konfirmasi kata sandi baru ke email yang digunakan untuk mendaftar E-Fin. Jika sebelumnya Anda mendaftar E-Fin dengan email kantor, maka pada saat berpindah kantor, kata sandi tersebut tidak dapat didapatkan karena Anda sudah tidak mempunyai akses lagi ke email tersebut.

Hindari menggunakan alamat email dengan domain kantor. Walaupun pihak perusahaan membantu membayarkan pajak setiap bulannya, tetap saja pajak merupakan urusan pribadi. perusahaan hanya sebagai medium penyetoran pajak.

2. Cermati Kelengkapan Data Saat Pengisian

Hal pertama yang dilakukan dalam melaporkan SPT tahunan adalah mengisi formulir untuk pelaporan. Hal ini terbilang mudah, namun faktanya masih saja ada kesalahan yang terjadi dalam mengisi formulir SPT. Cermatlah dalam mengisi formulir yang ditawarkan, dan pilih yang sesuai dengan golongan wajib pajak Anda.

Saat ini ada 3 jenis formulir SPT pajak, yaitu:

– SPT Tahunan 1770 (untuk wirausaha/pengusaha)

– SPT Tahunan 1770S (untuk penghasilan di atas Rp60 juta per tahun)

– SPT Tahunan 1770SS (untuk penghasilan kurang dari Rp60 juta pertahun)

Hindari kesalahan menentukan jenis formulir antara SPT Tahunan 1770S atau 1770SS. Lakukan pengecekan jumlah penghasilan Anda pertahunnya, lalu klik formulir yang sesuai. Cermati data-data yang ada seperti nomer NPWP, nama Anda dan selalu lakukan pemeriksaan ulang data-data yang diisikan sebelum Anda dikirim.

3. Miliki Bukti Potong Pajak

Dalam melaporkan SPT pajak diperlukan bukti potong pajak sebagai kelengkapan penting karena bukti potong pajak merupakan bukti kebenaran atas pajak yang telah dibayarkan. Artinya, Anda harus melampirkan bukti potong pajak dengan formulir SPT yang sudah diisi. Cukup lampirkan fotokopinya saja, dokumen aslinya bisa dijadikan arsip untuk jaga-jaga jika dibutuhkan nantinya.

Bukti potong pajak didapatkan setelah Anda membayarkan pajak yang tertanggung. Bagi yang berstatus pegawai biasanya perusahaan memberikan bukti potong pajak atas pembayaran pajak perbulannya yang dipotong dari gaji. Jika perusahaan Anda tidak memberikan bukti potong pajak, maka harus memintanya kepada pihak HRD.

Hindari sikap cuek alias tidak peduli dengan bukti potong pajak. Jika Anda seorang karyawan, maka Anda berhak untuk meminta bukti potong pajak dari HRD. Sebaliknya jika Anda adalah seorang pebisnis, Anda wajib menyimpan bukti potong pajak dengan baik.

4. Minta Bukti Potong Pajak dari Perusahaan Sebelumnya

Bagi Anda yang akan mengundurkan diri (resign) dari perusahaan, jangan lupa untuk meminta bukti potong pajak kepada pihak HRD. Misalnya, Untuk melapor pajak 2016 sebelum batas yang ditentukan. Katakanlah Anda berpindah tempat kerja di bulan Maret 2016, maka mintalah bukti potong pajak selama bulan Januari-Februari 2016 kepada perusahaan lama dan bukti potong pajak pada bulan Maret-Desember 2016 ke perusahaan baru. Hal serupa juga berlaku jika Anda berpindah kerja sebanyak 3 kali atau lebih dalam setahun.

Hindari untuk bersikap tidak peduli maupun tidak tahu hal ini. Lakukan hal penting ini agar tidak kerepotan sendiri nantinya. Sebab, saat Anda masuk kerja pada pertengahan tahun, pihak HRD di perusahaan yang baru akan meminta bukti potong pajak dari perusahaan lama.

5. Laporkan Pajak dari Pendapatan Tambahan

Tidak hanya pendapatan utama yang dikenakan pajak. Bagi Anda yang memiliki pendapatan tambahan dari pekerjaan lain, pendapatan tersebut juga dikenakan pajak penghasilan. Perlu diketahui, tidak semua orang jujur dengan melaporkan pendapatan tambahan mereka. Namun, ada juga wajib pajak yang tidak melapor bukan karena tidak mau membayar pajak tambahan, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa pendapatan tersebut juga dikenakan pajak.

Tanyakan kepada pihak yang memberikan penghasilan tambahan, apakah penghasilan yang diterima sudah dipotong pajak atau belum. Jika sudah, hendaknya minta bukti potong pajaknya. Jumlahkan total penghasilan bersih dari pendapatan utama dan tambahan pada lembar SPT.

Hindari tidak melaporkan penghasilan tambahan Anda, sebab akan ada denda administrasi bunga 2% untuk maksimal 24 bulan sesuai dengan pasal 13 ayat 2 UU KUP. Bahkan, ada sangsi pidana karena alpa atau kesengajaan, namun hal ini sangat jarang terjadi karena Dirjen Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan riset data yang didapatkan dari pihak ketiga terlebih dahulu. Jika memang ditemukan adanya efek jera bagi masyarakat, maka sangsi pidana akan dijatuhkan.

Bayar dan Lapor Pajak Tepat Waktu

Lapor pajak itu mudah, bisa dilakukan online. Ketahui cara pelaporan online yang benar dan hindari hal-hal yang berpotensi menyulitkan Anda kelak. Bayar dan lapor pajak tepat waktu itu lebih baik ketimbang telat sebab ada denda yang harus dibayar jika Anda tidak melapor. Pahami aturan main DJP terkait pembayaran dan pelaporan pajak. jadilah warga negara yang baik dengan taat membayar pajak tepat waktu.

 

Sumber: Okezone

Read more

Tax Amnesty Program Ended, What are the results?

Indonesia’s tax amnesty program ended on 31 March 2017, so now it is time to take a look at the results. Although Indonesia’s amnesty program has been labelled as one of the most – if not the most – successful amnesty programs ever around the globe (in terms of asset declarations), there is plenty of room for disappointment. Based on data from Indonesia’s Tax Office, less than one million Indonesians joined the program. For many nations this would be a great number. For Indonesia this number means tax evasion remains rampant, implying the government misses out on much-needed tax revenue.

A total of 965,983 people joined Indonesia’s ambitious tax amnesty program that ran between July 2016 and 31 March 2017 (while less than 200,000 participants out of this total are “brand new” taxpayers, meaning they have never filed annual tax returns before, the remainder are registered taxpayers who had failed to declare all their assets). However, considering only about 35 million Indonesians – out of an adult population that numbers more than 165 million people – are registered taxpayers, there is a huge pool of people who fail to fulfill their tax obligations. Moreover, being a registered taxpayer does not mean they actually fulfill their tax obligations. It is estimated only a mere 12 million Indonesians pay their annual taxes in line with their incomes and assets.

Credit: KSP.GO.ID

Credit: KSP.GO.ID

Indonesian Finance Minister Sri Muyani Indrawati responded to the tax amnesty results as follows: “I find the number of participants in the amnesty program small – both regarding taxable objects in the nation’s small and medium sized enterprises (SMEs) sector and non-SMEs sector. Hence, too many people have not joined the amnesty program.”

So what are the results, money-wise? A total of IDR 4,865.7 trillion (approx. USD $366 billion) worth of assets have been declared to Indonesia’s Tax Office under the program, surpassing the government’s target (set at IDR 4,000.0 trillion). The figure equals nearly 40 percent of Indonesia’s gross domestic product (GDP). About 75 percent of these funds involve assets that were stashed domestically, the remainder are assets that were secretly stored abroad (mostly in Singapore). This result was positive, although one could claim that the government set its target too low.

Indonesia

In terms of asset repatriations, the program was disappointing. Only IDR 147 trillion worth of assets were repatriated into the specific investment instruments that were prepared by Indonesian authorities (the government’s target was set at IDR 1,000.0 trillion). Again, Singapore accounted for the largest part of declared and repatriated funds by Indonesians under the tax amnesty program. Nearly IDR 85 trillion of fund repatriations originated from Singapore. However, it is estimated Indonesians keep about IDR 2,600 trillion worth of assets in Singapore (around IDR 650 trillion of which are in “non-investable assets”, such as property). Most of these repatriated assets went to onshore deposit accounts, bonds and wealth management funds. Reluctance of Indonesians to repatriate their wealth to Indonesia indicates that Indonesia is not attractive enough. This can be related to Indonesia’s relatively high tax tariffs (compared to tariffs in tax havens) and perhaps some people are still traumatized by the Asian Financial Crisis and therefore prefer to keep assets abroad.

It is believed many of those who joined the amnesty program did so out of concern being caught in 2018 when the Organization for Economic Co-operation and Development’s (OECD) Automatic Exchange of Information initiative is implemented. This will make it easier for tax authorities to access data regarding overseas assets.

In terms of redemption payments the Indonesian government collected IDR 114 trillion, below its target of IDR 165 trillion, but it will somewhat help to plug a yawning gap in the government’s projected tax revenue.

Tax Amnesty Program Indonesia – Score So Far:

     Target
(in IDR trillion)
Per 31 Mar ’17
 (in IDR trillion)
Achieved
Redemption Payments
      165.0        114.0    69.1%
Declaration of Funds      4,000.0      4,865.7   121.6%
Repatriation of Funds      1,000.0        147.0    14.7%

Source: www.pajak.go.id/statistik-amnesti

But there is positive news. Many of Indonesia’s corporate elite joined the program, declaring their previously undeclared assets stored abroad in the so-called tax havens or at home, and this means a significant amount of wealth has been declared because it is the top that controls the nation’s wealth. Based on the seventh Global Wealth Report, made by Credit Suisse Research Institute, the top 1 percent of Indonesian society controls about half of the country’s wealth (indicating a high degree of income distribution inequality).

With the tax amnesty program Indonesia’s tax revenue may grow up to 10 percent (year-on-year) in 2017. Without the program tax revenue growth may only have been 7 percent (y/y). Indonesian authorities will now study the results of the tax amnesty program and determine the next steps for the reformation of Indonesia’s tax sector. Indonesia’s tax-to-GDP ratio is currently at a very low 11 percent. Authorities want to raise this figure to 15 percent in the next couple of years. However, this will require some serious reformation.

It is also important for the government to set a good example and limit scandalous corruption cases. For example, the ongoing trial of an alleged graft case related to the introduction of the electronic identity card (e-KTP) in Indonesia comes at a problematic time. This project caused IDR 2.3 trillion in state losses and prosecutors have mentioned names of figures with strong political influences in Indonesia. Indonesians will not be enthusiastically fulfilling their tax obligations when media are frequently reporting about government funds that go missing in government projects (about 75 percent of state funds originate from taxation).

This article originally written and published by Indonesia Investments.

Read more