Skip to main content Skip to search

SPT Tahunan

90% Pelaporan SPT Tahunan Lewat E-Filing DJP Online

Sebanyak 95,97% pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dilakukan secara online. Pelaporan secara manual mengalami penurunan.

Berdasarkan data Ditjen Pajak (DJP) realisasi penyampaian SPT tahunan hingga 18 Maret 2020 pukul 07.26 WIB tercatat sebanyak 7,76 juta SPT tahunan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 11,06% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 6,99 juta SPT tahunan.

“Disampaikan update perbandingan jumlah penyampaian SPT tahunan pada 18 Maret 2020 dan 18 Maret 2019. Data diambil hari ini pukul 07.26 WIB,” demikian informasi dari DJP.

Jika melihat saluran pelaporannya, SPT yang disampaikan secara manual ada sekitar 312.669 atau turun sekitar 23,31% dibandingkan dengan realisasi pada 18 Maret 2019 yang tercatat sebanyak 407.704 SPT tahunan.

Dibandingkan dengan total SPT tahunan yang sudah masuk, jumlah penyampaian secara manual ini tercatat hanya mencapai 4,03%. Pada periode yang sama tahun lalu, penyampaian SPT tahunan secara manual tercatat sebanyak 5,83%.

Sementara itu, penyampaian SPT tahunan secara elektronik (online) hingga pagi tadi sebanyak 7,45 juta. Jumlah ini sekaligus menorehkan kenaikan 13,19% dibandingkan performa pelaporan pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 6,58 juta.

Jika diperinci, pelaporan SPT melalui e-Filing Ditjen Pajak (DJP) masih mendominasi yaitu 6,91 juta atau 89,03% dari total pelaporan SPT tahunan. Jumlah tersebut meningkat 10,75% dibandingkan periode yang sama tahun lalu 6,24 juta. Namun persentasenya turun tipis karena tahun lalu masih 89,28% dari total pelaporan SPT.

Saluran terbanyak kedua yang dipakai wajib pajak melaporkan SPT tahunan secara elektronik adalah e-Form. Per 18 Maret 2020, pelaporan melalui e-Form mencapai 429.774 (5,54% dari total SPT yang sudah disampaikan), naik hingga 64,13% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 261.855 (3,75% dari total SPT yang sudah disampaikan). Simak artikel ‘Mau Lapor SPT Pakai E-Filing atau E-Form? Cek Bedanya di Sini’.

Selanjutnya, penyampaian SPT melalui e-SPT tercatat sebanyak 96.253 atau naik 21,51% dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun lalusebanyak 79.216. Adapun persentase pelaporan SPT melalui e-SPT tersebut sebanyak 1,24% dari total SPT yang sudah masuk.

Sementara itu, penyampaian SPT tahunan melalui e-Filing Application Service Provider (ASP) tercatat sebanyak 12.357, melonjak signifikan dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu 150 SPT. Kendati demikian, porsinya hanya 0,16% dari total pelaporan SPT tahunan.

Sumber: DDTC News.


FMB Partner dapat membantu Anda dalam penghitungan dan pelaporan SPT Pajak pribadi maupun badan usaha yang komprehensif. Contact us for info and other tax practice at +6221 5082 0033 or mail to ily@fmbpartner.com

_

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Group:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

Solusi kelebihan atau kekurangan bayar pajak

Wajib Pajak (WP) yang mengalami kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) harus membayar lunas sebelum SPT tersebut disampaikan.

Sebelumnya, WP disarankan untuk membuat e-Filing. Hal ini penting, untuk mempermudah pelaporan pajak. Sehingga, WP tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melapor pajak, cukup dengan mengakses djponline.pajak.go.id.

Berikut adalah langkah-langkah pembayaran kekurangan pajak khusus SPT Pribadi:

  1. Datanglah ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdomisili atau berdasarkan identitas NPWP Anda, untuk meminta Surat Setoran Pajak (SSP)
  2. Kemudian lakukan pembayaran di Kantor Pos atau di Bank yang telah ditunjuk
  3. Setelah melakukan pembayaran, Anda akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN)
  4. Kemudian masukan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) ke dalam e-Filing di kolom Surat Transaksi Penerimaan Negara dan isilah tanggal pembayaran
  5. Simpanlah SPT online
  6. Kirimkan SPT kepada KPP
  7. Selesai

Adapun mengenai kelebihan pembayaran pajak oleh WP, Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, WP dapat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Dengan catatan, WP tidak memiliki utang pajak lainnya.

DJP Kemenkeu Hestu Yoga mengatakan, “Jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi ke DJP melalui KPP tempat terdaftar atau berdomisili,”

Selanjutnya pihak DJP akan melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi dan DJP tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

Dan jika SKPLB terlambat diterbitkan, kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2 persen per bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu satu bulan tersebut sampai dengan saat diterbitkan SKPLB.

Sementara itu, untuk pajak yang seharusnya tidak terutang, WP dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor DJP melalui KPP tempat terdaftar atau berdomisili, apabila terjadi kesalahan pembayaran pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pihak DJP akan melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak (WP) diterima secara lengkap dan menerbitkan SKPLB bila hasil penelitian tersebut terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Apabila hasil penelitian tidak terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang, maka DJP harus memberitahu secara tertulis kepada wajib pajak.

FMB Partner dapat membantu Anda dalam penghitungan dan pelaporan SPT Pajak pribadi maupun badan usaha yang komprehensif. Contact us for info and other tax practice at +62 21 5082 0033 or mail to ily@fmbpartner.com

_

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Group:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

Lupa e-Fin Saat Lapor SPT Pajak? Inilah Caranya

Dalam melaporkan SPT Tahunan PPh, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyediakan berbagai layanan yang bisa diakses oleh masyarakat. Baik secara manual dengan mendatangi kantor pajak langsung, maupun secara elektronik melalui e-Filing.

Khusus para wajib pajak (WP) yang melakukan pelaporan SPT secara elektronik tidak menutup kemungkinan jika e-Fin atau nomor registrasi untuk mengakses e-Filing lupa atau hilang. Lalu bagaimana mengakses e-Filing dengan lupa nomor e-Fin ?

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke laman DJP online, pada saat itu akan muncul fitur login ataun daftar, masyarakat bisa memilih bagian lupa password untuk reset password yang ada sebelumnya.

Setelah itu, tahap kedua, wajib pajak akan dihadapkan oleh beberapa kolom yang harus diisi, seperti NPWP, e-Fin dan email wajib pajak serta kode keamanan pada form yang telah tersedia, kemudian klik submit.

Bila lupa akan e-Fin, maka wajib pajak bisa menghubungi call center Ditjen Pajak dengan menyebutkan nama, nomor NPWP dan KTP.

Cara lain adalah dengan datang ke kantor pajak terdekat (tidak harus sesuai saat pendaftaran), membawa persyaratan yang sama. Permintaan e-Fin tidak bisa diwakilkan oleh orang lain.

Pada tahap ketiga itu, nanti hasil dari tahap kedua akan dikirimkan melalui email berupa link lupa password di kotak masuk email, kemudian klik link perubahan untuk mengganti password akun DJP online anda.

Setelah itu, pada tahap keempat, anda harus memasukkan password baru anda pada form password baru dan konfirmasi password serta kode keamanan, lalu klik simpan.

Di tahap kelima atau yang terakhir, maka akun DJP online anda sudah kembali aktif dengan password yang baru. Selanjutnya silahkan melakukan login pada laman DJP online.

 

Sumber: DetikFinance

Read more

Apa saja Harta yang harus dilaporkan di SPT? Cari tahu di sini

Setiap memasuki kuartal satu, para Wajib Pajak (WP) sibuk menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) atas pajak penghasilan pada tahun sebelumnya. Dalam SPT ini, WP melaporkan pajak penghasilan yang telah disetorkan pada tahun sebelumnya. Selain penghasilan, SPT juga merupakan sarana bagi WP untuk melaporkan harta yang dimilikinya.

Tak jarang, musim mengisi SPT ini pun membuat banyak orang bingung mengenai harta apa saja yang perlu dilaporkan dalam SPT. Sebetulnya, berdasarkan ketentuan pajak, Anda perlu melaporkan setiap harta yang kita miliki. Harta yang perlu dilaporkan ini termasuk uang tunai, properti, kendaraan, furnitur, valuta asing, asuransi unit link, saham, dan obligasi. WP perlu melaporkan setiap harta untuk menghindari koreksi pajak.

Sebelum mengisi SPT, ada baiknya setiap WP pribadi melihat statusnya apakah sebagai karyawan atau sebagai pengusaha. Sebab keduanya memiliki form pengisian SPT yang berbeda. Karena tidak sedikit generasi milenial sekarang yang memiliki pekerjaan paruh waktu/bisnis di waktu luangnya. Entah itu menyupir Uber, menyewakan ruangan di AirBnB, ataupun melakukan ulasan produk di YouTube.

Untuk karyawan dengan penghasilan hingga Rp 60 juta per tahun, maka ia melaporkan SPT dengan menggunakan form 1770ss. Sementara untuk karyawan dengan penghasilan di atas Rp 60 juta per tahun, maka ia menggunakan form 1770s. Berbeda dengan wajib pajak yang merupakan pengusaha, maka ia melaporkan SPT dengan form 1770. Bila Anda termasuk ke dalam kategori keduanya–karyawan purna waktu sekaligus pengusaha, maka Anda melaporkan SPT dengan pengusaha yaitu form 1770.

Untuk apa saja harta yang perlu dilaporkan, setelah mengisi SPT dengan form yang sesuai, maka setiap WP perlu mengisi kolom harta. Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Pajak, yang termasuk harta di antaranya ialah:

  1. Kas dan setara kas, seperti uang tunai, tabungan, giro, deposito, dan setara kas lainnya.
  2. Piutang.
  3. Investasi, termasuk di dalamnya saham, obligasi, surat utang, reksadana, instrumen derivatif, penyertaan modal dalam perusahaan lain, dan investasi lainnya.
  4. Alat transportasi, seperti sepeda, sepeda motor, mobil, dan alat transportasi lainnya.
  5. Harta bergerak lainnya, termasuk logam mulia, batu mulia, barang seni dan antik, kapal pesiar, pesawat terbang, peralatan elektronik, furnitur, dan harta bergerak lainnya.
  6. Harta tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan baik untuk tempat tinggal atau usaha.

Peralatan gadget seperti laptop dan smartphone termasuk harta yang dikategorikan sebagai peralatan elektronik. Warisan yang berbentuk harta di atas juga perlu dilaporkan dalam SPT. Perihal warisan, WP harus membuktikan bahwa harta tersebut benar-benar diperoleh dari warisan berdasarkan surat-surat yang legal/sah hukum. Kemudian, jika warisan tersebut belum pernah dilaporkan dan dibayarkan pajaknya, maka anak harus melapor dan membayarkan pajaknya.

Selain harta ada kewajiban (utang) yang harus dilaporkan contohnya pada saat kita mencatat ada harta yang dilaporkan berupa Apartemen. Karena perolehan apartemen tersebut masih dalam proses kredit kepada bank, maka kewajiban WP kepada bank juga harus dilaporkan dalam SPT.

Jenis utang yang harus dilaporkan berupa :

  1. Utang bank/ Lembaga Keuangan bukan bank (KPR, Leasing kendaraan bermotor, dan sejenisnya)
  2. Kartu Kredit
  3. Utang afiliasi (pinjaman dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa)
  4. Utang lainnya

Sementara dalam hal premi asuransi, yang harus dilaporkan ialah premi yang disetorkan sebagai investasi dan pengembangannya. Bagian premi ini bisa ditemui dalam asuransi unit link. Adapun premi yang dibayarkan sebagai proteksi tidak perlu dilaporkan karena itu merupakan biaya yang akan hangus jika nasabah tidak mengalami risiko. Selain premi investasi, klaim asuransi juga perlu dilaporkan dalam kolom harta sebagai uang tunai.

Terkait dengan kendaraan seperti motor dan mobil, diimbau agar WP segera melakukan balik nama pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) jika ingin menjual kendaraan tersebut. Hal ini untuk menghindari pembayaran perpanjangan STNK ketika Anda sudah menjual atau tidak memiliki kendaraan tersebut.

Selain mencantumkan kepemilikan kendaraan dalam SPT, WP juga diwajibkan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang disetorkan kepada pemerintah daerah. Penyetoran pajak kepada daerah ini tidak perlu dicantumkan dalam SPT karena SPT adalah pelaporan pajak kepada pemerintah pusat.

Sementara dalam kepemilikan properti, seorang WP akan dikenakan PPh jika ia menjual atau menyewakan properti kepada pihak lain.

  • Besaran PPh final atas penghasilan dari pengalihan harta atau bangunan ialah 5%
  • Besaran PPh final atas penghasilan dari persewaan properti kepada pihak lain ialah 10%

Di samping pajak kepada pemerintah pusat, pemilik properti juga dikenakan pajak pemerintah daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kemudian, properti juga mengenal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan satu kali pada saat membeli properti baru baik dari developer maupun dari perorangan. Ada pula Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang berlaku untuk pembelian properti yang memenuhi kriteria barang mewah.

Lantas, bagaimana jika tidak melapor?

Di Indonesia, pelaporan pajak WP menganut sistem self assessment, alias pelaporan pajak berdasarkan taksiran sendiri. Artinya, setiap WP dapat saja tidak melaporkan seluruh penghasilan dan hartanya. Namun, hal ini akan berisiko di kemudian hari, karena petugas pajak akan menilai, apakah mungkin seorang WP setiap tahun menambah aset tapi tidak seimbang dengan penghasilannya.

Setiap WP sejatinya dapat melakukan pembetulan SPT setiap tahun. Dalam pembetulan SPT tersebut, WP tidak akan dikenakan denda atas harta yang ia miliki sejak lama jika harta tersebut berasal dari penghasilan yang sudah dilaporkan dan dibayarkan pajaknya.

Namun, jika dari harta ini WP memperoleh penghasilan tambahan namun ia belum membayarkan pajaknya, maka pada saat pembetulan SPT, akan terjadi kurang bayar atas penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya tersebut. Dalam hal ini, maka WP akan dikenakan denda 2% setiap bulan selama maksimal dua tahun.

Nah, apakah Anda sudah siap melaporkan SPT tahun lalu?

Protect and Brand Your Business

Pajak memang cukup membingungkan untuk para karyawan, wirausaha, atau keduanya yang sudah sibuk mengurus pekerjaan juga bisnisnya. Untuk itulah peran akuntan publik dan konsultan pajak yang mengenali bisnis Anda dengan baik, dan memahami keuangan Anda dengan cermat, akan selalu membantu dan menyelesaikan pekerjaan pajak Anda tanpa perlu khawatir.

Para akuntan dan konsultan, telah mengetahui dan terlatih untuk terus memperbarui informasi mereka tentang pajak, dan mana diantara informasi itu yang dapat memajukan bisnis Anda. Memiliki saran dari para profesional tentu sangat membantu bisnis Anda untuk berkembang baik di dunia kerja dan pemerintah.

Guna mendukung program pajak pemerintah pada kuartal satu 2017 ini, FMB Consultant menyediakan jasa pelaporan SPT Tahunan WP Pribadi dan WP Badan yang keduanya akan berakhir pada 30 April 2017. Kami telah berpengalaman membantu pelaporan SPT Tahunan dan amnesti pajak baik untuk perseorangan maupun badan. Didukung dengan tim yang kompeten, kami dapat membantu proses pelaporan dan perencanaan pajak Anda agar efektif dan efisien.

Untuk diskusi atau informasi lebih lanjut, hubungi Managing Partner FMB Consultant di ivan@fmbconsultant.com.

Official LinkedIn Page | E-mail: admin@fmbpartner.com

 

Sumber: Astralife dan Yahoo Finance

Read more

Tips Mengatasi Kesalahan Umum Saat Lapor Pajak

Tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan WP Pribadi dan Badan tahun ini adalah 21 dan 30 April. Itu berarti Anda hanya memiliki waktu beberapa hari lagi. Bila Anda belum mengisi dan melaporkan SPT Anda, tunggu apa lagi?

Cara Melapor Pajak

Ada tiga cara untuk melaporkan SPT pajak menurut peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 yaitu, bisa datang langsung ke kantor pajak, bisa mengirimkan lewat pos, atau dengan metode e-Filing. Berikut cara yang bisa Anda ikuti untuk ke tiga cara tersebut

1. Online melalui E-Filling

Kini, lapor pajak menjadi lebih mudah dan praktis. Semua bisa dilakukan secara online dan real time melalui e-Filling di situs resmi Ditjen Pajak (efiling.pajak.go.id). Dikutip dari situs Kementrian Keuangan, aplikasi e-Filing melalui situs Ditjen Pajak hanya memfasilitasi pelaporan pajak formulir 1770 S dan 1770 SS, sedangkan formulir lainnya dapat dilaporkan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider-ASP) yang telah ditunjuk oleh Ditjen Pajak, yakni: http://www.pajakku.com , http://www.laporpajak.com , http://www.spt.co.id

2. Langsung datang ke Kantor Pajak

Untuk pelaporan langsung, Anda dapat datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dengan membawa bukti potong pajak. Petugas setempat akan membantu untuk melakukan prosedur pelaporan SPT dengan memberikan formulir SPT yang harus diisi.

3. Kirim Lewat Pos

Selain datang langsung ke KPP, Anda juga dapat melaporkan SPT dengan mengirim dokumen yang dibutuhkan melalui pos. Adapun dokumen yang dipersiapkan berupa bukti potong pajak dan formulir SPT yang dapat diunduh di situs Direktoral Jenderal Pajak. Setelah dokumen yang dibutuhkan sudah dilengkapi, masukan dalam amplop tertutup dan lampirkan lembar informasi pada sisi depan amplop yang diisi dengan nomor NPWP, tahun pajak, status SPT tahunan, jenis SPT tahunan, nomor telepon, surat pernyataan dan tanda tangan wajib pajak. Setelah semua itu selesai, kirimkan ke alamat KPP terdekat.

Waktunya Bayar Pajak

Cermati Hal ini agar tidak Salah Lapor

Sebelum mengirimkan bukti potong dan lembar informasi, tentu Anda harus teliti dalam mengisi formulir SPT. Seringkali waktu yang singkat membuat konsentrasi pengisian salah. Melapor pajak secara online akan mudah bagi yang sudah memahaminya, namun bisa menyulitkan pengguna baru, karena terkadang cukup membingungkan. Untuk itu ada baiknya Anda mencermati hal-hal berikut ini agar pelaporan menjadi lancar dan tidak terjadi kesalahan.

1. Perhatikan Alamat Email Saat Daftar E-fin

Bayar dan lapor pajak adalah tanggung-jawab pribadi, oleh sebab itu saat mendaftar E-fin, sebaiknya gunakan alamat email pribadi Anda. Penggunaan email pribadi untuk mendaftar E-Fin juga sebagai langkah antisipasi jika berpindah kerja nantinya.

Hal ini karena DJP-online akan mengirimkan konfirmasi kata sandi baru ke email yang digunakan untuk mendaftar E-Fin. Jika sebelumnya Anda mendaftar E-Fin dengan email kantor, maka pada saat berpindah kantor, kata sandi tersebut tidak dapat didapatkan karena Anda sudah tidak mempunyai akses lagi ke email tersebut.

Hindari menggunakan alamat email dengan domain kantor. Walaupun pihak perusahaan membantu membayarkan pajak setiap bulannya, tetap saja pajak merupakan urusan pribadi. perusahaan hanya sebagai medium penyetoran pajak.

2. Cermati Kelengkapan Data Saat Pengisian

Hal pertama yang dilakukan dalam melaporkan SPT tahunan adalah mengisi formulir untuk pelaporan. Hal ini terbilang mudah, namun faktanya masih saja ada kesalahan yang terjadi dalam mengisi formulir SPT. Cermatlah dalam mengisi formulir yang ditawarkan, dan pilih yang sesuai dengan golongan wajib pajak Anda.

Saat ini ada 3 jenis formulir SPT pajak, yaitu:

– SPT Tahunan 1770 (untuk wirausaha/pengusaha)

– SPT Tahunan 1770S (untuk penghasilan di atas Rp60 juta per tahun)

– SPT Tahunan 1770SS (untuk penghasilan kurang dari Rp60 juta pertahun)

Hindari kesalahan menentukan jenis formulir antara SPT Tahunan 1770S atau 1770SS. Lakukan pengecekan jumlah penghasilan Anda pertahunnya, lalu klik formulir yang sesuai. Cermati data-data yang ada seperti nomer NPWP, nama Anda dan selalu lakukan pemeriksaan ulang data-data yang diisikan sebelum Anda dikirim.

3. Miliki Bukti Potong Pajak

Dalam melaporkan SPT pajak diperlukan bukti potong pajak sebagai kelengkapan penting karena bukti potong pajak merupakan bukti kebenaran atas pajak yang telah dibayarkan. Artinya, Anda harus melampirkan bukti potong pajak dengan formulir SPT yang sudah diisi. Cukup lampirkan fotokopinya saja, dokumen aslinya bisa dijadikan arsip untuk jaga-jaga jika dibutuhkan nantinya.

Bukti potong pajak didapatkan setelah Anda membayarkan pajak yang tertanggung. Bagi yang berstatus pegawai biasanya perusahaan memberikan bukti potong pajak atas pembayaran pajak perbulannya yang dipotong dari gaji. Jika perusahaan Anda tidak memberikan bukti potong pajak, maka harus memintanya kepada pihak HRD.

Hindari sikap cuek alias tidak peduli dengan bukti potong pajak. Jika Anda seorang karyawan, maka Anda berhak untuk meminta bukti potong pajak dari HRD. Sebaliknya jika Anda adalah seorang pebisnis, Anda wajib menyimpan bukti potong pajak dengan baik.

4. Minta Bukti Potong Pajak dari Perusahaan Sebelumnya

Bagi Anda yang akan mengundurkan diri (resign) dari perusahaan, jangan lupa untuk meminta bukti potong pajak kepada pihak HRD. Misalnya, Untuk melapor pajak 2016 sebelum batas yang ditentukan. Katakanlah Anda berpindah tempat kerja di bulan Maret 2016, maka mintalah bukti potong pajak selama bulan Januari-Februari 2016 kepada perusahaan lama dan bukti potong pajak pada bulan Maret-Desember 2016 ke perusahaan baru. Hal serupa juga berlaku jika Anda berpindah kerja sebanyak 3 kali atau lebih dalam setahun.

Hindari untuk bersikap tidak peduli maupun tidak tahu hal ini. Lakukan hal penting ini agar tidak kerepotan sendiri nantinya. Sebab, saat Anda masuk kerja pada pertengahan tahun, pihak HRD di perusahaan yang baru akan meminta bukti potong pajak dari perusahaan lama.

5. Laporkan Pajak dari Pendapatan Tambahan

Tidak hanya pendapatan utama yang dikenakan pajak. Bagi Anda yang memiliki pendapatan tambahan dari pekerjaan lain, pendapatan tersebut juga dikenakan pajak penghasilan. Perlu diketahui, tidak semua orang jujur dengan melaporkan pendapatan tambahan mereka. Namun, ada juga wajib pajak yang tidak melapor bukan karena tidak mau membayar pajak tambahan, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa pendapatan tersebut juga dikenakan pajak.

Tanyakan kepada pihak yang memberikan penghasilan tambahan, apakah penghasilan yang diterima sudah dipotong pajak atau belum. Jika sudah, hendaknya minta bukti potong pajaknya. Jumlahkan total penghasilan bersih dari pendapatan utama dan tambahan pada lembar SPT.

Hindari tidak melaporkan penghasilan tambahan Anda, sebab akan ada denda administrasi bunga 2% untuk maksimal 24 bulan sesuai dengan pasal 13 ayat 2 UU KUP. Bahkan, ada sangsi pidana karena alpa atau kesengajaan, namun hal ini sangat jarang terjadi karena Dirjen Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan riset data yang didapatkan dari pihak ketiga terlebih dahulu. Jika memang ditemukan adanya efek jera bagi masyarakat, maka sangsi pidana akan dijatuhkan.

Bayar dan Lapor Pajak Tepat Waktu

Lapor pajak itu mudah, bisa dilakukan online. Ketahui cara pelaporan online yang benar dan hindari hal-hal yang berpotensi menyulitkan Anda kelak. Bayar dan lapor pajak tepat waktu itu lebih baik ketimbang telat sebab ada denda yang harus dibayar jika Anda tidak melapor. Pahami aturan main DJP terkait pembayaran dan pelaporan pajak. jadilah warga negara yang baik dengan taat membayar pajak tepat waktu.

 

Sumber: Okezone

Read more