Skip to main content Skip to search

Pajak

Pengajuan Permohonan SKB dan Pengurangan Angsuran PPh pasal 25 di Tengah Pandemi

Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak adalah sebuah dokumen yang dapat membebaskan wajib pajak penerima penghasilan dari pemotongan pajak penghasilan.

Penurunan daya beli masyarakat selama pandemi ini sangat mempengaruhi berbagai sektor usaha, yang tidak sedikit mengakibatkan kerugian. Namun, untuk beberapa jenis usaha seperti perusahaan jasa tetap dipotong PPh Pasal 23 oleh customer dari setiap pembayaran yang dilakukan. Terlebih lagi perusahaan tetap harus membayar angsuran PPh Pasal 25, walaupun perusahaan tersebut merugi.

Tentu hal ini menjadi kerugian bagi Wajib Pajak, padahal perusahaan merugi, tidak perlu membayar Pajak Penghasilan.

Kemudian, bagaimana?

Dengan program pengajuan permohonan SKB Dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, maka perusahaan tidak perlu dipotong atau membayar pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Misalnya, customer perusahaan jasa tidak perlu memotong PPh Pasal 23 dari setiap pembayaran, lalu perusahaan importir juga tidak perlu membayar PPh Pasal 22 dari kegiatan impornya, dan perusahaan pun juga tidak perlu membayar angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya.

Sepanjang perusahaan dapat membuktikan kepada DJP bahwa perusahaan:
1. Mengalami kerugian fiskal
2. Berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal
3. Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang.

Bagaimana cara pembuktiannya?

Cara yang paling umum digunakan adalah dengan membuat forecasting laporan keuangan dan menghitung estimasi Pajak Penghasilan yang akan terutang. Namun, forecasting laporan keuangan ini tidak dapat dibuat sembarangan, atau hanya sekedar menulis ‘rugi’ saja. Karena forecasting laporan keuangan yang disampaikan akan menjadi dokumen negara dan wajib dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh perusahaan.

Setelah diajukan permohonan tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, DJP memberikan keputusan atas permohonan tersebut.

Perlu diingat, kecuali bagi WP yang menggunakan ketentuan PPh final atau penghasilannya dikecualikan dari obyek pajak.

For further questions, contact us.


FMB Partner menyediakan jasa penghitungan, pelaporan pajak lengkap dengan penghitungan risiko perpajakannya. Sebelum terhambat, sebelum terlambat, sila tanya dan hubungi kami di  +6221-39728888 atau admin@fmbpartner.com

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

Read more

Pajak Penghasilan atas Kepemilikan Saham di Bursa

Sepanjang tahun 2020, BEI mencatat kenaikan jumlah investor saham mengalami kenaikan hingga 36,13 persen dibandingkan akhir tahun 2019. Hal ini tentu merupakan aktivitas ekonomi yang tidak akan dilewatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai strategi optimalisasi penerimaan pajak, yaitu pengumpulan basis data atas harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu sebagai investor saham di bursa, selain memahami kiat berinvestasi yang tepat, sebaiknya perlu juga untuk memahami aspek-aspek perpajakan terkait dengan kepemilikan saham di bursa.

Secara umum terdapat 2 jenis pajak penghasilan yang dapat dikenakan kepada investor saham di bursa efek, yaitu pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham dan dividen.

Transaksi penjualan saham

Transaksi penjualan saham di bursa efek dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,1% dari bruto nilai transaksi penjualan. Sebagai contoh terdapat transaksi sebagai berikut:

Dari ketiga transaksi tersebut, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah transaksi penjualan saham yang terjadi pada tanggal 3 Januari 2020 senilai Rp 21.000.000,00. Sehingga pajak penghasilan yang harus dipungut oleh penyelenggara bursa efek adalah senilai Rp 21.000,00 (Rp 21.000.000,00 x 0,1%).

Sebagai catatan, pada tanggal 2 Januari 2020, pajak penghasilan tidak dikenakan, karena walaupun nilai saham yang dibeli mengalami kenaikan, namun transaksi penjualan belum terjadi. Oleh karena itu, pajak penghasilan tidak terutang.

Lalu, mengingat pajak penghasilan dikenakan atas transaksi penjualan saham, artinya walaupun penjualan dilakukan dalam keadaan merugi, maka pajak penghasilan tetap akan dikenakan.

Dividen

Dividen merupakan pembagian keuntungan emiten kepada para pemegang saham yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada umumnya, apabila RUPS menyatakan akan membagikan dividen dan investor saham masih memiliki kepemilikan saham atas emiten tersebut hingga periode pembagian dividen tersebut, maka investor berhak untuk memperoleh dividen.

Dividen dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 10%. Sebagai contoh, apabila kita memperoleh dividen senilai Rp 1.000.000,00, maka pajak penghasilan yang harus dipotong oleh emiten adalah senilai Rp 100.000,00 (Rp 1.000.000,00 x 10%).

Mekanisme pemungutan dan pemotongan ini memudahkan para investor saham agar tidak perlu melakukan pembayaran atas pajak penghasilan yang terutang tersebut. Sehingga para investor saham sebagai Wajib Pajak hanya perlu melaporkan total dari nilai transaksi penjualan yang terjadi dan dividen yang dibagikan selama tahun pajak bersangkutan ke dalam SPT Tahunan pada bagian lampiran penghasilan yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final beserta nilai pajak yang telah dibayar melalui bursa efek dan dipotong oleh emiten yang bersangkutan.

Artikel pajak ini ditulis oleh:

Albertus, B.M.
Konsultan Pajak FMB Partner

FMB Partner menyediakan jasa penghitungan, pelaporan pajak lengkap dengan penghitungan risiko perpajakannya. Sebelum terhambat, sebelum terlambat, sila tanya dan hubungi kami di  +6221 397 288 88atau admin@fmbpartner.com

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

90% Pelaporan SPT Tahunan Lewat E-Filing DJP Online

Sebanyak 95,97% pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dilakukan secara online. Pelaporan secara manual mengalami penurunan.

Berdasarkan data Ditjen Pajak (DJP) realisasi penyampaian SPT tahunan hingga 18 Maret 2020 pukul 07.26 WIB tercatat sebanyak 7,76 juta SPT tahunan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 11,06% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 6,99 juta SPT tahunan.

“Disampaikan update perbandingan jumlah penyampaian SPT tahunan pada 18 Maret 2020 dan 18 Maret 2019. Data diambil hari ini pukul 07.26 WIB,” demikian informasi dari DJP.

Jika melihat saluran pelaporannya, SPT yang disampaikan secara manual ada sekitar 312.669 atau turun sekitar 23,31% dibandingkan dengan realisasi pada 18 Maret 2019 yang tercatat sebanyak 407.704 SPT tahunan.

Dibandingkan dengan total SPT tahunan yang sudah masuk, jumlah penyampaian secara manual ini tercatat hanya mencapai 4,03%. Pada periode yang sama tahun lalu, penyampaian SPT tahunan secara manual tercatat sebanyak 5,83%.

Sementara itu, penyampaian SPT tahunan secara elektronik (online) hingga pagi tadi sebanyak 7,45 juta. Jumlah ini sekaligus menorehkan kenaikan 13,19% dibandingkan performa pelaporan pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 6,58 juta.

Jika diperinci, pelaporan SPT melalui e-Filing Ditjen Pajak (DJP) masih mendominasi yaitu 6,91 juta atau 89,03% dari total pelaporan SPT tahunan. Jumlah tersebut meningkat 10,75% dibandingkan periode yang sama tahun lalu 6,24 juta. Namun persentasenya turun tipis karena tahun lalu masih 89,28% dari total pelaporan SPT.

Saluran terbanyak kedua yang dipakai wajib pajak melaporkan SPT tahunan secara elektronik adalah e-Form. Per 18 Maret 2020, pelaporan melalui e-Form mencapai 429.774 (5,54% dari total SPT yang sudah disampaikan), naik hingga 64,13% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 261.855 (3,75% dari total SPT yang sudah disampaikan). Simak artikel ‘Mau Lapor SPT Pakai E-Filing atau E-Form? Cek Bedanya di Sini’.

Selanjutnya, penyampaian SPT melalui e-SPT tercatat sebanyak 96.253 atau naik 21,51% dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun lalusebanyak 79.216. Adapun persentase pelaporan SPT melalui e-SPT tersebut sebanyak 1,24% dari total SPT yang sudah masuk.

Sementara itu, penyampaian SPT tahunan melalui e-Filing Application Service Provider (ASP) tercatat sebanyak 12.357, melonjak signifikan dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu 150 SPT. Kendati demikian, porsinya hanya 0,16% dari total pelaporan SPT tahunan.

Sumber: DDTC News.


FMB Partner dapat membantu Anda dalam penghitungan dan pelaporan SPT Pajak pribadi maupun badan usaha yang komprehensif. Contact us for info and other tax practice at +6221 5082 0033 or mail to ily@fmbpartner.com

_

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Group:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

Solusi kelebihan atau kekurangan bayar pajak

Wajib Pajak (WP) yang mengalami kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) harus membayar lunas sebelum SPT tersebut disampaikan.

Sebelumnya, WP disarankan untuk membuat e-Filing. Hal ini penting, untuk mempermudah pelaporan pajak. Sehingga, WP tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melapor pajak, cukup dengan mengakses djponline.pajak.go.id.

Berikut adalah langkah-langkah pembayaran kekurangan pajak khusus SPT Pribadi:

  1. Datanglah ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdomisili atau berdasarkan identitas NPWP Anda, untuk meminta Surat Setoran Pajak (SSP)
  2. Kemudian lakukan pembayaran di Kantor Pos atau di Bank yang telah ditunjuk
  3. Setelah melakukan pembayaran, Anda akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN)
  4. Kemudian masukan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) ke dalam e-Filing di kolom Surat Transaksi Penerimaan Negara dan isilah tanggal pembayaran
  5. Simpanlah SPT online
  6. Kirimkan SPT kepada KPP
  7. Selesai

Adapun mengenai kelebihan pembayaran pajak oleh WP, Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, WP dapat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Dengan catatan, WP tidak memiliki utang pajak lainnya.

DJP Kemenkeu Hestu Yoga mengatakan, “Jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi ke DJP melalui KPP tempat terdaftar atau berdomisili,”

Selanjutnya pihak DJP akan melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi dan DJP tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

Dan jika SKPLB terlambat diterbitkan, kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2 persen per bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu satu bulan tersebut sampai dengan saat diterbitkan SKPLB.

Sementara itu, untuk pajak yang seharusnya tidak terutang, WP dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor DJP melalui KPP tempat terdaftar atau berdomisili, apabila terjadi kesalahan pembayaran pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pihak DJP akan melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak (WP) diterima secara lengkap dan menerbitkan SKPLB bila hasil penelitian tersebut terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Apabila hasil penelitian tidak terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang, maka DJP harus memberitahu secara tertulis kepada wajib pajak.

FMB Partner dapat membantu Anda dalam penghitungan dan pelaporan SPT Pajak pribadi maupun badan usaha yang komprehensif. Contact us for info and other tax practice at +62 21 5082 0033 or mail to ily@fmbpartner.com

_

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Group:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

Pajak Penghasilan Hadiah Turnamen E-sport

Tidak dapat dipungkiri bahwa online game pada saat ini menjadi fenomena di masyarakat. Kini, game tidak hanya diminati oleh anak-anak dan remaja saja, melainkan hingga usia dewasa-menengah. Hal ini juga mengubah sentimen game yang pada awalnya hanya sebagai hobi dan hiburan. Karena pada saat ini, game telah menjadi sebuah bidang pekerjaan atau profesi dalam naungan industri electronic sport atau singkatnya, e-sport.

Perkembangan e-sport di Indonesia semakin membaik dengan diadakannya kejuaraan pertama ESL Indonesia oleh perusahaan terbesar e-sport gaming pada 15 September lalu dan akan mendatangkan musim kejuaraan kelas internasional lainnya pada masa mendatang. Tidak sedikit juga perusahaan dalam negeri dari bidang industri lain yang mengadakan turnamen saat ini guna mendukung suksesnya e-sport di Indonesia, baik itu dari segi engagement dengan pemain profesional maupun perusahaan e-sport itu sendiri.

Maraknya turnamen e-sport pada saat ini juga merupakan besarnya antusias yang diberikan oleh komunitas e-sport tersendiri. Para gamers membentuk suatu komunitas untuk mendukung game yang dia mainkan dan bahkan pemain profesional yang disukai.

Turnamen e-sport ini pun tidak luput dari sorotan hadiah ratusan juta yang selalu menjadi daya tarik industri ini. Namun masih banyak pemenang turnamen e-sport ini baik umum hingg pemain profesional yang tidak mengetahui bahwa hadiah turnamen ini bukanlah sekadar menang game.

Karena ketika sebuah tim e-sport memenangkan hadiah turnamen maka pihak penyelenggara turnamen memiliki kewajiban untuk memotong hadiah tersebut dengan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan dengan memperhatikan kriteria subjek dan objek Pajak Penghasilan. Berikut adalah tulisan kami mengenai “Pajak Penghasilan Hadiah Turnamen E-sport”.

Pajak-Hadiah-Turnamen-Esport-FMB-Partner

Pada umumnya, subjek pajak dalam pemberian hadiah turnamen e-sport dapat diidentifikasi melalui surat pernyataan penerima hadiah. Pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan dan bertanggung jawab untuk penerimaan hadiah dari anggota tim merupakan subjek pajak pemotongan Pajak Penghasilan hadiah turnamen tersebut.

Subjek pajak menurut UU PPh Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

  1. Orang pribadi, contoh : team leader, team manager, coach, atau team member.
  2. Badan, contoh : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, atau bentuk badan lainnya.
  3. Bentuk usaha tetap, contoh : Kantor Perwakilan Asing (jarang terjadi).

Lalu, objek Pajak Penghasilan hadiah turnamen menurut PER-11/PJ/2015 Pasal 3 dipotong sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Orang pribadi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari nilai hadiah.
  2. Badan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari nilai hadiah.
  3. Bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari nilai hadiah.

Berikut ini merupakan tabel ringkasan ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan hadiah turnamen e-sport:

Contoh kasus:

Jika sebuah tim memenangkan hadiah turnamen senilai Rp.350.000.000,00, dan pada surat pernyataan penerimaan hadiah tertulis pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan dan bertanggung jawab sebagai penerima hadiah adalah:

  1. Team manager, team leader, coach, atau team member

Maka ketentuan penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan hadiah turnamen tersebut adalah sebagai berikut:

Rp.50.000.000,00    x 5% = Rp.2.500.000,00

Rp.200.000.000,00   x 15% = Rp.30.000.000,00

Rp.100.000.000,00   x 25% = Rp.25.000.000,00 +

Total pemotongan PPh      = Rp.57.500.000,00

Sehingga hadiah yang diterima setelah pemotongan PPh adalah senilai Rp.292.500.000,00. Jika tidak memiliki NPWP maka pemotongan lebih tinggi 20%, sehingga pemotongan PPh menjadi Rp.69.000.000,00 dan hadiah yang diterima setelah pemotongan PPh adalah senilai Rp.281.000.000,00.

Atas pemotongan ini, penyelenggara wajib memberikan bukti potong PPh Pasal 21 kepada wakil yang ditunjuk sebagai penerima hadiah yang wajib dilapor oleh wakil penerima hadiah melalui SPT Tahunan wakil tersebut.

  1. Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, atau bentuk badan lainnya dan Kantor Perwakilan Asing (bentuk usaha tetap)

Maka ketentuan penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan hadiah turnamen tersebut adalah sebagai berikut:

Rp.350.000.000,00   x 15% = Rp.52.500.000,00

Sehingga hadiah yang diterima setelah pemotongan PPh adalah senilai Rp.297.500.000,00. Jika tidak memiliki NPWP maka pemotongan lebih tinggi 100%, sehingga pemotongan PPh menjadi Rp.105.000.000,00 dan hadiah yang diterima setelah pemotongan PPh adalah senilai Rp.245.000.000,00.

Atas pemotongan ini, penyelenggara wajib memberikan bukti potong PPh Pasal 23 kepada wakil yang ditunjuk sebagai penerima hadiah yang wajub dilapor oleh wakil penerima hadiah melalui SPT Tahunan wakil tersebut.

Artikel pajak ini ditulis oleh:

Albertus, B.M.
Konsultan Pajak FMB Partner

FMB Partner menyediakan jasa penghitungan, pelaporan pajak lengkap dengan penghitungan risiko perpajakannya. Sebelum terhambat, sebelum terlambat, sila tanya dan hubungi kami di 021-5082-0033 atau admin@fmbpartner.com

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

Risiko Perpajakan atas Penutupan Perseroan Terbatas

Sebuah Perseroan Terbatas (“PT”) secara resmi didirikan berdasarkan akta pendirian yang diterbikan oleh notaris dan disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keberadaan PT ini akan terus berlangsung ada, selama tidak ada keputusan untuk melakukan upaya penutupan, baik keputusan dari pihak internal yang bersifat secara suka rela ataupun pihak eksternal yang bersifat secara memaksa karena ketentuan hukum yang berlaku.

Apapun penyebab atas keputusan penutupan tersebut diambil, keputusan penutupan harus dilaksanakan dengan cara yang tepat. Namun pada praktiknya, terutama yang sering terjadi pada usaha kecil mikro-menengah (“UMKM”), setelah PT ditutup, para penanggung jawab PT dituntut untuk membayar sejumlah tagihan pajak yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Meskipun keberadaan PT tersebut secara resmi telah berakhir.

Hal ini disebabkan oleh kekeliruan atas prosedur penutupan PT yang diambil. Pada hukumnya, prosedur penutupan PT dibagi menjadi dua langkah utama, yaitu: penutupan PT secara formal, dan penghapusan NPWP.

Pada langkah pertama yaitu penutupan PT secara formal, salah satu kewajiban PT adalah melakukan proses likuidasi, yaitu: menyelesaikan seluruh kewajiban yang dimiliki, menjual harta perusahaan, dan mengembalikan sisa hasil usaha kepada para pemegang saham.

Proses likuidasi ini kerap sekali dilakukan oleh UMKM tanpa memperhatikan ketentuan standar akuntansi dan perpajakan yang berlaku, sehingga pada proses ini para penanggung jawab PT merasa telah menyelesaikan kewajibannya begitu saja. Padahal, setiap transaksi yang terjadi pada proses likuidasi dapat memunculkan risiko perpajakan baru.

Berikut beberapa contoh transaksi:

  1. Transaksi penjualan harta

Ketika PT menjual sebuah mesin dengan nilai lebih tinggi dibandingkan nilai buku yang dicatat, maka selisih nilai tersebut merupakan keuntungan modal yang merupakan objek pajak penghasilan.

Nilai Buku            = Rp.100.000.000,00

Nilai Dijual           = Rp.150.000.000,00

Keuntungan       = Rp.50.000.000.00 (objek pajak penghasilan)

  1. Pembebasan Utang

Setelah PT menjual seluruh harta yang dimiliki namun tetap belum mampu untuk menyelesaikan sisa kewajiban yang dimiliki, sehingga kewajiban tersebut menjadi gagal bayar. Maka sesuai dengan ketentuan UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf k “keuntungan karena pembebasan utang” merupakan objek pajak penghasilan. Berikut contoh perhitungannya:

Utang awal         = Rp.1.000.000.000,00

Pelunasan           = Rp.200.000.000,00

Gagal Bayar        = Rp.800.000.000,00 (objek pajak penghasilan)

Risiko perpajakan ini akan diketahui ketika PT melakukan langkah kedua dalam penutupan PT yaitu mengajukan proses penghapusan NPWP. Adapun salah satu prosedur wajib yang dilaksanakan sebelum Ditjen Pajak memberikan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah pemeriksaan. Apabila Ditjen Pajak memutuskan untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat all tax dengan rentang periode yang cukup panjang, maka risiko perpajakan yang akan terungkap tidak hanya risiko perpajakan atas transaksi likuidasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Melainkan juga risiko perpajakan tahun-tahun sebelumnya yang menimbulkan utang pajak yang wajib dibayar oleh PT.

Karena keberadaan PT secara formal telah dibubarkan, maka utang pajak yang wajib dibayar oleh PT wajib ditanggung renteng secara pribadi oleh pengurus PT (UU KUP Pasal 32 ayat (2)). Oleh karena itu, untuk meminimalisir segala kemungkinan risiko yang dapat terjadi maka diperlukan risk assestment dan manajemen yang tepat sebelum melakukan langkah upaya penutupan PT.

_

Artikel pajak ini ditulis oleh:

Albertus, B.M.
Konsultan Pajak FMB Partner

FMB Partner menyediakan jasa penutupan PT lengkap dengan penghitungan risiko perpajakannya. Sebelum terhambat, sebelum terlambat, sila tanya dan hubungi kami di 021-5082-0033 atau admin@fmbpartner.com

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

Instagram Page

Read more

Persyaratan dan Prosedur untuk Aktivasi EFIN

EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Ditjen Pajak, seperti lapor SPT melalui e-Filing dan pembuatan kode billing pembayaran pajak.

Berikut ini adalah prosedur yang harus dilakukan untuk memperoleh dan mengaktifkan EFIN Anda.

Prosedur

  1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:
    1. Ajukan permohonan aktivasi EFIN dengan formulir yang sudah ditentukan. Pengajuan permohonan ini tidak bisa dikuasakan kepada orang lain. Datangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat, atau lokasi lain yang ditentukan kantor pajak di atas;
    2. Tunjukkan asli serta menyerahkan fotokopi KTP buat orang Indonesia. Buat orang asing adalah paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
    3. Tunjukkan asli serta menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT); Menyampaikan alamat email aktif.
  2. Untuk Wajib Pajak Badan:
    1. Isi permohonan aktivasi EFIN oleh pengurus perusahaan;
    2. Pengurus datang ke KPP tempat terdaftar. Tidak bisa di kantor pajak mana saja;
    3. Pengurus menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi surat penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili badan;
    4. Kalau pengurusnya adalah orang Indonesia, tunjukkan asli dan serahkan fotokopi KTP dan kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus;
    5. Kalau pengurusnya orang asing, tunjukkan asli dan serahkan fotokopi Paspor, KITAS atau KITAP, dan NPWP atau SKT-nya;
    6. Tunjukkan asli dan serahkan kartu NPWP atau SKT atas nama wajib pajak badan;
    7. Menyampaikan alamat email aktif badan tersebut.

Bagaimana cara mendapatkan EFIN untuk Wajib Pajak Badan yang merupakan kantor cabang?

Berikut ini adalah prosedurnya.

  1. Yang mengajukan permohonan EFIN adalah pimpinan kantor cabang;
  2. Datang ke KPP tempat kantor cabang terdaftar sebagai wajib pajak;
  3. Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang;
  4. Surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang mewakili badan;
  5. Kalau pengurusnya adalah orang Indonesia, tunjukkan asli dan serahkan fotokopi KTP dan kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus. Kalau pengurusnya orang asing, tunjukkan asli dan serahkan fotokopi Paspor, KITAS atau KITAP, dan NPWP atau SKT-nya;
  6. Tunjukkan asli dan serahkan kartu NPWP atau SKT atas nama kantor cabang;
  7. Menyampaikan alamat email aktif kantor cabang tersebut.

Formulir untuk permohonan aktivasi eFIN dapat diunduh pada tautan berikut: Formulir Aktivasi EFIN.

Setelah EFIN Anda aktif, Anda dapat menggunakannya​ untuk registrasi di situs aplikasi DJP Online. Untuk Anda yang telah terdaftar, EFIN ini juga diperlukan jika akan melakukan reset password maupun email di situs aplikasi DJP Online. Jadi, simpan EFIN Anda dengan baik. Maka Anda cukup sekali saja datang ke KPP untuk aktivasi EFIN, karena EFIN berlaku untuk seumur hidup.

Untuk Anda yang lupa atau berkas EFIN yang Anda simpan, hilang, ikuti tips berikut ini: 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Temukan kabar bisnis terbaru di akun resmi media sosial FMB Partner:

Facebook Page

Instagram Page

Read more

Update! Akses Data Nasabah Dibuka, Harta Warisan Tidak Jadi Sasaran

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tidak akan memungut pajak atas harta warisan, melainkan hanya penghasilan yang berasal dari harta warisan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan pelaporan warisan yang belum dibagi berupa saldo rekening oleh lembaga keuangan ialah bentuk konsistensi dalam pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis untuk kepentingan perpajakan.

“Pelaporan warisan belum terbagi berupa saldo rekening tersebut adalah berdasarkan ketentuan dalam common reporting standard (CRS) yang merupakan standar dalam pelaksanaan kebijakan pelaporan data keuangan untuk kepentingan perpajakan atau automatic exchange of information (AEoI),” kata Hestu seperti dikutip Antara, kemarin.

Dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, warisan yang belum dibagi juga merupakan subjek pajak yang harus didaftarkan sebagai wajib pajak tersendiri, menggantikan pewaris yang sudah meninggal dunia.

Untuk itu, menurut Hestu, warisan yang belum dibagi dapat menimbulkan penghasilan yang juga merupakan objek pajak. Sebagai contoh rekening di bank yang mendapatkan penghasilan berupa bunga, maka harus sudah dipotong PPh final oleh bank, atau properti yang disewakan juga harus sudah dipotong PPh final Pasal 4 (2) oleh penyewa. “Kewajiban perpajakan atas penghasilan dari warisan yang belum dibagi harus dilaksanakan, dalam hal ini dapat diwakili salah satu ahli waris, pelaksana wasiat, atau pengurus warisan tersebut,” tutur Hestu.

Sementara itu, ketika warisan tersebut telah dibagikan, kewajiban perpajakan beralih kepada ahli waris yang sah.

“Sesuai UU PPh, penghasilan berupa warisan yang diterima ahli waris bukan merupakan objek pajak penghasilan,” tambah Hestu.

Sebelumnya, sesuai UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, lembaga keuangan wajib melaporkan data keuangan milik subjek pajak luar negeri (WNA) di Indonesia kepada Ditjen Pajak. Kemudian, Ditjen Pajak harus mempertukarkan atau menyampaikan kepada otoritas pajak negara asal WNA tersebut.

Sumber: Media Indonesia

Temukan kabar bisnis terbaru di akun resmi media sosial FMB Partner:

Facebook Page

Instagram Page

Read more

Diskon Tarif Pajak Penghasilan untuk UKM

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengurangi PPh final untuk para merchant yang usahanya di bawah volume untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kementerian Keuangan khususnya Badan Kebijakan Fiskal sedang mengkaji aturan pengenaan pajak yang akan menurunkan PPh final bagi merchant yang memiliki usaha di bawah volume tertentu. Tidak hanya untuk pengusaha daring (online), aturan tersebut juga berlaku bagi toko konvensional.

Nantinya, para pemilik bisnis e-commerce selain menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mereka juga akan diminta untuk menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diberikan diskon pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama  menjelaskan, DJP menargetkan peningkatan basis pajak dari UMKM melalui penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5 persen dan batasan omzet PKP UMKM dari semula maksimal Rp 4,8 miliar per tahun.

Penyeragaman PPh final dilakukan untuk memberikan keadilan bagi pelaku UMKM. Beberapa UMKM yang akan didata nantinya antara lain, merchant, marketplace (toko online), Facebook dan Instagram.

Pemerintah akan mengidentifikasi seluruh pelaku dari merchant, toko online, maupun yang sudah melakukan transaksi dari Facebook maupun Instagram. Ini tentu untuk memberikan keadilan dan persamaan perlakukan yang sama kepada yang bekerja di dunia digital dengan menggunakan transaksi digital.

Hestu Yoga mengaku belum dapat menjelaskan secara lebih gamblang mengenai revisi aturan pajak bagi UMKM. Dia hanya memastikan bahwa DJP akan melakukan mitigasi dari risiko yang akan muncul dengan adanya penurunan batasan omzet PKP dan tarif PPh Final UKM.

Adapun aturan penurunan batasan omzet dan tarif pajak bagi UMKM akan keluar setelah payung hukum pajak e-commerce meluncur. Saat ini, aturan pajak e-commerce sudah dalam tahap finalisasi. Prinsip e-commerce ada tiga, yaitu menciptakan level playing field antara online dan konvensional, kesederhanaan dalam pelaksanaan perpajakannya, dan tetap memberikan insentif kepada startup (UMKM).

Sumber: MerdekaLiputan 6

Temukan kabar bisnis terbaru di akun resmi media sosial FMB Partner:

Facebook Page

Instagram Page

Read more

Untung dari Transaksi Bitcoin di RI? Anda Wajib Bayar Pajak

Penggunaan mata uang digital, seperti bitcoin sebagai produk investasi oleh Wajib Pajak (WP) yang memperoleh keuntungan harus membayar pajak penghasilan (PPh) dan wajib dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan meski bitcoin bukan sistem pembayaran yang sah di Indonesia.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal menegaskan WP mesti membayar pajak dan melaporkan keuntungan dari transaksi bitcoin di Indonesia dalam SPT Tahunan, sesuai Undang-undang (UU) Perpajakan.

BACA JUGA”Karena itu termasuk bagian dari investasi, kalau ada keuntungan dari penjualan tentu sesuai UU harus dilaporkan (ke SPT). Ilegal kan dalam konteks sebagai alat pembayaran,” tegas Yon dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Mengenai potensi penerimaan pajak dari transaksi mata uang digital, seperti bitcoin yang makin marak di Indonesia, Yon mengaku masih dilakukan pendalaman oleh Ditjen Pajak. Sehingga dia belum dapat memastikan jumlah pengguna bitcoin, termasuk potensinya.

“Terkait potensi cryptocurrency masih kami dalami ya,” ujar Yon.

Sementara itu, Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak, Yunirwansyah menambahkan, sistem perpajakan di Indonesia menganut self asessment, yakni WP harus melapor, menghitung, dan membayar sendiri kewajiban pajaknya.

“Termasuk dari transaksi yang tadi (bitcoin). Dan sama saja perhitungan pajaknya,” jelas Yunirwansyah.

Untuk diketahui, nilai mata uang digital bitcoin terus mengalami kenaikan. Pada bulan lalu, nilai cryptocurrency ini berada di angka US$ 9.481 atau Rp 128,14 juta per koin (asumsi kurs Rp 13.516 per dolar Amerika Serikat), rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Harga ini naik lebih dari 20 persen dalam sepekan atau lebih dari 900 sejak akhir tahun lalu. Lonjakan harga bitcoin seiring dengan masuknya investor besar dan meningkatnya spekulasi.

Tidak sah di RI

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo kembali menegaskan agar masyarakat Indonesia tidak mengambil risiko dengan menggunakan mata uang virtual bitcoin. Pasalnya, bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

 “Posisi BI tetap, bitcoin bukan sistem pembayaran yang diakui di Indonesia. Jadi masyarakat tidak menggunakan itu sebagai sistem pembayaran,” kata Agus saat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Dia berpendapat ada risiko bagi pemegang bitcoin karena bertransaksi dengan alat pembayaran yang tidak diakui di Indonesia. Sayangnya, saat ditanya apa saja risiko untuk pemegang bitcoin, Agus tidak menjelaskan secara detail.

“Kalau ada yang ingin mengetahui, silakan saja. Pesan ini disampaikan dengan kuat bahwa itu bukan sistem pembayaran yang diakui di Indonesia. Ada risiko bagi yang akan mencoba memegang bitcoin,” tegas mantan Menteri Keuangan itu.

Sumber: Liputan6.com

Read more