Skip to main content Skip to search

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Hadiah Turnamen E-sport

Tidak dapat dipungkiri bahwa online game pada saat ini menjadi fenomena di masyarakat. Kini, game tidak hanya diminati oleh anak-anak dan remaja saja, melainkan hingga usia dewasa-menengah. Hal ini juga mengubah sentimen game yang pada awalnya hanya sebagai hobi dan hiburan. Karena pada saat ini, game telah menjadi sebuah bidang pekerjaan atau profesi dalam naungan industri electronic sport atau singkatnya, e-sport.

Perkembangan e-sport di Indonesia semakin membaik dengan diadakannya kejuaraan pertama ESL Indonesia oleh perusahaan terbesar e-sport gaming pada 15 September lalu dan akan mendatangkan musim kejuaraan kelas internasional lainnya pada masa mendatang. Tidak sedikit juga perusahaan dalam negeri dari bidang industri lain yang mengadakan turnamen saat ini guna mendukung suksesnya e-sport di Indonesia, baik itu dari segi engagement dengan pemain profesional maupun perusahaan e-sport itu sendiri.

Maraknya turnamen e-sport pada saat ini juga merupakan besarnya antusias yang diberikan oleh komunitas e-sport tersendiri. Para gamers membentuk suatu komunitas untuk mendukung game yang dia mainkan dan bahkan pemain profesional yang disukai.

Turnamen e-sport ini pun tidak luput dari sorotan hadiah ratusan juta yang selalu menjadi daya tarik industri ini. Namun masih banyak pemenang turnamen e-sport ini baik umum hingg pemain profesional yang tidak mengetahui bahwa hadiah turnamen ini bukanlah sekadar menang game.

Karena ketika sebuah tim e-sport memenangkan hadiah turnamen maka pihak penyelenggara turnamen memiliki kewajiban untuk memotong hadiah tersebut dengan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan dengan memperhatikan kriteria subjek dan objek Pajak Penghasilan. Berikut adalah tulisan kami mengenai “Pajak Penghasilan Hadiah Turnamen E-sport”.

Pajak-Hadiah-Turnamen-Esport-FMB-Partner

Pada umumnya, subjek pajak dalam pemberian hadiah turnamen e-sport dapat diidentifikasi melalui surat pernyataan penerima hadiah. Pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan dan bertanggung jawab untuk penerimaan hadiah dari anggota tim merupakan subjek pajak pemotongan Pajak Penghasilan hadiah turnamen tersebut.

Subjek pajak menurut UU PPh Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

  1. Orang pribadi, contoh : team leader, team manager, coach, atau team member.
  2. Badan, contoh : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, atau bentuk badan lainnya.
  3. Bentuk usaha tetap, contoh : Kantor Perwakilan Asing (jarang terjadi).

Lalu, objek Pajak Penghasilan hadiah turnamen menurut PER-11/PJ/2015 Pasal 3 dipotong sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Orang pribadi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari nilai hadiah.
  2. Badan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari nilai hadiah.
  3. Bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari nilai hadiah.

Berikut ini merupakan tabel ringkasan ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan hadiah turnamen e-sport:

Contoh kasus:

Jika sebuah tim memenangkan hadiah turnamen senilai Rp.350.000.000,00, dan pada surat pernyataan penerimaan hadiah tertulis pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan dan bertanggung jawab sebagai penerima hadiah adalah:

  1. Team manager, team leader, coach, atau team member

Maka ketentuan penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan hadiah turnamen tersebut adalah sebagai berikut:

Rp.50.000.000,00    x 5% = Rp.2.500.000,00

Rp.200.000.000,00   x 15% = Rp.30.000.000,00

Rp.100.000.000,00   x 25% = Rp.25.000.000,00 +

Total pemotongan PPh      = Rp.57.500.000,00

Sehingga hadiah yang diterima setelah pemotongan PPh adalah senilai Rp.292.500.000,00. Jika tidak memiliki NPWP maka pemotongan lebih tinggi 20%, sehingga pemotongan PPh menjadi Rp.69.000.000,00 dan hadiah yang diterima setelah pemotongan PPh adalah senilai Rp.281.000.000,00.

Atas pemotongan ini, penyelenggara wajib memberikan bukti potong PPh Pasal 21 kepada wakil yang ditunjuk sebagai penerima hadiah yang wajib dilapor oleh wakil penerima hadiah melalui SPT Tahunan wakil tersebut.

  1. Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, atau bentuk badan lainnya dan Kantor Perwakilan Asing (bentuk usaha tetap)

Maka ketentuan penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan hadiah turnamen tersebut adalah sebagai berikut:

Rp.350.000.000,00   x 15% = Rp.52.500.000,00

Sehingga hadiah yang diterima setelah pemotongan PPh adalah senilai Rp.297.500.000,00. Jika tidak memiliki NPWP maka pemotongan lebih tinggi 100%, sehingga pemotongan PPh menjadi Rp.105.000.000,00 dan hadiah yang diterima setelah pemotongan PPh adalah senilai Rp.245.000.000,00.

Atas pemotongan ini, penyelenggara wajib memberikan bukti potong PPh Pasal 23 kepada wakil yang ditunjuk sebagai penerima hadiah yang wajub dilapor oleh wakil penerima hadiah melalui SPT Tahunan wakil tersebut.

Artikel pajak ini ditulis oleh:

Albertus, B.M.
Konsultan Pajak FMB Partner

FMB Partner menyediakan jasa penghitungan, pelaporan pajak lengkap dengan penghitungan risiko perpajakannya. Sebelum terhambat, sebelum terlambat, sila tanya dan hubungi kami di 021-5082-0033 atau admin@fmbpartner.com

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

Diskon Tarif Pajak Penghasilan untuk UKM

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengurangi PPh final untuk para merchant yang usahanya di bawah volume untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kementerian Keuangan khususnya Badan Kebijakan Fiskal sedang mengkaji aturan pengenaan pajak yang akan menurunkan PPh final bagi merchant yang memiliki usaha di bawah volume tertentu. Tidak hanya untuk pengusaha daring (online), aturan tersebut juga berlaku bagi toko konvensional.

Nantinya, para pemilik bisnis e-commerce selain menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mereka juga akan diminta untuk menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diberikan diskon pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama  menjelaskan, DJP menargetkan peningkatan basis pajak dari UMKM melalui penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5 persen dan batasan omzet PKP UMKM dari semula maksimal Rp 4,8 miliar per tahun.

Penyeragaman PPh final dilakukan untuk memberikan keadilan bagi pelaku UMKM. Beberapa UMKM yang akan didata nantinya antara lain, merchant, marketplace (toko online), Facebook dan Instagram.

Pemerintah akan mengidentifikasi seluruh pelaku dari merchant, toko online, maupun yang sudah melakukan transaksi dari Facebook maupun Instagram. Ini tentu untuk memberikan keadilan dan persamaan perlakukan yang sama kepada yang bekerja di dunia digital dengan menggunakan transaksi digital.

Hestu Yoga mengaku belum dapat menjelaskan secara lebih gamblang mengenai revisi aturan pajak bagi UMKM. Dia hanya memastikan bahwa DJP akan melakukan mitigasi dari risiko yang akan muncul dengan adanya penurunan batasan omzet PKP dan tarif PPh Final UKM.

Adapun aturan penurunan batasan omzet dan tarif pajak bagi UMKM akan keluar setelah payung hukum pajak e-commerce meluncur. Saat ini, aturan pajak e-commerce sudah dalam tahap finalisasi. Prinsip e-commerce ada tiga, yaitu menciptakan level playing field antara online dan konvensional, kesederhanaan dalam pelaksanaan perpajakannya, dan tetap memberikan insentif kepada startup (UMKM).

Sumber: MerdekaLiputan 6

Temukan kabar bisnis terbaru di akun resmi media sosial FMB Partner:

Facebook Page

Instagram Page

Read more