Skip to main content Skip to search

Otoritas Jasa Keuangan

Pelaksanaan RUPS secara elektronik bagi Perusahaan Terbuka

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”).

POJK 16/2020 mengatur proses pengambilan keputusan bisnis korporasi yang cepat dan tepat dalam penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Perusahaan Terbuka dimungkinkan untuk menyelenggarakan RUPS secara elektronik, sehingga pelaksanaan RUPS dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Pokok Pengaturan POJK 16/2020

1. Pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan alternatif pelaksanaan RUPS selain dilakukan secara fisik.
2. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:

a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
b. sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.

3. Penyedia e-RUPS:

a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk OJK; atau
b. Pihak lain yang disetujui OJK.

4. Kewajiban Penyedia e-RUPS:

a. Terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik
b. Menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses RUPS
c. Memiliki dan menetapkan prosedur operasional standar pelaksanaan RUPS secara elektronik melalui e-RUPS yang paling sedikit mencakup:

i. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
ii. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
iii. tata cara penggunaan e-RUPS;
iv. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
v. batasan akses penggunaan e-RUPS;
vi. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
vii. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perusahaan Terbuka;
viii. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
ix. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.

d. Memastikan terlaksananya RUPS secara elektronik
e. Memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS
f. Menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS
g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian
h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama
i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih Kelola sistem teknologi informasi
j. menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik; dan
k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS

5. e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS. Bentuk partisipasi dan interaksi tersebut dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.

6. Teknis Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik:

a. Tetap mewajibkan RUPS fisik secara terbatas (minimal pimpinan RUPS, 1 anggota direksi dan/atau 1 anggota dewan komisaris, dan profesi penunjang).
b. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk hadir secara fisik, sepanjang Perusahaan Terbuka menyediakan kuota tertentu (tidak untuk seluruh pemegang saham).
c. Kehadiran pemegang saham secara elektronik dalam RUPS secara elektronik dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
d. Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.
e. Kondisi tertentu tersebut ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
f. Pemberian suara dapat dilakukan setelah pemanggilan sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara.
g. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.
h. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

7. Kegiatan RUPS Elektronik: RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit:

a. pembukaan;
b. penetapan kuorum kehadiran;
c. pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;
d. penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
e. penutupan.

Sumber: POJK 16/2020, Otoritas Jasa Keuangan.

FMB & Partners Law Firm dapat membantu Anda dalam praktek hukum dan legal due diligence yang komprehensif pun membantu keperluan hukum serta legalitas mergers and acquisition bisnis Anda. Contact us for info and other legal practice at +62 21 5082 0033 or mail to mey@fmbpartner.com

_

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Group:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

Hati hati Fintech Ilegal

Industri fintech merupakan bagian dari ekonomi digital atau industri 4.0. Transaksi, melakukan pinjaman uang tanpa tatap muka, gerakan non-tunai  adalah hasil dari industri fintech yang berkembang pesat. Namun, di tengah perkembangan fintech Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang tidak menyadari apakah penyelenggara fintech yang meminjamkan dana merupakan perusahaan yang legal atau ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur keberadaan penyelenggara fintech berjenis Peer-to-Peer Lending (P2PL) pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016). POJK 77/2016 sebagai kerangka hukum fintech berjenis P2PL mewajibkan Penyelenggara/platform fintech lending untuk mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjamnya agar dapat menilai tingkat risiko peminjam dan menentukan tingkat bunga.

Menjamurnya penyelenggara fintech ‘nakal’ membuat OJK juga mengeluarkan kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK 13/2018) yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri fintech. Inovasi Keuangan Digital (IKD) adalah sebutan fintech dari OJK yang didefinisikan sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

OJK merasa inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Sesuai dengan POJK 77/2016, OJK mengawasi penyelenggara P2PL yang berstatus terdaftar atau berizin dan sampai Februari 2019 sudah ada 99 perusahaan fintech P2PL yang terdaftar dan berizin OJK.

Adapun hingga pertengahan Maret 2019, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 168 entitas fintech ilegal. Satgas juga mengklaim telah mendeteksi 803 entitas fintech ilegal dan meminta Kemkominfo untuk menutup fintech ilegal tersebut.

fintech ilegal data ojk

Sumber: OJK

Maraknya praktik fintech ilegal tentu mengganggu kegiatan industri yang berizin. OJK sudah memastikan bahwa penyelenggara fintech P2PL yang tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK dikategorikan sebagai P2PL ilegal. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan layanan peminjaman online dari fintech P2PL jika tidak terdesak, terlebih lagi layanan/penyelenggara pinjam online ilegal. OJK mengingatkan keberadaan P2PL ilegal tidak dalam pengawasan pihak manapun, sehingga transaksi dengan pihak P2PL ilegal sangat berisiko tinggi bagi para penggunanya.

Salah satu cara mewaspadai fintech P2PL ilegal adalah dengan minimnya syarat atau ketentuan layanan, informasi alamat, telepon dan call center dari kantor fintech tersebut. Otorisasi akses aplikasi saat pemasangan di gawai pun perlu diperhatikan.

Pasalnya, setiap fintech yang telah terdaftar/berizin dari OJK telah dilarang untuk mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari gawai pengguna fintech lending yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna. Hal ini dikuatkan dengan tindakan preventif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang telah membentuk komite etik untuk mengawasi pelaksanaan kode etik operasional perusahaan fintech.

Hal ini dilakukan untuk memberi perlindungan konsumen. Salah satu isi dari kode perilaku tersebut adalah larangan mengakses kontak, layanan pesan singkat dan penetapan biaya pinjaman maksimal. Sehubungan dengan biaya pinjaman, perusahaan fintech tidak boleh menetapkan biaya pinjaman lebih dari 0,8 persen per hari dengan penagihan maksimal 90 hari. Asosiasi juga bekerja sama dengan perusahaan gerbang pembayaran ataupayment gateway untuk mencegah kehadiran fintech ilegal. Perusahaan payment gateway berkomunikasi dengan asosiasi agar tidak melayani perusahaan fintech ilegal.

Dalam perkembangan industri 4.0, salah satu kebutuhan fintech terhadap pasar modal saat ini adalah kebutuhan pemenuhan perizinan. Pada hal ini, konsultan hukum berperan memastikan rencana investor fintech sesuai dengan aturan dan regulasi di Indonesia. Selain itu, konsultan hukum juga dapat mendampingi pelaku usaha saat berhadapan dengan regulator untuk memperoleh perizinan.

Bingung menentukan perizinan usaha yang Anda butuhkan? Tidak ingin ada kendala dalam menjalankan bisnis Anda? FMB & Partner Lawfirm siap membantu Anda, silakan sapa kami di 02150820033 dan mey@fmbpartner.com

Artikel diolah dari berbagai sumber. 

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

Instagram Page

Read more