Skip to main content Skip to search

OJK

Pelaksanaan RUPS secara elektronik bagi Perusahaan Terbuka

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”).

POJK 16/2020 mengatur proses pengambilan keputusan bisnis korporasi yang cepat dan tepat dalam penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Perusahaan Terbuka dimungkinkan untuk menyelenggarakan RUPS secara elektronik, sehingga pelaksanaan RUPS dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Pokok Pengaturan POJK 16/2020

1. Pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan alternatif pelaksanaan RUPS selain dilakukan secara fisik.
2. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:

a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
b. sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.

3. Penyedia e-RUPS:

a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk OJK; atau
b. Pihak lain yang disetujui OJK.

4. Kewajiban Penyedia e-RUPS:

a. Terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik
b. Menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses RUPS
c. Memiliki dan menetapkan prosedur operasional standar pelaksanaan RUPS secara elektronik melalui e-RUPS yang paling sedikit mencakup:

i. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
ii. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
iii. tata cara penggunaan e-RUPS;
iv. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
v. batasan akses penggunaan e-RUPS;
vi. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
vii. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perusahaan Terbuka;
viii. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
ix. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.

d. Memastikan terlaksananya RUPS secara elektronik
e. Memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS
f. Menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS
g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian
h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama
i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih Kelola sistem teknologi informasi
j. menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik; dan
k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS

5. e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS. Bentuk partisipasi dan interaksi tersebut dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.

6. Teknis Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik:

a. Tetap mewajibkan RUPS fisik secara terbatas (minimal pimpinan RUPS, 1 anggota direksi dan/atau 1 anggota dewan komisaris, dan profesi penunjang).
b. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk hadir secara fisik, sepanjang Perusahaan Terbuka menyediakan kuota tertentu (tidak untuk seluruh pemegang saham).
c. Kehadiran pemegang saham secara elektronik dalam RUPS secara elektronik dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
d. Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.
e. Kondisi tertentu tersebut ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
f. Pemberian suara dapat dilakukan setelah pemanggilan sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara.
g. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.
h. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

7. Kegiatan RUPS Elektronik: RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit:

a. pembukaan;
b. penetapan kuorum kehadiran;
c. pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;
d. penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
e. penutupan.

Sumber: POJK 16/2020, Otoritas Jasa Keuangan.

FMB & Partners Law Firm dapat membantu Anda dalam praktek hukum dan legal due diligence yang komprehensif pun membantu keperluan hukum serta legalitas mergers and acquisition bisnis Anda. Contact us for info and other legal practice at +62 21 5082 0033 or mail to mey@fmbpartner.com

_

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Group:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

5 Peraturan OJK Menangani Situasi Pandemi COVID-19

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan mulai dari restrukturisasi pembiayaan bagi debitur hingga mengenai mekanisme RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik.

Guna menahan efek lanjut pandemik Covid-19 dan membantu pergerakan roda perekonomian nasional, serta merupakan tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, OJK menetapkan 5 Peraturan OJK (POJK):

1. POJK No. 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Aturan ini memuat perihal pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terdampak COVID-19, dengan berbagai ketentuan:

    1. Batas waktu penyampaian laporan berkala;
    2. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
    3. Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan Restrukturisasi Pembiayaan;
    4. Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
    5. Perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti; dan
    6. Pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai kelompok peserta (life cycle fund) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.

2. POJK No 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

POJK yang dikeluarkan sebagai perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2014 ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS Perusahaan Terbuka, khususnya dalam pembentukan kuorum kehadiran. Pemegang saham dapat melakukan pemberian kuasa secara elektronik kepada pihak ketiga untuk mewakilinya hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

POJK tersebut mengatur mengenai:

    1. Ketentuan mengenai pemberitahuan mata acara, pengumuman, dan pemanggilan RUPS;
    2. Kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS;
    3. Pemberian kuasa secara elektronik dilakukan melalui Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka;
    4. Pihak yang dapat menerima kuasa secara elektronik meliputi:
      1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham
      2. Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, atau
      3. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham
    5. Kegiatan Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau Pihak lain yang disetujui OJK.

3. POJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan RUPS Terbuka Secara Elektronik

Perusahaan Terbuka dimungkinkan untuk menyelenggarakan RUPS secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. Tetap mewajibkan RUPS fisik secara terbatas (minimal pimpinan RUPS, 1 anggota direksi dan/atau 1 anggota dewan komisaris, dan profesi penunjang)
    2. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk hadir secara fisik sepanjang Perusahaan Terbuka menyediakan kuota tertentu.
    3. Kehadiran pemegang saham secara elektronik dalam RUPS secara elektronik dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dianggap memenuhi kuorum
    4. Dalam keadaan tertentu, RUPS fisik dapat tidak dilaksanakan atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik
    5. Kondisi tertentu tersebut ditetapkan oleh Pemerintah atas persetujuan OJK.

4. POJK No 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung amanat dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Perppu No 1 Tahun 2020 dan merupakan perubahan atas Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Aturan tersebut memuat ketentuan:

    1. Perluasan cakupan definisi Transaksi Material yaitu setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK
    2. Perluasan batasan nilai Transaksi Material, semua nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan terbuka, menjadi nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka dan apabila Perusahaan Terbuka mempunyai ekuitas negatif maka perhitungan nilai transaksi sama dengan 10% atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka
    3. Penyempurnaan lingkup Transaksi Material sehingga mencakup antara lain:
    4. Transaksi Materia yang mengganggu kelangsungan usaha
    5. Transaksi restrukturisasi BUMN
    6. Transaksi yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu
    7. Dilusi yang nilainya material
    8. Pengaturan dalam POJK memberikan pengecualian bagi lembaga jasa keuangan yang melakukan Transaksi Material dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada publik, namun tetap wajib lapor ke OJK

Seluruh ketentuan dalam peraturan ini berlaku enam bulan setelah diundangkan kecuali pengaturan yang memberikan pengecualian bagi lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal.

5. POJK No 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank

POJK ini mengamanatkan OJK untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya pada sektor perbankan sebagai penanganan atas dampak COVID-19. Secara umum POJK ini memuat ketentuan:

    1. Ruang lingkup pengaturan berlaku bagi Bank yaitu Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
    2. Kewenangan OJK memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi dan menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi
    3. Perintah Tertulis diberikan kepada bank yang memenuhi kriteria berdasarkan penilaian OJK
    4. Kewajiban kepada Bank yang diberikan Perintah Tertulis untuk menyusun rencana tindak, serta melaksanakan dan menjaga kelancaran proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi sesuai dengan rencana tindak
    5. Dalam pelaksanaan Perintah Tertulis oleh Bank untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi:
      1. Terdapat beberapa penyesuaian terhadap proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi
      2. Bagi BUK atau BUS, berdasarkan persetujuan OJK dapat dikecualikan dari ketentuan mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, kepemilikan saham bank umum, dan/atau batas waktu pemenuhan modal inti minimum
      3. Bagi BPR atau BPRS, jaringan kantor tetap dapat dipertahankan sesuai dengan wilayah jaringan kantor BPR atau BPRS yang telah berdiri.

Sumber: Kontan.

FMB & Partners Law Firm dapat membantu Anda dalam praktek hukum dan legal due diligence yang komprehensif pun membantu keperluan hukum serta legalitas mergers and acquisition bisnis Anda. Contact us for info and other legal practice at +62 21 5082 0033 or mail to mey@fmbpartner.com

_

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Group:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

The progress and challenges of sustainable financing in Indonesia

The World Bank approved in late March a US$300 million loan for Indonesia to assist Indonesia’s reform agenda by among other methods promoting sustainable financing practices in a bid to strengthen the resilience of the financial sector against economic shocks.

Building sustainable financing is not a new idea within the country’s financial system. There have been numerous notable milestones over the years, as this report will explore.

However, as the country has gradually progressed to establishing a sustainable financial system, there has been an ongoing debate whether financing green projects or investing in companies that uphold the environmental, social and governance (ESG) criteria will bring good returns. To that end, economists have raised concerns about whether there is an appetite for sustainable investment products in the market.

While the country is still laying down the building blocks, it is important to see what sustainable financing has to offer so that investors will not miss out on its potential benefits while issuers can plan ahead to cater to the growing market.

SRI KEHATI

What is sustainable financing?

Sustainable financing largely refers to any form of financial service that takes into account the ESG criteria to achieve the broader goal of sustainable development.

According to the  Financial  Services Authority (OJK) Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia 2015-2019, sustainable financing includes efforts in the financial services industry to mitigate the impact of climate change, to shift toward a competitive low-carbon economy, to promote environmentally friendly investments, as well as to support the 4P development principles as outlined in the National Medium-Term Development Plan (RPJM), which consist of pro-growth, pro-jobs, pro-poor and pro-environment.

The pursuit of sustainable financing to date

Sustainable financing has been pursued for years. In December 2014, the OJK published a Roadmap for Sustainable Financing in Indonesia, which lays out much of the agenda’s development framework. Three years later, it issued the OJK Regulation (POJK) No. 60/POJK.04/2017 which set out the standard for green bonds issuance in the country. Last year, it appointed eight banks to start channeling loans based on the principle of sustainable financing.

Other stakeholders have also taken part in the agenda. The Finance Ministry issued a green Islamic bond (sukuk) in February 2018 and put Indonesia on the map by becoming the first Asian country to do so. The bond raised $1.25 billion and was used to fund several environmentally friendly projects. The ministry issued another one in February 2019 worth around US$2 billion.

In the local green bond market, state-owned infrastructure financing company PT Sarana Multi Infrastruktur became the first issuer of a corporate green bond in Indonesia, which was issued on July 9, 2018. The company was committed to utilizing 100 percent of the proceeds for green projects, such as the LRT and mini-hydropower plants, meanwhile, POJK No. 60 only required 70 percent of proceeds from green bond sales to be used to finance green projects.

All these efforts are in accordance with Indonesia’s 2005-2025 National Long-Term Development Plan (RPJPN), which states that one of its eight missions is the realization of “a greener and sustainable Indonesia” as it recognizes that “the long term sustainability of development will face the challenges of climate change and global warming which affect activities and livelihood”.

Reported better returns, better resilience

“Sustainability is good business,” a 2020 report written by The Economist Intelligence Unit (EIU) on financing sustainability says.

Of the 161 investors and 154 issuers across the Asia Pacific that the study surveyed, 68 percent of investors and 63 percent of issuers said that their sustainable investments and financing performed better than their traditional equivalents.

It is worth mentioning that for over a quarter of investors, sustainable investing failed to bring about the desired returns. Despite this, the report noted that all of the parties interviewed for the study “firmly debunk the notion that there is no financial benefit to sustainable investing”.

In the local bourse, there is already an indicator that shows the correlation of ESG to higher returns, as measured by the Sustainable and Responsible Investment (SRI) -KEHATI Stock Index. It is the only one of its kind on the Indonesia Stock Exchange (IDX) as it focuses on companies that have fulfilled its ESG criteria.

The SRI-KEHATI index tracks the shares of 25 publicly listed companies, among them are agribusiness company PT Astra Agro Lestari, PT Bank Central Asia and food manufacturing giant PT Indofood Sukses Makmur, and according to data provided on the IDX site, the index does better than the IDX main gauge, the Jakarta Composite Index (JCI), and the LQ45 index in terms of returns.

Between Dec. 30, 2009, and Dec. 30, 2019, the SRI-KEHATI index generated a return of 173.66 percent, higher in comparison with the JCI and the LQ45 index, which generated a return of 148.57 percent and 103.59 percent, respectively.

Over the years, the SRI-KEHATI index has also experienced fewer steep falls in comparison with the LQ45. In 2018, for example, when the main gauge’s return fell to a negative 2.5 percent, the LQ45 plunged to a negative 9 percent, meanwhile the SRI-KEHATI only recorded a negative return of 4.3 percent.

Meanwhile, for the year to date, the SRI-KEHATI index fell by 29.65 percent, lower than that of the LQ45 which dropped by 31.64 percent but steeper than that of the JCI, which declined 26.60 percent.

This article originally posted by Jakpost.


Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

2020, Fintech Company is restricted?

How do you let your Fintech Company pass?

Fintech business in Indonesia until the end of 2019 is increasingly rising. As this business grows, naturally it is followed by government regulations so that they can take care of licensing at the Financial Services Authority (OJK).

But entering 2020, OJK will examine the possibility of restrictions on fintech companies, especially fintech financing (P2P lending) it is said because OJK wants the development of the number of fintech to be balanced with the number of customers.

Until the regulation is decided by the OJK, up to now one of the requirements for obtaining a registered status to obtain a permit from OJK is, of course, the financial statements owned by the fintech company.

Furthermore, has this matter become a consideration for management, how has the reporting system been implemented so far, has it covered all the prerequisites needed for licensing at the OJK?

The OJK will certainly ask about the company’s vision and mission, how to solve technology-related problems, to the existing economic problems, including how financial reporting systems owned by Fintech company. This prevents the existence of Fintech companies that have less capital which can be risky for future customers.

Are your financial statements ready? Have you conducted audits in companies related to the current financial system?


We assist clients with various legal issues that arise in operating business on a daily basis including providing legal advice, due diligence and creating legal documentation such as PSE and POJK13 certification documents. Contact us for e-commerce and technology legal service at +62 21 5082 0033 or mail to mey@fmbpartner.com

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB & Partner Law Firm IG Page


Read more

Hati hati Fintech Ilegal

Industri fintech merupakan bagian dari ekonomi digital atau industri 4.0. Transaksi, melakukan pinjaman uang tanpa tatap muka, gerakan non-tunai  adalah hasil dari industri fintech yang berkembang pesat. Namun, di tengah perkembangan fintech Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang tidak menyadari apakah penyelenggara fintech yang meminjamkan dana merupakan perusahaan yang legal atau ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur keberadaan penyelenggara fintech berjenis Peer-to-Peer Lending (P2PL) pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016). POJK 77/2016 sebagai kerangka hukum fintech berjenis P2PL mewajibkan Penyelenggara/platform fintech lending untuk mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjamnya agar dapat menilai tingkat risiko peminjam dan menentukan tingkat bunga.

Menjamurnya penyelenggara fintech ‘nakal’ membuat OJK juga mengeluarkan kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK 13/2018) yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri fintech. Inovasi Keuangan Digital (IKD) adalah sebutan fintech dari OJK yang didefinisikan sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

OJK merasa inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Sesuai dengan POJK 77/2016, OJK mengawasi penyelenggara P2PL yang berstatus terdaftar atau berizin dan sampai Februari 2019 sudah ada 99 perusahaan fintech P2PL yang terdaftar dan berizin OJK.

Adapun hingga pertengahan Maret 2019, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 168 entitas fintech ilegal. Satgas juga mengklaim telah mendeteksi 803 entitas fintech ilegal dan meminta Kemkominfo untuk menutup fintech ilegal tersebut.

fintech ilegal data ojk

Sumber: OJK

Maraknya praktik fintech ilegal tentu mengganggu kegiatan industri yang berizin. OJK sudah memastikan bahwa penyelenggara fintech P2PL yang tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK dikategorikan sebagai P2PL ilegal. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan layanan peminjaman online dari fintech P2PL jika tidak terdesak, terlebih lagi layanan/penyelenggara pinjam online ilegal. OJK mengingatkan keberadaan P2PL ilegal tidak dalam pengawasan pihak manapun, sehingga transaksi dengan pihak P2PL ilegal sangat berisiko tinggi bagi para penggunanya.

Salah satu cara mewaspadai fintech P2PL ilegal adalah dengan minimnya syarat atau ketentuan layanan, informasi alamat, telepon dan call center dari kantor fintech tersebut. Otorisasi akses aplikasi saat pemasangan di gawai pun perlu diperhatikan.

Pasalnya, setiap fintech yang telah terdaftar/berizin dari OJK telah dilarang untuk mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari gawai pengguna fintech lending yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna. Hal ini dikuatkan dengan tindakan preventif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang telah membentuk komite etik untuk mengawasi pelaksanaan kode etik operasional perusahaan fintech.

Hal ini dilakukan untuk memberi perlindungan konsumen. Salah satu isi dari kode perilaku tersebut adalah larangan mengakses kontak, layanan pesan singkat dan penetapan biaya pinjaman maksimal. Sehubungan dengan biaya pinjaman, perusahaan fintech tidak boleh menetapkan biaya pinjaman lebih dari 0,8 persen per hari dengan penagihan maksimal 90 hari. Asosiasi juga bekerja sama dengan perusahaan gerbang pembayaran ataupayment gateway untuk mencegah kehadiran fintech ilegal. Perusahaan payment gateway berkomunikasi dengan asosiasi agar tidak melayani perusahaan fintech ilegal.

Dalam perkembangan industri 4.0, salah satu kebutuhan fintech terhadap pasar modal saat ini adalah kebutuhan pemenuhan perizinan. Pada hal ini, konsultan hukum berperan memastikan rencana investor fintech sesuai dengan aturan dan regulasi di Indonesia. Selain itu, konsultan hukum juga dapat mendampingi pelaku usaha saat berhadapan dengan regulator untuk memperoleh perizinan.

Bingung menentukan perizinan usaha yang Anda butuhkan? Tidak ingin ada kendala dalam menjalankan bisnis Anda? FMB & Partner Lawfirm siap membantu Anda, silakan sapa kami di 02150820033 dan mey@fmbpartner.com

Artikel diolah dari berbagai sumber. 

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

Instagram Page

Read more