Skip to main content Skip to search

Invest in Indonesia

Competition Law

After the implementation of Law No. 11 of 2020 on Job Creation (“Job Creation Law”) and its implementing regulation, Government Regulation No. 44 of 2021 on the implementation of the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition (“GR 44/2021”).

Any Objections Against KPPU Decisions Should Be Submitted To The Commercial Court.

Prior to the implementation of Job Creation Law and GR 44/2021 (“New laws”), Article 44 of law no. 5 of 1999 on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition (“Law 5/1999”), stipulates that business actors can submit an objection to the district court’s decision against the Business Competition Supervisory Commission (Komisi Pengawas Persaingan Usaha or “KPPU”). Under the New Laws, such objection should now be submitted to the commercial court instead of the District court.

Maximum Period For The Commercial Court and Supreme Court To Issue Decisions Is Removed

Under Article 45 law 5/1999, the district court and supreme court must issue their decisions within 30 days since the objection or the application of cassation is received.

The job creation law revokes the 30 days deadline for the issuance of decisions at the objection and cessation stage. However, under Article 19 (3) of GR No. 44/2021, the commercial court shall carry the examination of the objection within a minimum period of 3 months and a maximum of 12 months.

Limitation of Criminal Penalties and the Prioritization of Administrative Sanctions

Previously, Law 5/1999 stipulates criminal penalties which included criminal fine or detention to the violation of articles mentioned under Articles 48 (1) and (2).

Under the new laws, most of the criminal penalties are removed, and violations of the articles mentioned in articles 48 (1) and (2) are now subject to administrative sanctions.

Criminal penalties can still be imposed on business actors who refuse to be examined, refuse to provide the information required in the investigation and/or examination, or interfere with the process of investigation and/or examination under article 41 of law 5/1999.

Additional Criminal Penalties Are Removed

Additional criminal Penalties previously provided under Article 49 of Law 5/1999, which included:

  • revocation of business licenses;
  • prohibition of business actors proven to have violated law 5/1999 from filling the position of director or commissioner for at least 2 (two) years and no longer than 5 (five) years; or
  • cessation of certain activities or actions that cause losses to other parties.

The new laws do not recognize such additional criminal penalties for any violation of provisions under law 5/1999.


FMB & Partners Law Firm assists clients with various legal issues that arise in operating business daily, including providing legal advice, due diligence, and creating legal documentation. Contact us for e-commerce and technology company legal service and other legal services at admin@fmbpartner.com or click here to contact our Business Whatsapp (Admin FMB Partner Law Firm +62 815-1910-7778)

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

Inilah 6 Fokus Utama BKPM dalam Genjot Investasi

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan fokus ke enam indikator untuk mendorong peningkatan investasi masuk ke Indonesia.

Hal ini diungkapkan Imam Soejoedi, Direktur Promosi Sektoral saat menjadi narasumber di depan sekitar 100 pengusaha di Busan Business Forum.

Enam indikator yang menjadi fokus BKPM di antaranya meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, mengeksekusi investasi besar dan strategis, mendorong kemitraan investor asing dengan pengusaha lokal, penyebaran investasi yang berkualitas dan memperbaiki strategi promosi investasi terfokus pada sektor dan negara serta meningkatkan investasi domestik khususnya pengusaha kecil dan menengah.

Imam mengatakan, sosialisasi tersebut masih merupakan rangkaian kegiatan Presiden Jokowi usai menghadiri ASEAN-ROK Commemorative Summit di Busan.

Sebelumnya, BKPM juga menggelar kegiatan Working Lunch antara Presiden Jokowi dengan 10 CEO korporasi kakap Korea Selatan. Kegiatan ini berhasil meyakinkan Hyundai Motor Group berinvestasi ke Indonesia. Setelah itu, BKPM juga didaulat menjadi narasumber di depan sekitar 100 pengusaha Korea Selatan dan anggota asosiasi usaha di Business Forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan.

Imam menambahkan, kepada 100 pengusaha itu, pihaknya meneruskan arahan Presiden di Working Lunch lalu kepada Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk menjadikan BKPM sebagai lembaga pintu utama bagi perusahaan-perusahaan dan investor Korea Selatan yang berminat melakukan investasi di Indonesia.

“Tak hanya itu BKPM wajib melakukan pendampingan bagi investor-investor yang menemui kendala dalam merealisasikan investasinya,” katanya melalui keterangan resmi, Kamis (28/11/2019).

Sebelumnya, Kepala BKPM menyampaikan, lembaganya menetapkan visi untuk tidak saja mengejar investasi asing. Namun juga akan memperkuat investasi dari investor domestik yang diharapkan semakin mengimbangi investasi asing. Termasuk mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan investor asing.

“Pengusaha lokal memiliki jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh para investor sehingga realisasi investasi menjadi lebih mudah dan cepat. Sebaliknya pengusaha lokal juga dapat meningkatkan kapasitasnya dan pada akhirnya akan tercipta situasi win-win yang akan menguntungkan bagi semua pihak,” papar Imam.

Imam mengatakan pihaknya juga mendorong percepatan realisasi investasi dan juga berkualitas. “Sebagaimana sesuai dengan skala prioritas presiden yakni bagaimana investasi itu mampu mengembangkan SDM, pengembangan infrastruktur yang berkualitas, mengurangi peraturan yang menghambat, penyederhanaan birokrasi serta transformasi ekonomi diterjemahkan,” tutup Imam.

Sumber: Bisnis.

_

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more