To focus on the development of e-commerce potential of the country, the Indonesian government recently opened up the sector for foreign investment. In 2016, through the Presidential Decree No. 44/2016, Indonesia announced changes to its Negative List by removing the e-commerce industry from the list of prohibited sectors.

The updated list permits 100 percent foreign ownership of e-commerce businesses and companies approved by the country’s Investment Coordinating Board (BKPM). The caveat, however, is that the foreign e-commerce business must invest at least 100 billion IDR (US$6.67 million) in the business; or, create at least a 1,000 new employment positions for local workers through the foreign investment.

Investors that do not meet the threshold of US$6.67 million can opt for a joint venture with a local partner; investment below the IDR 100 billion levels is limited to a maximum 49 percent stake.

E-commerce businesses that can be fully (100 percent) owned by foreigners include the following:

1. Reservation websites for services such as hotel or restaurants;
2. Web portals that publish contents such as articles, audios, and videos using the content provided or made by the users; and
3. Marketplace websites that enable the sellers to meet the buyers.

E-commerce businesses that cannot be fully owned by foreigners, and have a maximum permissible limit of 49 percent partnership include the following

1. Content publishing websites made by the company itself;
2. Marketplace websites with opportunities for the sellers to advertise their products or services.
3. Distribution services websites that allow the company to deliver services.

The ease in regulatory environment sets out a strong foundation for the e-commerce industry in the country. It gives foreign companies with a low budget a chance to explore Indonesia’s local market and simultaneously helps domestic companies get access to foreign know-how in the sector.

The presence of liberal government legislation along with Indonesia’s evolving digital landscape offers businesses a unique opportunity to tap its growing e-commerce potential.

If you’re an investor or just starting to establish such business, you will need more to digital industry guidelines, business licensing and advising. Contact us for e-commerce and technology industry legal practice at +62 21 5082 0033 or mail to mey@fmbpartner.com

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Industri fintech merupakan bagian dari ekonomi digital atau industri 4.0. Transaksi, melakukan pinjaman uang tanpa tatap muka, gerakan non-tunai  adalah hasil dari industri fintech yang berkembang pesat. Namun, di tengah perkembangan fintech Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang tidak menyadari apakah penyelenggara fintech yang meminjamkan dana merupakan perusahaan yang legal atau ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur keberadaan penyelenggara fintech berjenis Peer-to-Peer Lending (P2PL) pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016). POJK 77/2016 sebagai kerangka hukum fintech berjenis P2PL mewajibkan Penyelenggara/platform fintech lending untuk mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjamnya agar dapat menilai tingkat risiko peminjam dan menentukan tingkat bunga.

Menjamurnya penyelenggara fintech ‘nakal’ membuat OJK juga mengeluarkan kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK 13/2018) yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri fintech. Inovasi Keuangan Digital (IKD) adalah sebutan fintech dari OJK yang didefinisikan sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

OJK merasa inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Sesuai dengan POJK 77/2016, OJK mengawasi penyelenggara P2PL yang berstatus terdaftar atau berizin dan sampai Februari 2019 sudah ada 99 perusahaan fintech P2PL yang terdaftar dan berizin OJK.

Adapun hingga pertengahan Maret 2019, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 168 entitas fintech ilegal. Satgas juga mengklaim telah mendeteksi 803 entitas fintech ilegal dan meminta Kemkominfo untuk menutup fintech ilegal tersebut.

Sumber: OJK

Maraknya praktik fintech ilegal tentu mengganggu kegiatan industri yang berizin. OJK sudah memastikan bahwa penyelenggara fintech P2PL yang tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK dikategorikan sebagai P2PL ilegal. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan layanan peminjaman online dari fintech P2PL jika tidak terdesak, terlebih lagi layanan/penyelenggara pinjam online ilegal. OJK mengingatkan keberadaan P2PL ilegal tidak dalam pengawasan pihak manapun, sehingga transaksi dengan pihak P2PL ilegal sangat berisiko tinggi bagi para penggunanya.

Salah satu cara mewaspadai fintech P2PL ilegal adalah dengan minimnya syarat atau ketentuan layanan, informasi alamat, telepon dan call center dari kantor fintech tersebut. Otorisasi akses aplikasi saat pemasangan di gawai pun perlu diperhatikan.

Pasalnya, setiap fintech yang telah terdaftar/berizin dari OJK telah dilarang untuk mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari gawai pengguna fintech lending yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna. Hal ini dikuatkan dengan tindakan preventif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang telah membentuk komite etik untuk mengawasi pelaksanaan kode etik operasional perusahaan fintech.

Hal ini dilakukan untuk memberi perlindungan konsumen. Salah satu isi dari kode perilaku tersebut adalah larangan mengakses kontak, layanan pesan singkat dan penetapan biaya pinjaman maksimal. Sehubungan dengan biaya pinjaman, perusahaan fintech tidak boleh menetapkan biaya pinjaman lebih dari 0,8 persen per hari dengan penagihan maksimal 90 hari. Asosiasi juga bekerja sama dengan perusahaan gerbang pembayaran ataupayment gateway untuk mencegah kehadiran fintech ilegal. Perusahaan payment gateway berkomunikasi dengan asosiasi agar tidak melayani perusahaan fintech ilegal.

Dalam perkembangan industri 4.0, salah satu kebutuhan fintech terhadap pasar modal saat ini adalah kebutuhan pemenuhan perizinan. Pada hal ini, konsultan hukum berperan memastikan rencana investor fintech sesuai dengan aturan dan regulasi di Indonesia. Selain itu, konsultan hukum juga dapat mendampingi pelaku usaha saat berhadapan dengan regulator untuk memperoleh perizinan.

Bingung menentukan perizinan usaha yang Anda butuhkan? Tidak ingin ada kendala dalam menjalankan bisnis Anda? FMB & Partner Lawfirm siap membantu Anda, silakan sapa kami di 02150820033 dan mey@fmbpartner.com

Artikel diolah dari berbagai sumber. 

—

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

Instagram Page