Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”).

POJK 16/2020 mengatur proses pengambilan keputusan bisnis korporasi yang cepat dan tepat dalam penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Perusahaan Terbuka dimungkinkan untuk menyelenggarakan RUPS secara elektronik, sehingga pelaksanaan RUPS dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Pokok Pengaturan POJK 16/2020

1. Pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan alternatif pelaksanaan RUPS selain dilakukan secara fisik.
2. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:

a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
b. sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.

3. Penyedia e-RUPS:

a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk OJK; atau
b. Pihak lain yang disetujui OJK.

4. Kewajiban Penyedia e-RUPS:

a. Terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik
b. Menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses RUPS
c. Memiliki dan menetapkan prosedur operasional standar pelaksanaan RUPS secara elektronik melalui e-RUPS yang paling sedikit mencakup:

i. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
ii. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
iii. tata cara penggunaan e-RUPS;
iv. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
v. batasan akses penggunaan e-RUPS;
vi. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
vii. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perusahaan Terbuka;
viii. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
ix. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.

d. Memastikan terlaksananya RUPS secara elektronik
e. Memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS
f. Menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS
g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian
h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama
i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih Kelola sistem teknologi informasi
j. menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik; dan
k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS

5. e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS. Bentuk partisipasi dan interaksi tersebut dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.

6. Teknis Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik:

a. Tetap mewajibkan RUPS fisik secara terbatas (minimal pimpinan RUPS, 1 anggota direksi dan/atau 1 anggota dewan komisaris, dan profesi penunjang).
b. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk hadir secara fisik, sepanjang Perusahaan Terbuka menyediakan kuota tertentu (tidak untuk seluruh pemegang saham).
c. Kehadiran pemegang saham secara elektronik dalam RUPS secara elektronik dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
d. Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.
e. Kondisi tertentu tersebut ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
f. Pemberian suara dapat dilakukan setelah pemanggilan sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara.
g. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.
h. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

7. Kegiatan RUPS Elektronik: RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit:

a. pembukaan;
b. penetapan kuorum kehadiran;
c. pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;
d. penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
e. penutupan.

Sumber: POJK 16/2020, Otoritas Jasa Keuangan.

FMB & Partners Law Firm dapat membantu Anda dalam praktek hukum dan legal due diligence yang komprehensif pun membantu keperluan hukum serta legalitas mergers and acquisition bisnis Anda. Contact us for info and other legal practice at +62 21 5082 0033 or mail to mey@fmbpartner.com

_

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Group:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page