Skip to main content Skip to search

DJP

90% Pelaporan SPT Tahunan Lewat E-Filing DJP Online

Sebanyak 95,97% pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dilakukan secara online. Pelaporan secara manual mengalami penurunan.

Berdasarkan data Ditjen Pajak (DJP) realisasi penyampaian SPT tahunan hingga 18 Maret 2020 pukul 07.26 WIB tercatat sebanyak 7,76 juta SPT tahunan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 11,06% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 6,99 juta SPT tahunan.

“Disampaikan update perbandingan jumlah penyampaian SPT tahunan pada 18 Maret 2020 dan 18 Maret 2019. Data diambil hari ini pukul 07.26 WIB,” demikian informasi dari DJP.

Jika melihat saluran pelaporannya, SPT yang disampaikan secara manual ada sekitar 312.669 atau turun sekitar 23,31% dibandingkan dengan realisasi pada 18 Maret 2019 yang tercatat sebanyak 407.704 SPT tahunan.

Dibandingkan dengan total SPT tahunan yang sudah masuk, jumlah penyampaian secara manual ini tercatat hanya mencapai 4,03%. Pada periode yang sama tahun lalu, penyampaian SPT tahunan secara manual tercatat sebanyak 5,83%.

Sementara itu, penyampaian SPT tahunan secara elektronik (online) hingga pagi tadi sebanyak 7,45 juta. Jumlah ini sekaligus menorehkan kenaikan 13,19% dibandingkan performa pelaporan pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 6,58 juta.

Jika diperinci, pelaporan SPT melalui e-Filing Ditjen Pajak (DJP) masih mendominasi yaitu 6,91 juta atau 89,03% dari total pelaporan SPT tahunan. Jumlah tersebut meningkat 10,75% dibandingkan periode yang sama tahun lalu 6,24 juta. Namun persentasenya turun tipis karena tahun lalu masih 89,28% dari total pelaporan SPT.

Saluran terbanyak kedua yang dipakai wajib pajak melaporkan SPT tahunan secara elektronik adalah e-Form. Per 18 Maret 2020, pelaporan melalui e-Form mencapai 429.774 (5,54% dari total SPT yang sudah disampaikan), naik hingga 64,13% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 261.855 (3,75% dari total SPT yang sudah disampaikan). Simak artikel ‘Mau Lapor SPT Pakai E-Filing atau E-Form? Cek Bedanya di Sini’.

Selanjutnya, penyampaian SPT melalui e-SPT tercatat sebanyak 96.253 atau naik 21,51% dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun lalusebanyak 79.216. Adapun persentase pelaporan SPT melalui e-SPT tersebut sebanyak 1,24% dari total SPT yang sudah masuk.

Sementara itu, penyampaian SPT tahunan melalui e-Filing Application Service Provider (ASP) tercatat sebanyak 12.357, melonjak signifikan dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu 150 SPT. Kendati demikian, porsinya hanya 0,16% dari total pelaporan SPT tahunan.

Sumber: DDTC News.


FMB Partner dapat membantu Anda dalam penghitungan dan pelaporan SPT Pajak pribadi maupun badan usaha yang komprehensif. Contact us for info and other tax practice at +6221 5082 0033 or mail to ily@fmbpartner.com

_

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Group:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

Risiko Perpajakan atas Penutupan Perseroan Terbatas

Sebuah Perseroan Terbatas (“PT”) secara resmi didirikan berdasarkan akta pendirian yang diterbikan oleh notaris dan disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keberadaan PT ini akan terus berlangsung ada, selama tidak ada keputusan untuk melakukan upaya penutupan, baik keputusan dari pihak internal yang bersifat secara suka rela ataupun pihak eksternal yang bersifat secara memaksa karena ketentuan hukum yang berlaku.

Apapun penyebab atas keputusan penutupan tersebut diambil, keputusan penutupan harus dilaksanakan dengan cara yang tepat. Namun pada praktiknya, terutama yang sering terjadi pada usaha kecil mikro-menengah (“UMKM”), setelah PT ditutup, para penanggung jawab PT dituntut untuk membayar sejumlah tagihan pajak yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Meskipun keberadaan PT tersebut secara resmi telah berakhir.

Hal ini disebabkan oleh kekeliruan atas prosedur penutupan PT yang diambil. Pada hukumnya, prosedur penutupan PT dibagi menjadi dua langkah utama, yaitu: penutupan PT secara formal, dan penghapusan NPWP.

Pada langkah pertama yaitu penutupan PT secara formal, salah satu kewajiban PT adalah melakukan proses likuidasi, yaitu: menyelesaikan seluruh kewajiban yang dimiliki, menjual harta perusahaan, dan mengembalikan sisa hasil usaha kepada para pemegang saham.

Proses likuidasi ini kerap sekali dilakukan oleh UMKM tanpa memperhatikan ketentuan standar akuntansi dan perpajakan yang berlaku, sehingga pada proses ini para penanggung jawab PT merasa telah menyelesaikan kewajibannya begitu saja. Padahal, setiap transaksi yang terjadi pada proses likuidasi dapat memunculkan risiko perpajakan baru.

Berikut beberapa contoh transaksi:

  1. Transaksi penjualan harta

Ketika PT menjual sebuah mesin dengan nilai lebih tinggi dibandingkan nilai buku yang dicatat, maka selisih nilai tersebut merupakan keuntungan modal yang merupakan objek pajak penghasilan.

Nilai Buku            = Rp.100.000.000,00

Nilai Dijual           = Rp.150.000.000,00

Keuntungan       = Rp.50.000.000.00 (objek pajak penghasilan)

  1. Pembebasan Utang

Setelah PT menjual seluruh harta yang dimiliki namun tetap belum mampu untuk menyelesaikan sisa kewajiban yang dimiliki, sehingga kewajiban tersebut menjadi gagal bayar. Maka sesuai dengan ketentuan UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf k “keuntungan karena pembebasan utang” merupakan objek pajak penghasilan. Berikut contoh perhitungannya:

Utang awal         = Rp.1.000.000.000,00

Pelunasan           = Rp.200.000.000,00

Gagal Bayar        = Rp.800.000.000,00 (objek pajak penghasilan)

Risiko perpajakan ini akan diketahui ketika PT melakukan langkah kedua dalam penutupan PT yaitu mengajukan proses penghapusan NPWP. Adapun salah satu prosedur wajib yang dilaksanakan sebelum Ditjen Pajak memberikan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah pemeriksaan. Apabila Ditjen Pajak memutuskan untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat all tax dengan rentang periode yang cukup panjang, maka risiko perpajakan yang akan terungkap tidak hanya risiko perpajakan atas transaksi likuidasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Melainkan juga risiko perpajakan tahun-tahun sebelumnya yang menimbulkan utang pajak yang wajib dibayar oleh PT.

Karena keberadaan PT secara formal telah dibubarkan, maka utang pajak yang wajib dibayar oleh PT wajib ditanggung renteng secara pribadi oleh pengurus PT (UU KUP Pasal 32 ayat (2)). Oleh karena itu, untuk meminimalisir segala kemungkinan risiko yang dapat terjadi maka diperlukan risk assestment dan manajemen yang tepat sebelum melakukan langkah upaya penutupan PT.

_

Artikel pajak ini ditulis oleh:

Albertus, B.M.
Konsultan Pajak FMB Partner

FMB Partner menyediakan jasa penutupan PT lengkap dengan penghitungan risiko perpajakannya. Sebelum terhambat, sebelum terlambat, sila tanya dan hubungi kami di 021-5082-0033 atau admin@fmbpartner.com

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

Instagram Page

Read more