Skip to main content Skip to search

Covid-19

7 Tips Adaptasi Usaha saat Pandemi

Ketika bisnis kembali dibuka setelah PSBB pandemi Covid-19, saatnya lakukan adaptasi kebutuhan baru pelanggan. Untuk memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin, kita mungkin perlu mengubah metode pemasaran atau investasi bisnis. Para pebisnis dari komunitas UMKM memiliki beberapa kiat untuk menavigasi perubahan ini. Baca terus untuk ulasan selengkapnya:

Kenali cara menangani kejenuhan karena Covid-19

Banyak pelanggan yang sudah mulai bosan mendengar bagaimana tanggapan perusahaan, pebisnis atau brand terhadap Covid-19. Jadi, ketika bisnis kembali dibuka oleh pemerintah, Anda perlu mencari cara untuk menyesuaikan bisnis Anda dengan kenyataan tanpa membuat kejenuhan bertambah.

Contoh yang dapat dilihat adalah bagaimana KFC berkontribusi pada kepatuhan protokol Normal Baru dalam menyambut kembalinya bisnis mereka.

Tingkatkan promosi/iklan saat krisis

Meskipun traffic maupun interest pelanggan meningkat pada strategi promosi bisnis yang sudah Anda lakukan sekarang, krisis ekonomi akan pandemik kemungkinan akan berlanjut bahkan jauh setelah bisnis Anda dibuka kembali.  Hal ini menyebabkan beberapa bisnis untuk mengurangi anggaran promosi/iklan mereka untuk menjaga kesehatan arus kas perusahaan agar berhasil melewati krisis ini. Terutama media cetak seperti koran dan majalah yang dapat dilihat dari sangat berkurangnya jumlah iklan yang muncul hingga tutupnya media tersebut.

Namun berlainan dengan hal tersebut, saat ini adalah saat yang tepat untuk meningkatkan investasi bisnis Anda. Bagi pebisnis dan pelaku usaha, iklan adalah jenis investasi berharga yang cermat, bisa dengan cara promosi atau pasang iklan di media yang tepat. Yaitu iklan pada media daring; iklan digital atau online yang dapat dilihat mengalami peningkatan selama krisis ini.

Jenis-jenis iklan online/digital ada beragam, di antaranya ada iklan banner (iklan dengan ilustrasi gambar dan sedikit tulisan) dengan berbagai ukuran dan banyak pilihan posisi iklan, yang mana biasanya ketika pembaca klik iklan banner tersebut akan diarahkan ke website perusahaan atau ke artikel media online, untuk mengetahui lebih jelas tentang apa pesan atau informasi yang ingin disampaikan.

Selain itu juga ada iklan jenis content marketing berupa advertorial, yang mana bisa dikemas secara soft selling maupun hard selling. Jika perusahaan Anda sudah berinvestasi dengan pasang iklan di media online, berarti Anda sudah berada di jalur yang tepat.

Jalankan bisnis Anda lebih efisien dari sebelumnya

Banyak bisnis kehilangan pendapatan dalam beberapa bulan terakhir, sehingga penyesuaian sangat diperlukan saat Anda bersiap meningkatkan operasional bisnis agar dapat buka kembali. Misalnya, meningkatkan efisiensi bisnis dengan bantuan teknologi seperti sistem operasi untuk keuangan dan manajemen bisnis Anda.

Buatlah acara virtual yang sukses

Bahkan dengan banyaknya bisnis yang telah dibuka Kembali, masih aka nada acara berskala besar yang perlu ditunda di masa mendatang. Ini berarti Anda perlu merencanakan kembali bagaimana acara Anda akan dilakukan pada masa sekarang. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai acara virtual atau online. Webinar, seminar online, konser virtual maupun campaign kolaborasi online sudah dilakukan oleh banyak brand, baik yang dikelola sendiri maupun bekerjasama dengan mitra.

Cek bagaimana bisnis lain menangani krisis

Ada banyak hal yang perlu dipelajari dalam menavigasi waktu yang tidak pasti ini bagi bisnis dan industri lainnya. Seperti gencar melakukan promosi digital, melakukan program edukasi, maupun kolaborasi.

Membentuk dana darurat

Jika pandemic belum menunjukkan pentingnya menjaga cadangan dana darurat, maka tidak ada yang bisa Anda lakukan. Jika ditanya mengenai ukuran dana darurat yang sesuai, saran umum adalah untuk memiliki dana setidaknya 3-6 bulan biaya operasional dasar sebagai dana darurat. Ini dapat mencakup biaya seperti sewa, utilitas, transportasi dan asuransi.Konsep dana darurat ini sangat penting baik untuk pebisnis maupun perorangan.

Perbaiki konten Brand Anda

Covid-19 telah mengubah hampir segalanya bagi pelanggan. Jadi, jika konten Anda yang dulu sudah tidak berlaku pada situasi saat ini, maka Anda tidak lagi relevan dalam melayani pelanggan maupun melakukan bisnis Anda. Konten atau isi pesan brand yang bersifat berkaitan dan konsisten dapat menarik dan mempertahankan pelanggan atau audiens yang sudah ditetapkan sebagai target pasar bisnis Anda.

Jika Anda memiliki saran bisnis untuk UMKM dan lainnya, silakan kirim tips Anda ke Komunitas FMB Group: sosmedfmb@gmail.com

_

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Group:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

Force Majeure and Rebus Sic Stantibus Doctrine in times of Covid-19 Pandemic

Untuk versi berbahasa Indonesia klik di sini.

Through Presidential Decree (KEPPRES) No. 12/2020 concerning the Establishment of Corona Virus Disease (Covid-19) as Non-Natural Disaster, signed by President Joko Widodo on April 13, 2020, Covid-19 has just been declared as a ‘national disaster’. However, confusion has been raised over the legal consequences of the KEPPRES.

The most potential legal consequence that has been widely discussed in local media is whether the KEPPRES allows companies and business owners to claim Force Majeure? In which case, they are released from the obligations caused by the sudden arrival of an extraordinary event, which goes far beyond the control of the parties involved.

In this article, we will discuss Force Majeure and Rebus Sic Stantibus doctrine and their relation to this time of the Covid-19 Pandemic.

Can the Covid-19 Pandemic be qualified as Force Majeure?

Etymologically Force Majeure originated from French which literally translates as “greater force”, and “keadaan memaksa” or “keadaan kahar” in Bahasa Indonesia.

The Indonesian Civil Code (ICC) does not provide a definition of Force Majeure, but Article 1244 and 1245 stipulate general provisions of Force Majeure which principally exempt debtors from all costs, losses, and interest as long as the debtor can prove the occurrence of Force Majeure event. In Article 1244 it is explained that:

“In the case of there is a reason the debtor must be sentenced to compensate the costs, losses, and interest, if the party unable to prove, that the non-fulfillment or delay of the fulfillment of an obligation on time in accordance with the agreement, due to an unexpected event, in which such event could not be accounted upon the party, all of the aforementioned only if there is no malice intent of the party.”

Furthermore, in Article 1245:

“Any cost, loss, and interest shall not be compensated if due to a forceful condition (overmacht) or due to an unintentional situation, the debtor is unable to provide or perform something that is required, or due to the aforementioned the debtor has done prohibited acts.”

Therefore, an event is considered to be Force Majeure if it meets the following elements:

1. the performance of the agreement is not possible due to unforeseen circumstance;
2. the circumstance occurs beyond the fault of the debtor;
3. the debtor is not accountable for the circumstance.

The Force Majeure concept that applies in Indonesia, there are 2 theories of Force Majeure:

1. Absolute Force Majeure
When it is impossible for the debtor to perform its obligations, for example, because the object of agreement is destroyed or no longer exists.

2. Relative Force Majeure
When it is still possible for the debtor to perform its obligations but at very great sacrifice.

The distinction between absolute and relative Force Majeure lies in the degree of impossibility. If the impossibility is absolute, it is no longer open to the possibility of change, then it becomes a forceful situation for the birth of an absolute Force Majeure. This impossibility does not only apply to the debtor itself, but also the impossibility of anyone under these conditions.

If the impossibility is still open to possibility, despite the great sacrifice, then this is a relative Force Majeure. If this obstacle disappears or subsides someday, it is still possible that the previous non-performance is requested again to be fulfilled by the debtor, but this time the creditor is not permitted to file for compensation of costs, losses, and interest.

By looking at the Force Majeure elements, the Covid-19 outbreak can be categorized as a Force Majeure because the Covid-19 situation itself is an unexpected event that is beyond human control, the condition cannot be avoided and is not caused by the error/negligence of the parties.

Covid-19 Pandemic as Force Majeure Event

After the release of KEPPRES No. 12/2020, the establishment of the Covid-19 outbreak as a national disaster by the government can be qualified as Force Majeure but does not necessarily serve as a basis for obstruction of the performance of all types of agreements. Force Majeure must still be seen from the real conditions of obstacles that cause non-fulfillment of obligations in the agreement.

In the agreement, the parties generally agree on the limitations of Force Majeure events, if an agreement explicitly states that outbreaks or lockdowns are Force Majeure events, then Covid-19 Pandemic and lockdown by the government can be categorized as Force Majeure event.

If the agreement does not explicitly mention an outbreak or lockdown as a Force Majeure event, but there is a phrase “including but not limited” or a clause stating “other events beyond the ability of the debtor” and the like which in a manner explicitly or implicitly stated in the agreement, then the performance of the agreement must be put into account if the Covid-19 situation is really compelling so that the debtor cannot perform its obligations.

If the performance of the agreement is an obligation to pay debts, then an outbreak or lockdown cannot abort the debt payment obligation, because such obligations can still be fulfilled by transferring through ATM, mobile or online banking. If the performance of the agreement is in the form of an obligation to do something that cannot be replaced by someone else, for example singing in a concert, the singer can be exempted from carrying out the obligations as promised on the grounds of the disease outbreak.

Rebus Sic Stantibus doctrine

Rebus Sic Stantibus or complete doctrine is “Omnis convention intellegitur rebus sic stantibus”. Literally means that an agreement is valid if the conditions are still the same as when the agreement was made. This means that if conditions change, the agreement will no longer be valid.

Rebus Sic Stantibus is regulated in The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC), based on Article 6.2.2, the elements are:

1. the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party’s performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished
2. the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract
3. the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract
4. the events are beyond the control of the disadvantaged party
5. the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party

Rebus Sic Stantibus practice during the Covid-19 Pandemic

The embodiment of the Rebus Sic Stantibus principle in Indonesian positive law, so far only regulated in article 18 of Law No. 24 of 2000 concerning International Treaties which state that “international treaties end if there are fundamental changes that affect the implementation of the agreement”. In Indonesia, as a country that implements legal security, it implements absolute Pacta Sunt Servanda with only exclusion if there’s an impossibility to fulfill the performance of an agreement. Thus, Rebus Sic Stantibus is not recognized by the ICC.

Like the case of Force Majeure, if in the agreement explicitly stated elements or criteria of Rebus Sic Stantibus, then the provision binds the parties as to the law. As a result, Rebus Sic Stantibus provides the disadvantaged party the right to demand renegotiation of the agreement. However, if it is not stated in the agreement, then laws and propriety shall prevail.

Similarities and differences between Force Majeure and Rebus Sic Stantibus/Hardship

On the similarity, Force Majeure and Rebus Sic Stantibus both are unforeseen and unexpected events to occur when the agreement is agreed upon, they occur beyond the debtor’s errors and risks.

With Force Majeure, the debtor is excused from performing its obligations due to an unforeseen circumstance, which if It’s forced to continue performing its obligations, then it will face severe conditions due to physical and law obstructions. Thus, the obstruction on Force Majeure must not be due to economic reasons. Physical obstruction, for example in the form of natural disasters, that cause the transportation routes disrupted and goods cannot be delivered on time. While law obstruction meant, for example, occurs because of a sudden amendment of regulation that is related and is the basis of the contract. Say for instance, at first the object of the agreement is legal to be traded, but then declared illegal by such regulation.

Force Majeure essentially does not make economic difficulties as an excuse, for example because debtors are in debt or even bankrupt.

However, the Rebus Sic Stantibus principle allows economic constraints to be used as a basis of non-performance. This reason is acceptable, for example, the debtor cannot fulfill the performance of the contract due to the contents of the agreement itself is already burdensome economically with a very heavy interest expense.

The establishment of the Covid-19 outbreak as a national disaster by the government may be qualified as Force Majeure but it cannot automatically be used as a basis for the inability of a party to fulfill its obligations. It is necessary to prove that the inability of a party to perform its obligations is directly caused by the Covid-19 Pandemic.

As for the Agreement made prior to the Covid-19 Pandemic, if there’s clause stipulates that an outbreak (Pandemic Covid-19) and closure of access by the government (lockdown) as Force Majeure, the Covid-19 Pandemic can be used as the basis for the inability of a party to perform its obligations. Similarly, if in the agreement explicitly stated elements or criteria of Rebus Sic Stantibus, then the provision binds the parties as to the law. As a result, Rebus Sic Stantibus provides the disadvantaged party the right to demand renegotiation of the agreement. However, if it is not stated in the agreement, then laws and propriety shall prevail.

FMB & Partners Law Firm assists clients with various legal issues that arise in operating business on a daily basis including providing legal advice, due diligence, and creating legal documentation. Contact us for e-commerce and technology company legal service and other legal services at +62 21 5082 0033 or mail to mey@fmbpartner.com

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB & Partner Law Firm IG Page

 

Read more

Force Majeure dan doktrin Rebus Sic Stantibus dalam Bencana Covid-19

For English version click here.

Melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12/2020 tentang Penetapan Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nonalam, yang ditandatangani oleh Presiden Widodo pada 13 April 2020, Covid-19 baru dinyatakan sebagai ‘bencana nasional’. Namun muncul kebingungan tentang konsekuensi hukum atas KEPPRES tersebut.

Konsekuensi hukum yang paling berpotensi yang sudah banyak didiskusikan di media local adalah apakah KEPPRES tersebut memungkinkan perusahaan dan pengusaha untuk mengklaim Force Majeure? Yang mana dengan demikian, mereka dibebaskan dari kewajiban yang disebabkan kedatangan mendadak peristiwa luar biasa, yang jauh melampaui kontrol pihak terlibat.

Dalam tulisan ini, kami akan membahas bagaimana situasi Force Majeure dalam bencana Covid-19 dan kaitannya dengan doktrin Rebus Sic Stantibus.

Apakah Pandemi COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai Force Majeure?

Secara etimologis Force Majeure berasal dari Bahasa Perancis yang berarti “kekuatan yang lebih besar”, dan “keadaan memaksa” atau “keadaan kahar” dalam Bahasa Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) tidak memberikan definisi Force Majeure, namun dalam Pasal 1244 dan 1245 tertuang ketentuan umum Force Majeure yang pada intinya membebaskan debitur dari segala biaya, rugi dan bunga sepanjang debitur dapat membuktikan adanya Force Majeure. Dalam Pasal 1244 dijelaskan bahwa:

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Selanjutnya dalam Pasal 1245:

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Sehingga suatu keadaan dikatakan sebagai Force Majeure apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

  1. Prestasi tidak dapat terlaksana disebabkan oleh kejadian tidak terduga;
  2. Sebab tersebut terjadi diluar dari kesalahan debitur;
  3. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Dalam konsep Force Majeure yang berlaku di Indonesia, terdapat 2 jenis yang tebagi atas:

  1. Force Majeure Absolut

Apabila debitur sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan kewajibannya, misalnya karena barang yang diperjanjikan sudah musnah.

  1. Force Majeure Relatif

Apabila debitur masih mungkin melaksanakan, tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar.

Pembedaan Force Majeure mutlak dan absolut ini terletak pada derajat ketidakmungkinan (imposibilitas). Jika ketidakmungkinannya sudah mutlak, tak lagi terbuka kemungkinan berubah, maka ia menjadi keadaan memaksa untuk lahirnya Force Majeure mutlak. Ketidakmungkinan ini tidak hanya berlaku untuk diri si debitur, melainkan ketidakmungkinan bagi siapapun di dalam kondisi demikian. [1]

Jika ketidakmungkinannya masih terbuka untuk jadi mungkin, kendati dengan pengorbanan yang besar, maka ini adalah Force Majeure relatif. Seandainya kendala ini suatu waktu menghilang atau mereda, masih dimungkinkan prestasi yang semula tidak dilaksanakan itu untuk dimintakan lagi agar dipenuhi oleh si debitur, namun kali ini kreditur tidak diperkenankan mengajukan pergantian biaya, kerugian, dan bunga.[2]

Dengan melihat unsur-unsur Force Majeure, penyebaran wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai Force Majeure karena situasi Covid-19 ini sendiri merupakan kejadian yang tidak terduga yang berada di luar kekuasaan manusia, kondisi tersebut tidak dapat dihindari dan bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian para pihak.

Pandemi Covid-19 sebagai alasan Force Majeure

Setelah dirilisnya KEPPRES No. 12/2020, penetapan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional oleh pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai Force Majeure, namun tidak serta merta dapat dijadikan dasar terhalangnya pemenuhan prestasi semua jenis perjanjian, Force Majeure tetap harus dilihat dari kondisi nyata halangan yang menyebabkan tidak terlaksanakannya kewajiban dalam perjanjian.

Dalam perjanjian, umumnya para pihak menyepakati batasan-batasan peristiwa Force Majeure, apabila suatu perjanjian secara tegas menyatakan bahwa wabah penyakit (outbreak) atau penutupan akses (lockdown) sebagai peristiwa Force Majeure, maka Pandemi Covid-19 dan lockdown oleh pemerintah dapat dijadikan sebagai alasan Force Majeure.

Apabila dalam perjanjian tidak secara tegas disebutkan wabah penyakit (outbreak) atau penutupan akses (lockdown) sebagai peristiwa Force Majeure, namun terdapat frasa “termasuk tetapi tidak terbatas” atau klausula yang menyatakan “kejadian-kejadian lain di luar kemampuan debitur” atau sejenisnya yang secara tegas maupun tidak tegas dinyatakan dalam perjanjian, maka harus diperhatikan prestasi perjanjian tersebut.[3] Apakah situasi Covid-19 benar-benar memaksa sehingga debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Apabila prestasinya merupakan kewajiban membayar utang, maka wabah penyakit (outbreak) atau penutupan akses oleh Pemerintah (lockdown) tidak dapat menggugurkan kewajiban pembayaran utang tersebut, dikarenakan kewajiban tersebut masih dapat dipenuhi dengan melakukan transfer melalui ATM, mobile atau online banking. Jika prestasinya berupa kewajiban melakukan sesuatu yang tidak dapat digantikan dengan orang lain, misal menyanyi dalam suatu konser, penyanyi tersebut dapat dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban sebagaimana dijanjikan dengan alasan wabah penyakit.[4]

Doktrin Rebus Sic Stantibus

Rebus Sic Stantibus, atau lengkapnya disebut “omnis convention intellegitur rebus sic stantibus”. Secara harfiah bermakna bahwa suatu perjanjian sah berlaku jika kondisinya masih sama seperti saat perjanjian itu dibuat. Artinya, jika memang kondisinya berubah, perjanjian itu menjadi tidak lagi sah.[5]

Rebus Sic Stantibus diatur dalam The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC), berdasarkan Pasal 6.2.2 adapun unsur-unsurnya:

  1. Adanya peristiwa yang secara fundamental mengubah keseimbangan. Hal ini dapat berupa naiknya biaya pelaksanaan kontrak atau menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang diterima oleh salah satu pihak.
  2. Peristiwanya terjadi atau baru diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah perjanjian disepakati.
  3. Peristiwanya secara rasional tidak diprediksi pada saat perjanjian disepakati.
  4. Peristiwanya diluar kontrol pihak yang dirugikan.
  5. Resiko dari peristiwa yang terjadi tidak diduga oleh pihak yang dirugikan

Penerapan Rebus Sic Stantibus pada masa Pandemi Covid-19

Perwujudan asas Rebus Sic Stantibus dalam hukum positif di Indonesia, sejauh ini hanya diatur dalam pasal 18 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang menyatakan bahwa “perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”. Di Indonesia yang menerapkan kepastian hukum, maka menggunakan prinsip Pacta Sunt Servanda secara mutlak dan hanya dikecualikan pelaksanaan prestasinya menjadi tidak mungkin. Sehingga, Rebus Sic Stantibus tidak dikenal dalam KUH Perdata di Indonesia.[6]

Seperti hal nya Force Majeure, apabila di dalam perjanjian telah dinyatakan secara tegas unsur-unsur atau kriteria Rebus Sic Stantibus, maka ketentuan itu mengikat para pihak sebagai undang-undang. Akibatnya, Rebus Sic Stantibus memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut renegosiasi perjanjian. Namun jika tidak dinyatakan dalam perjanjian tersebut, maka berlaku ketentuan undang-undang serta kepatutan.

Persamaan dan perbedaan Force Majeure dan Rebus Sic Stantibus/Hardship

Pada persamaannya baik Force Majeure dan Rebus Sic Stantibus keduanya merupakan peristiwa yang tidak diduga dan diharapkan terjadi pada saat perjanjian disepakati, hal tersebut terjadi diluar kesalahan dan resiko debitur.

Pada Force Majeure, debitur diberi dispensasi untuk tidak melaksanakan kewajibannya karena suatu keadaan yang tak terduga sebelumnya, yang apabila ia dipaksa untuk tetap melaksanakan kewajibannya, maka ia akan menghadapi kondisi yang berat akibat terkendala secara fisik dan hukum. Sehingga pada Force Majeure kendalanya harus bukan karena alasan ekonomi. Kendala fisik di sini misalnya berupa bencana alam, sehingga jalur transportasi terganggu dan barang tidak dapat diantar tepat waktu. Sementara yang dimaksud dengan kendala hukum, misalnya terjadi karena perubahan mendadak suatu peraturan yang sangat berkaitan dan menjadi dasar terkait isi kontrak.[7]

Katakanlah, dulu objek perjanjian adalah legal untuk diperjualbelikan, tetapi kemudian dinyatakan terlarang. Force Majeure, esensinya, tidak menjadikan kesulitan ekonomi sebagai alasan, misalnya karena debitur mengalami terlilit hutang atau bahkan pailit.[8]

Asas Rebus Sic Stantibus membolehkan alasan-alasan kendala ekonomi digunakan sebagai dasar untuk menghindar dari kewajiban kontrak. Alasan ini bisa diterima, misalnya, karena debitur tidak dapat melaksanakan kontrak akibat isi perjanjian itu sendiri sudah memberatkannya secara ekonomis dengan beban bunga yang sangat berat.[9]

Penetapan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional oleh pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai Force Majeure, namun tidak secara otomatis dapat dijadikan dasar ketidakmampuan suatu pihak memenuhi kewajibannya. Harus ada pembuktian bahwa ketidakmampuan suatu pihak menjalankan kewajibannya tersebut secara langsung disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Terhadap Perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya Pandemi Covid-19, apabila telah tertuang klausula yang menyatakan bahwa wabah penyakit (Pandemi Covid-19) dan penutupan akses oleh pemerintah (lockdown) sebagai Force Majeure, maka Pandemi Covid-19 dapat dijadikan dasar ketidakmampuan suatu pihak melaksanakan kewajibannya. Demikian pula dengan klausula Rebus Sic Stantibus, apabila di dalam perjanjian telah dinyatakan secara tegas unsur-unsur atau kriteria Rebus Sic Stantibus, maka berlakulah ketentuan tersebut sebagai undang-undang bagi para pihak. Bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut renegosiasi perjanjian. Namun jika tidak dinyatakan dalam perjanjian tersebut, maka berlaku ketentuan undang-undang serta kepatutan.

FMB & Partners Law Firm dapat membantu Anda dalam praktek hukum dan legal due diligence yang komprehensif pun membantu keperluan hukum serta legalitas mergers and acquisition bisnis Anda. Contact us for info and other legal practice at +62 21 5082 0033 or mail to mey@fmbpartner.com

_

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Group:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

_

[1] Shidarta, “Force Majeure dan Clausula Rebus Sic Stantibus”, tersedia di: https://business-law.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus-sic-stantibus/ (24 April 2020)

[2] Ibid.

[3] Tri Harnowo, “Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Perjanjian”, tersedia di: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian/ (30 Maret 2020)

[4]Ibid.

[5] Shidarta, “Force Majeure dan Clausula Rebus Sic Stantibus”, tersedia di: https://business-law.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus-sic-stantibus/ (24 April 2020), mengutip Aziz T Saliba, Rebus sic stantibus: A Comparative Survey, (Murdoch University Electronic Journal of Law, 2001)

[6] Akhmad Budi Cahyono, dalam “Talkshow memperingati hari Kartini dengan tema: Dapatkah Force Majeure dan Asas Rebus Sic Stantibus Diterapkan dalam Bencana Covid-19?” yang diselenggarakan pada tanggal 22 April 2020.

[7] Opcit.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

Read more

5 Peraturan OJK Menangani Situasi Pandemi COVID-19

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan mulai dari restrukturisasi pembiayaan bagi debitur hingga mengenai mekanisme RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik.

Guna menahan efek lanjut pandemik Covid-19 dan membantu pergerakan roda perekonomian nasional, serta merupakan tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, OJK menetapkan 5 Peraturan OJK (POJK):

1. POJK No. 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Aturan ini memuat perihal pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terdampak COVID-19, dengan berbagai ketentuan:

    1. Batas waktu penyampaian laporan berkala;
    2. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
    3. Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan Restrukturisasi Pembiayaan;
    4. Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
    5. Perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti; dan
    6. Pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai kelompok peserta (life cycle fund) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.

2. POJK No 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

POJK yang dikeluarkan sebagai perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2014 ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS Perusahaan Terbuka, khususnya dalam pembentukan kuorum kehadiran. Pemegang saham dapat melakukan pemberian kuasa secara elektronik kepada pihak ketiga untuk mewakilinya hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

POJK tersebut mengatur mengenai:

    1. Ketentuan mengenai pemberitahuan mata acara, pengumuman, dan pemanggilan RUPS;
    2. Kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS;
    3. Pemberian kuasa secara elektronik dilakukan melalui Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka;
    4. Pihak yang dapat menerima kuasa secara elektronik meliputi:
      1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham
      2. Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, atau
      3. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham
    5. Kegiatan Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau Pihak lain yang disetujui OJK.

3. POJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan RUPS Terbuka Secara Elektronik

Perusahaan Terbuka dimungkinkan untuk menyelenggarakan RUPS secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. Tetap mewajibkan RUPS fisik secara terbatas (minimal pimpinan RUPS, 1 anggota direksi dan/atau 1 anggota dewan komisaris, dan profesi penunjang)
    2. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk hadir secara fisik sepanjang Perusahaan Terbuka menyediakan kuota tertentu.
    3. Kehadiran pemegang saham secara elektronik dalam RUPS secara elektronik dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dianggap memenuhi kuorum
    4. Dalam keadaan tertentu, RUPS fisik dapat tidak dilaksanakan atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik
    5. Kondisi tertentu tersebut ditetapkan oleh Pemerintah atas persetujuan OJK.

4. POJK No 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung amanat dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Perppu No 1 Tahun 2020 dan merupakan perubahan atas Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Aturan tersebut memuat ketentuan:

    1. Perluasan cakupan definisi Transaksi Material yaitu setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK
    2. Perluasan batasan nilai Transaksi Material, semua nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan terbuka, menjadi nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka dan apabila Perusahaan Terbuka mempunyai ekuitas negatif maka perhitungan nilai transaksi sama dengan 10% atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka
    3. Penyempurnaan lingkup Transaksi Material sehingga mencakup antara lain:
    4. Transaksi Materia yang mengganggu kelangsungan usaha
    5. Transaksi restrukturisasi BUMN
    6. Transaksi yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu
    7. Dilusi yang nilainya material
    8. Pengaturan dalam POJK memberikan pengecualian bagi lembaga jasa keuangan yang melakukan Transaksi Material dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada publik, namun tetap wajib lapor ke OJK

Seluruh ketentuan dalam peraturan ini berlaku enam bulan setelah diundangkan kecuali pengaturan yang memberikan pengecualian bagi lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal.

5. POJK No 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank

POJK ini mengamanatkan OJK untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya pada sektor perbankan sebagai penanganan atas dampak COVID-19. Secara umum POJK ini memuat ketentuan:

    1. Ruang lingkup pengaturan berlaku bagi Bank yaitu Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
    2. Kewenangan OJK memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi dan menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi
    3. Perintah Tertulis diberikan kepada bank yang memenuhi kriteria berdasarkan penilaian OJK
    4. Kewajiban kepada Bank yang diberikan Perintah Tertulis untuk menyusun rencana tindak, serta melaksanakan dan menjaga kelancaran proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi sesuai dengan rencana tindak
    5. Dalam pelaksanaan Perintah Tertulis oleh Bank untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi:
      1. Terdapat beberapa penyesuaian terhadap proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi
      2. Bagi BUK atau BUS, berdasarkan persetujuan OJK dapat dikecualikan dari ketentuan mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, kepemilikan saham bank umum, dan/atau batas waktu pemenuhan modal inti minimum
      3. Bagi BPR atau BPRS, jaringan kantor tetap dapat dipertahankan sesuai dengan wilayah jaringan kantor BPR atau BPRS yang telah berdiri.

Sumber: Kontan.

FMB & Partners Law Firm dapat membantu Anda dalam praktek hukum dan legal due diligence yang komprehensif pun membantu keperluan hukum serta legalitas mergers and acquisition bisnis Anda. Contact us for info and other legal practice at +62 21 5082 0033 or mail to mey@fmbpartner.com

_

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Group:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more