Skip to main content Skip to search

BKPM

Inilah 6 Fokus Utama BKPM dalam Genjot Investasi

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan fokus ke enam indikator untuk mendorong peningkatan investasi masuk ke Indonesia.

Hal ini diungkapkan Imam Soejoedi, Direktur Promosi Sektoral saat menjadi narasumber di depan sekitar 100 pengusaha di Busan Business Forum.

Enam indikator yang menjadi fokus BKPM di antaranya meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, mengeksekusi investasi besar dan strategis, mendorong kemitraan investor asing dengan pengusaha lokal, penyebaran investasi yang berkualitas dan memperbaiki strategi promosi investasi terfokus pada sektor dan negara serta meningkatkan investasi domestik khususnya pengusaha kecil dan menengah.

Imam mengatakan, sosialisasi tersebut masih merupakan rangkaian kegiatan Presiden Jokowi usai menghadiri ASEAN-ROK Commemorative Summit di Busan.

Sebelumnya, BKPM juga menggelar kegiatan Working Lunch antara Presiden Jokowi dengan 10 CEO korporasi kakap Korea Selatan. Kegiatan ini berhasil meyakinkan Hyundai Motor Group berinvestasi ke Indonesia. Setelah itu, BKPM juga didaulat menjadi narasumber di depan sekitar 100 pengusaha Korea Selatan dan anggota asosiasi usaha di Business Forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan.

Imam menambahkan, kepada 100 pengusaha itu, pihaknya meneruskan arahan Presiden di Working Lunch lalu kepada Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk menjadikan BKPM sebagai lembaga pintu utama bagi perusahaan-perusahaan dan investor Korea Selatan yang berminat melakukan investasi di Indonesia.

“Tak hanya itu BKPM wajib melakukan pendampingan bagi investor-investor yang menemui kendala dalam merealisasikan investasinya,” katanya melalui keterangan resmi, Kamis (28/11/2019).

Sebelumnya, Kepala BKPM menyampaikan, lembaganya menetapkan visi untuk tidak saja mengejar investasi asing. Namun juga akan memperkuat investasi dari investor domestik yang diharapkan semakin mengimbangi investasi asing. Termasuk mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan investor asing.

“Pengusaha lokal memiliki jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh para investor sehingga realisasi investasi menjadi lebih mudah dan cepat. Sebaliknya pengusaha lokal juga dapat meningkatkan kapasitasnya dan pada akhirnya akan tercipta situasi win-win yang akan menguntungkan bagi semua pihak,” papar Imam.

Imam mengatakan pihaknya juga mendorong percepatan realisasi investasi dan juga berkualitas. “Sebagaimana sesuai dengan skala prioritas presiden yakni bagaimana investasi itu mampu mengembangkan SDM, pengembangan infrastruktur yang berkualitas, mengurangi peraturan yang menghambat, penyederhanaan birokrasi serta transformasi ekonomi diterjemahkan,” tutup Imam.

Sumber: Bisnis.

_

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

BKPM to standardize investment procedures, forms

The Investment Coordinating Board (BKPM) plans to create one-size-fits-all standards to better serve potential investors across the country, in response to complaints about different registration forms and procedures in various regional administrations.

Investment Coordinating Board (BKPM) head Thomas “Tom” Lembong (left) listens to Trade Minister Enggartiasto Lukita during the BKPM National Coordination Meeting in Nusa Dua, Bali, on Friday. (Antara/Nyoman Budhiana)

Investment Coordinating Board (BKPM) head Thomas “Tom” Lembong (left) listens to Trade Minister Enggartiasto Lukita during the BKPM National Coordination Meeting in Nusa Dua, Bali, on Friday. (Antara/Nyoman Budhiana)

BKPM head Thomas “Tom” Lembong told 531 representatives of regional investment agencies (DPM PTSP) during the BKPM National Coordination Meeting in Nusa Dua, Bali, that the board’s reform watchword this year was “Kis”, an abbreviation of Coordination, Integration and Standardization in Indonesian.

“Investors who plan to invest in several regions are frustrated dealing with all of the different standards […] We need to coordinate more to have one vision; integrate all data from all agencies on one database and standardize every different format of forms and procedures,” he said on Friday.

Under the current administration, thousands of business regulations have been annulled to simplify the registration, construction and running of businesses. The reforms have largely worked well at the central government level, but not at the regional level where business people report dozens of different forms and licenses to be completed before starting business.

President Joko “Jokowi” Widodo, who attended the event, urged the regional investment agencies to report bothersome bylaws to the BKPM, so that the central government could revoke them faster.

 

 

Source: The Jakarta Post

Read more