Kementerian Keuangan (Kemkeu) segera mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) dalam waktu dekat. Dalam hal ini, Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai diminta untuk bersinergi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. DJP dan DJBC diminta untuk bekerja sama melihat respon dari munculnya suatu aktivitas baru yang menggunakan platform digital. Baik itu dari sisi yang disebut over the top (OTT) ataupun marketplace.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi menyatakan bahwa dalam perpajakan sektor e-commerce ini memang membutuhkan sinergi antara DJBC dan DJP. Pasalnya, produk-produk e-commerce banyak yang berasal dari luar negeri. Ada pula produk dari perdagangan online yang diekspor ke negara lain dari Indonesia. Sri Mulyani mengatakan, sebelum memformulasikan kebijakan dari sisi perpajakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan dunia usaha.

Bagi pelaku e-commerce yang tidak menggunakan platform atau website melainkan media sosial seperti Instagram dan Facebook, Ken Dwijugiasteadi Dirjen Pajak menjelaskan toko online pribadi juga akan kena pajak.

Untuk pengawasannya, Ditjen Pajak akan bekerja sama dengan perusahaan jasa kurir untuk melihat data pengiriman. Ditjen Pajak akan mendeteksi nilai transaksi online melalui jasa kurir yang ada, sehingga bisa memperoleh data yang sebenarnya.

Adapun model pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk transaksi e-commerce masih belum ditentukan, banyak pihak yang menyatakan bahwa national payment gateway (NPG) dapat menjadi model pemungutan yang paling tepat. Bank Indonesia pun mendukung kebijakan untuk mengadopsi pemungutan PPN via NPG tersebut.

Pasalnya, seluruh bank, payment gateway, dan jasa pembayaran lainnya terkoneksi dengan Lembaga Switching NPG. Oleh karena itu, dengan NPG, data-data transaksi domestik secara elektronik di Indonesia akan terekam. Data-data tersebut dapat digunakan untuk pengaturan dan pengawasan, perlindungan konsumen, serta untuk hal lainnya yang diminta UU atau ketentuan lainnya. Data-data tersebut dapat pula digunakan untuk pajak.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, idealnya pemilik toko atau yang berjualan sebagai wajib pajak pemungut (WAPU) PPN. Apabila skema itu digunakan, maka setiap marketplace harus melakukan deklarasi dan pajaknya bisa dilihat dari setiap pembayaran konsumsi via payment gateway.

Menurut Yustinus, cara ini lebih mudah dibandingkan dengan kabar yang berkembang selama ini bahwa jasa kurir bakal bertindak sebagai WAPU PPN e-commerce. Jika jasa kurir sebagai WAPU, dikhawatirkan akan mendorong modus baru, yakni penyerahan barang secara langsung dan bayarnya juga tunai.

Namun, kedua model pemungutan dan pengawasan PPN ini masih perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan perpindahan penjual akibat pajak yang terlalu mengekang e-commerce. Diperlukan kebijakan yang setara dari Ditjen Pajak. Tidak hanya sekadar online dan offline, tapi juga sesama online seperti platform jualan dan media sosial.

Artikel ini digubah dari berbagai sumber: detikKontan,