Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan Undang-Undang yang diselenggarakan berdasarkan asas: pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. Salah satu asas tersebut, yaitu kepastian hukum telah memberikan titik terang bagi para pelaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce), khususnya atas kewajiban pembuatan Faktur Pajak.

Setiap PKP wajib membuat Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku hingga tulisan ini dibuat. Namun pada umumnya, karakteristik PKP yang melakukan perdagangan e-commerce merupakan Pedagang Eceran dengan aktivitas usaha penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dengan jumlah transaksi penyerahan barang yang relatif banyak dengan nilai relatif kecil. Hal ini menyebabkan Pedagang Eceran mengalami kesulitan apabila diperlakukan sama seperti PKP lainnya dalam pembuatan dan penatausahaan Faktur Pajak. Kesulitan tersebut misalnya seperti PKP harus selalu mengisi data setiap pembeli (Nama, Alamat, dan NPWP), teknis penerbitan Faktur Pajak yang cukup membutuhkan waktu, dan sebagainya.

Oleh karena itu, melalui PER-58/PJ/2010 maka Pedagang Eceran diberikan kemudahan untuk membuat Faktur Pajak (yang digunggung) berupa:

  • bon kontan;
  • faktur penjualan;
  • segi cash register;
  • karcis;
  • kuitansi; atau
  • tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis

yang bentuk dan ukurannya dapat disesuaikan dengan kepentingan PKP Pedagang Eceran, sepanjang PKP Pedagang Eceran tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

  1. melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
  2. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
  3. pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

Namun yang menjadi masalah bagi para PKP Pedagang Eceran yang melakukan transaksi e-commerce adalah PKP tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya:

  1. tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya, melainkan melalui sebuah platform digital yang tidak diatur secara khusus teknis pelaksanaannya dalam peraturan yang bersangkutan;
  2. diperlukan pemesanan tertulis terlebih dahulu oleh pembeli secara otomatis pada platform digital yang digunakan setelah verifikasi pembayaran telah diselesaikan, sebelum pemesanan diproses oleh penjual.
  3. penjual tidak langsung menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli tidak langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya, melainkan penjual menyerahkan Barang Kena Pajak tersebut kepada kurir pengiriman terlebih dahulu.

Sehingga hal ini menyebabkan dilema pembuatan Faktur Pajak bagi para PKP Pedagang Eceran yang melakukan transaksi e-commerce.

Konsekuensi apabila PKP Pedagang Eceran e-commerce tetap menerbitkan Faktur Pajak yang digungung dan PKP ini dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai Pedagang Eceran karena 3 masalah yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Direktur Jenderal Pajak, maka PKP ini berisiko dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Contoh total nilai penjualan (Dasar Pengenaan Pajak) Faktur Pajak yang digungung adalah senilai Rp.7.000.000.000,00. Maka risikonya adalah senilai Rp.140.000.000,00 (2% x 7 Milyar).

Namun, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja memberikan kepastian hukum atas dispute ini. PP Nomor 9 Tahun 2021 Bab IV Pasal 20 ayat (1) memberikan penegasan bahwa “Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, merupakan Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.”.

Oleh karena itu, PKP Pedagang Eceran e-commerce diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak yang dilakukan dengan cara digunggung.

Namun sebagai catatan, pembuatan Faktur Pajak digungung ini hanya sebatas untuk transaksi yang memenuhi kriteria sebagai Pedagang Eceran saja, sedangkan apabila PKP juga melakukan transaksi yang tidak memenuhi kriteria Pedagang Eceran seperti pemberian sewa, maka PKP ini tetap wajib membuat Faktur Pajak lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Artikel pajak ini ditulis oleh:

Albertus, B.M.
Konsultan Pajak FMB Partner

FMB Partner menyediakan jasa penghitungan, pelaporan pajak lengkap dengan penghitungan risiko perpajakannya. Sebelum terhambat, sebelum terlambat, sila tanya dan hubungi kami di  +6221 397 288 88atau admin@fmbpartner.com

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page