Header-Force-Majeure-FMB-Lawfirm

Force Majeure dan doktrin Rebus Sic Stantibus dalam Bencana Covid-19

For English version click here.

Melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12/2020 tentang Penetapan Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nonalam, yang ditandatangani oleh Presiden Widodo pada 13 April 2020, Covid-19 baru dinyatakan sebagai ‘bencana nasional’. Namun muncul kebingungan tentang konsekuensi hukum atas KEPPRES tersebut.

Konsekuensi hukum yang paling berpotensi yang sudah banyak didiskusikan di media local adalah apakah KEPPRES tersebut memungkinkan perusahaan dan pengusaha untuk mengklaim Force Majeure? Yang mana dengan demikian, mereka dibebaskan dari kewajiban yang disebabkan kedatangan mendadak peristiwa luar biasa, yang jauh melampaui kontrol pihak terlibat.

Dalam tulisan ini, kami akan membahas bagaimana situasi Force Majeure dalam bencana Covid-19 dan kaitannya dengan doktrin Rebus Sic Stantibus.

Apakah Pandemi COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai Force Majeure?

Secara etimologis Force Majeure berasal dari Bahasa Perancis yang berarti “kekuatan yang lebih besar”, dan “keadaan memaksa” atau “keadaan kahar” dalam Bahasa Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) tidak memberikan definisi Force Majeure, namun dalam Pasal 1244 dan 1245 tertuang ketentuan umum Force Majeure yang pada intinya membebaskan debitur dari segala biaya, rugi dan bunga sepanjang debitur dapat membuktikan adanya Force Majeure. Dalam Pasal 1244 dijelaskan bahwa:

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Selanjutnya dalam Pasal 1245:

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Sehingga suatu keadaan dikatakan sebagai Force Majeure apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

  1. Prestasi tidak dapat terlaksana disebabkan oleh kejadian tidak terduga;
  2. Sebab tersebut terjadi diluar dari kesalahan debitur;
  3. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Dalam konsep Force Majeure yang berlaku di Indonesia, terdapat 2 jenis yang tebagi atas:

  1. Force Majeure Absolut

Apabila debitur sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan kewajibannya, misalnya karena barang yang diperjanjikan sudah musnah.

  1. Force Majeure Relatif

Apabila debitur masih mungkin melaksanakan, tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar.

Pembedaan Force Majeure mutlak dan absolut ini terletak pada derajat ketidakmungkinan (imposibilitas). Jika ketidakmungkinannya sudah mutlak, tak lagi terbuka kemungkinan berubah, maka ia menjadi keadaan memaksa untuk lahirnya Force Majeure mutlak. Ketidakmungkinan ini tidak hanya berlaku untuk diri si debitur, melainkan ketidakmungkinan bagi siapapun di dalam kondisi demikian. [1]

Jika ketidakmungkinannya masih terbuka untuk jadi mungkin, kendati dengan pengorbanan yang besar, maka ini adalah Force Majeure relatif. Seandainya kendala ini suatu waktu menghilang atau mereda, masih dimungkinkan prestasi yang semula tidak dilaksanakan itu untuk dimintakan lagi agar dipenuhi oleh si debitur, namun kali ini kreditur tidak diperkenankan mengajukan pergantian biaya, kerugian, dan bunga.[2]

Dengan melihat unsur-unsur Force Majeure, penyebaran wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai Force Majeure karena situasi Covid-19 ini sendiri merupakan kejadian yang tidak terduga yang berada di luar kekuasaan manusia, kondisi tersebut tidak dapat dihindari dan bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian para pihak.

Pandemi Covid-19 sebagai alasan Force Majeure

Setelah dirilisnya KEPPRES No. 12/2020, penetapan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional oleh pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai Force Majeure, namun tidak serta merta dapat dijadikan dasar terhalangnya pemenuhan prestasi semua jenis perjanjian, Force Majeure tetap harus dilihat dari kondisi nyata halangan yang menyebabkan tidak terlaksanakannya kewajiban dalam perjanjian.

Dalam perjanjian, umumnya para pihak menyepakati batasan-batasan peristiwa Force Majeure, apabila suatu perjanjian secara tegas menyatakan bahwa wabah penyakit (outbreak) atau penutupan akses (lockdown) sebagai peristiwa Force Majeure, maka Pandemi Covid-19 dan lockdown oleh pemerintah dapat dijadikan sebagai alasan Force Majeure.

Apabila dalam perjanjian tidak secara tegas disebutkan wabah penyakit (outbreak) atau penutupan akses (lockdown) sebagai peristiwa Force Majeure, namun terdapat frasa “termasuk tetapi tidak terbatas” atau klausula yang menyatakan “kejadian-kejadian lain di luar kemampuan debitur” atau sejenisnya yang secara tegas maupun tidak tegas dinyatakan dalam perjanjian, maka harus diperhatikan prestasi perjanjian tersebut.[3] Apakah situasi Covid-19 benar-benar memaksa sehingga debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Apabila prestasinya merupakan kewajiban membayar utang, maka wabah penyakit (outbreak) atau penutupan akses oleh Pemerintah (lockdown) tidak dapat menggugurkan kewajiban pembayaran utang tersebut, dikarenakan kewajiban tersebut masih dapat dipenuhi dengan melakukan transfer melalui ATM, mobile atau online banking. Jika prestasinya berupa kewajiban melakukan sesuatu yang tidak dapat digantikan dengan orang lain, misal menyanyi dalam suatu konser, penyanyi tersebut dapat dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban sebagaimana dijanjikan dengan alasan wabah penyakit.[4]

Doktrin Rebus Sic Stantibus

Rebus Sic Stantibus, atau lengkapnya disebut “omnis convention intellegitur rebus sic stantibus”. Secara harfiah bermakna bahwa suatu perjanjian sah berlaku jika kondisinya masih sama seperti saat perjanjian itu dibuat. Artinya, jika memang kondisinya berubah, perjanjian itu menjadi tidak lagi sah.[5]

Rebus Sic Stantibus diatur dalam The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC), berdasarkan Pasal 6.2.2 adapun unsur-unsurnya:

  1. Adanya peristiwa yang secara fundamental mengubah keseimbangan. Hal ini dapat berupa naiknya biaya pelaksanaan kontrak atau menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang diterima oleh salah satu pihak.
  2. Peristiwanya terjadi atau baru diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah perjanjian disepakati.
  3. Peristiwanya secara rasional tidak diprediksi pada saat perjanjian disepakati.
  4. Peristiwanya diluar kontrol pihak yang dirugikan.
  5. Resiko dari peristiwa yang terjadi tidak diduga oleh pihak yang dirugikan

Penerapan Rebus Sic Stantibus pada masa Pandemi Covid-19

Perwujudan asas Rebus Sic Stantibus dalam hukum positif di Indonesia, sejauh ini hanya diatur dalam pasal 18 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang menyatakan bahwa “perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”. Di Indonesia yang menerapkan kepastian hukum, maka menggunakan prinsip Pacta Sunt Servanda secara mutlak dan hanya dikecualikan pelaksanaan prestasinya menjadi tidak mungkin. Sehingga, Rebus Sic Stantibus tidak dikenal dalam KUH Perdata di Indonesia.[6]

Seperti hal nya Force Majeure, apabila di dalam perjanjian telah dinyatakan secara tegas unsur-unsur atau kriteria Rebus Sic Stantibus, maka ketentuan itu mengikat para pihak sebagai undang-undang. Akibatnya, Rebus Sic Stantibus memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut renegosiasi perjanjian. Namun jika tidak dinyatakan dalam perjanjian tersebut, maka berlaku ketentuan undang-undang serta kepatutan.

Persamaan dan perbedaan Force Majeure dan Rebus Sic Stantibus/Hardship

Pada persamaannya baik Force Majeure dan Rebus Sic Stantibus keduanya merupakan peristiwa yang tidak diduga dan diharapkan terjadi pada saat perjanjian disepakati, hal tersebut terjadi diluar kesalahan dan resiko debitur.

Pada Force Majeure, debitur diberi dispensasi untuk tidak melaksanakan kewajibannya karena suatu keadaan yang tak terduga sebelumnya, yang apabila ia dipaksa untuk tetap melaksanakan kewajibannya, maka ia akan menghadapi kondisi yang berat akibat terkendala secara fisik dan hukum. Sehingga pada Force Majeure kendalanya harus bukan karena alasan ekonomi. Kendala fisik di sini misalnya berupa bencana alam, sehingga jalur transportasi terganggu dan barang tidak dapat diantar tepat waktu. Sementara yang dimaksud dengan kendala hukum, misalnya terjadi karena perubahan mendadak suatu peraturan yang sangat berkaitan dan menjadi dasar terkait isi kontrak.[7]

Katakanlah, dulu objek perjanjian adalah legal untuk diperjualbelikan, tetapi kemudian dinyatakan terlarang. Force Majeure, esensinya, tidak menjadikan kesulitan ekonomi sebagai alasan, misalnya karena debitur mengalami terlilit hutang atau bahkan pailit.[8]

Asas Rebus Sic Stantibus membolehkan alasan-alasan kendala ekonomi digunakan sebagai dasar untuk menghindar dari kewajiban kontrak. Alasan ini bisa diterima, misalnya, karena debitur tidak dapat melaksanakan kontrak akibat isi perjanjian itu sendiri sudah memberatkannya secara ekonomis dengan beban bunga yang sangat berat.[9]

Penetapan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional oleh pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai Force Majeure, namun tidak secara otomatis dapat dijadikan dasar ketidakmampuan suatu pihak memenuhi kewajibannya. Harus ada pembuktian bahwa ketidakmampuan suatu pihak menjalankan kewajibannya tersebut secara langsung disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Terhadap Perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya Pandemi Covid-19, apabila telah tertuang klausula yang menyatakan bahwa wabah penyakit (Pandemi Covid-19) dan penutupan akses oleh pemerintah (lockdown) sebagai Force Majeure, maka Pandemi Covid-19 dapat dijadikan dasar ketidakmampuan suatu pihak melaksanakan kewajibannya. Demikian pula dengan klausula Rebus Sic Stantibus, apabila di dalam perjanjian telah dinyatakan secara tegas unsur-unsur atau kriteria Rebus Sic Stantibus, maka berlakulah ketentuan tersebut sebagai undang-undang bagi para pihak. Bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut renegosiasi perjanjian. Namun jika tidak dinyatakan dalam perjanjian tersebut, maka berlaku ketentuan undang-undang serta kepatutan.

FMB & Partners Law Firm dapat membantu Anda dalam praktek hukum dan legal due diligence yang komprehensif pun membantu keperluan hukum serta legalitas mergers and acquisition bisnis Anda. Contact us for info and other legal practice at +62 21 5082 0033 or mail to mey@fmbpartner.com

_

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Group:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

_

[1] Shidarta, “Force Majeure dan Clausula Rebus Sic Stantibus”, tersedia di: https://business-law.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus-sic-stantibus/ (24 April 2020)

[2] Ibid.

[3] Tri Harnowo, “Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Perjanjian”, tersedia di: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian/ (30 Maret 2020)

[4]Ibid.

[5] Shidarta, “Force Majeure dan Clausula Rebus Sic Stantibus”, tersedia di: https://business-law.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus-sic-stantibus/ (24 April 2020), mengutip Aziz T Saliba, Rebus sic stantibus: A Comparative Survey, (Murdoch University Electronic Journal of Law, 2001)

[6] Akhmad Budi Cahyono, dalam “Talkshow memperingati hari Kartini dengan tema: Dapatkah Force Majeure dan Asas Rebus Sic Stantibus Diterapkan dalam Bencana Covid-19?” yang diselenggarakan pada tanggal 22 April 2020.

[7] Opcit.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

Comments

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *