Skip to main content Skip to search

Archives for Tax

Kepastian Hukum Bagi Para Pelaku Pengusaha Kena Pajak E-Commerce

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan Undang-Undang yang diselenggarakan berdasarkan asas: pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. Salah satu asas tersebut, yaitu kepastian hukum telah memberikan titik terang bagi para pelaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce), khususnya atas kewajiban pembuatan Faktur Pajak.

Setiap PKP wajib membuat Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku hingga tulisan ini dibuat. Namun pada umumnya, karakteristik PKP yang melakukan perdagangan e-commerce merupakan Pedagang Eceran dengan aktivitas usaha penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dengan jumlah transaksi penyerahan barang yang relatif banyak dengan nilai relatif kecil. Hal ini menyebabkan Pedagang Eceran mengalami kesulitan apabila diperlakukan sama seperti PKP lainnya dalam pembuatan dan penatausahaan Faktur Pajak. Kesulitan tersebut misalnya seperti PKP harus selalu mengisi data setiap pembeli (Nama, Alamat, dan NPWP), teknis penerbitan Faktur Pajak yang cukup membutuhkan waktu, dan sebagainya.

Oleh karena itu, melalui PER-58/PJ/2010 maka Pedagang Eceran diberikan kemudahan untuk membuat Faktur Pajak (yang digunggung) berupa:

  • bon kontan;
  • faktur penjualan;
  • segi cash register;
  • karcis;
  • kuitansi; atau
  • tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis

yang bentuk dan ukurannya dapat disesuaikan dengan kepentingan PKP Pedagang Eceran, sepanjang PKP Pedagang Eceran tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

  1. melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
  2. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
  3. pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

Namun yang menjadi masalah bagi para PKP Pedagang Eceran yang melakukan transaksi e-commerce adalah PKP tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya:

  1. tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya, melainkan melalui sebuah platform digital yang tidak diatur secara khusus teknis pelaksanaannya dalam peraturan yang bersangkutan;
  2. diperlukan pemesanan tertulis terlebih dahulu oleh pembeli secara otomatis pada platform digital yang digunakan setelah verifikasi pembayaran telah diselesaikan, sebelum pemesanan diproses oleh penjual.
  3. penjual tidak langsung menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli tidak langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya, melainkan penjual menyerahkan Barang Kena Pajak tersebut kepada kurir pengiriman terlebih dahulu.

Sehingga hal ini menyebabkan dilema pembuatan Faktur Pajak bagi para PKP Pedagang Eceran yang melakukan transaksi e-commerce.

Konsekuensi apabila PKP Pedagang Eceran e-commerce tetap menerbitkan Faktur Pajak yang digungung dan PKP ini dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai Pedagang Eceran karena 3 masalah yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Direktur Jenderal Pajak, maka PKP ini berisiko dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Contoh total nilai penjualan (Dasar Pengenaan Pajak) Faktur Pajak yang digungung adalah senilai Rp.7.000.000.000,00. Maka risikonya adalah senilai Rp.140.000.000,00 (2% x 7 Milyar).

Namun, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja memberikan kepastian hukum atas dispute ini. PP Nomor 9 Tahun 2021 Bab IV Pasal 20 ayat (1) memberikan penegasan bahwa “Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, merupakan Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.”.

Oleh karena itu, PKP Pedagang Eceran e-commerce diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak yang dilakukan dengan cara digunggung.

Namun sebagai catatan, pembuatan Faktur Pajak digungung ini hanya sebatas untuk transaksi yang memenuhi kriteria sebagai Pedagang Eceran saja, sedangkan apabila PKP juga melakukan transaksi yang tidak memenuhi kriteria Pedagang Eceran seperti pemberian sewa, maka PKP ini tetap wajib membuat Faktur Pajak lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Artikel pajak ini ditulis oleh:

Albertus, B.M.
Konsultan Pajak FMB Partner

FMB Partner menyediakan jasa penghitungan, pelaporan pajak lengkap dengan penghitungan risiko perpajakannya. Sebelum terhambat, sebelum terlambat, sila tanya dan hubungi kami di  +6221 397 288 88atau admin@fmbpartner.com

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

Pajak Penghasilan atas Kepemilikan Saham di Bursa

Sepanjang tahun 2020, BEI mencatat kenaikan jumlah investor saham mengalami kenaikan hingga 36,13 persen dibandingkan akhir tahun 2019. Hal ini tentu merupakan aktivitas ekonomi yang tidak akan dilewatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai strategi optimalisasi penerimaan pajak, yaitu pengumpulan basis data atas harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu sebagai investor saham di bursa, selain memahami kiat berinvestasi yang tepat, sebaiknya perlu juga untuk memahami aspek-aspek perpajakan terkait dengan kepemilikan saham di bursa.

Secara umum terdapat 2 jenis pajak penghasilan yang dapat dikenakan kepada investor saham di bursa efek, yaitu pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham dan dividen.

Transaksi penjualan saham

Transaksi penjualan saham di bursa efek dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,1% dari bruto nilai transaksi penjualan. Sebagai contoh terdapat transaksi sebagai berikut:

Dari ketiga transaksi tersebut, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah transaksi penjualan saham yang terjadi pada tanggal 3 Januari 2020 senilai Rp 21.000.000,00. Sehingga pajak penghasilan yang harus dipungut oleh penyelenggara bursa efek adalah senilai Rp 21.000,00 (Rp 21.000.000,00 x 0,1%).

Sebagai catatan, pada tanggal 2 Januari 2020, pajak penghasilan tidak dikenakan, karena walaupun nilai saham yang dibeli mengalami kenaikan, namun transaksi penjualan belum terjadi. Oleh karena itu, pajak penghasilan tidak terutang.

Lalu, mengingat pajak penghasilan dikenakan atas transaksi penjualan saham, artinya walaupun penjualan dilakukan dalam keadaan merugi, maka pajak penghasilan tetap akan dikenakan.

Dividen

Dividen merupakan pembagian keuntungan emiten kepada para pemegang saham yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada umumnya, apabila RUPS menyatakan akan membagikan dividen dan investor saham masih memiliki kepemilikan saham atas emiten tersebut hingga periode pembagian dividen tersebut, maka investor berhak untuk memperoleh dividen.

Dividen dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 10%. Sebagai contoh, apabila kita memperoleh dividen senilai Rp 1.000.000,00, maka pajak penghasilan yang harus dipotong oleh emiten adalah senilai Rp 100.000,00 (Rp 1.000.000,00 x 10%).

Mekanisme pemungutan dan pemotongan ini memudahkan para investor saham agar tidak perlu melakukan pembayaran atas pajak penghasilan yang terutang tersebut. Sehingga para investor saham sebagai Wajib Pajak hanya perlu melaporkan total dari nilai transaksi penjualan yang terjadi dan dividen yang dibagikan selama tahun pajak bersangkutan ke dalam SPT Tahunan pada bagian lampiran penghasilan yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final beserta nilai pajak yang telah dibayar melalui bursa efek dan dipotong oleh emiten yang bersangkutan.

Artikel pajak ini ditulis oleh:

Albertus, B.M.
Konsultan Pajak FMB Partner

FMB Partner menyediakan jasa penghitungan, pelaporan pajak lengkap dengan penghitungan risiko perpajakannya. Sebelum terhambat, sebelum terlambat, sila tanya dan hubungi kami di  +6221 397 288 88atau admin@fmbpartner.com

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

EU VAT CHANGES FOR 2015

There are two new directives, first for the fast reaction mechanism aimed towards preventing VAT fraud. Second one is for the optional and temporary application of the reverse charge mechanism in relation to supplies of certain goods and services. Quick Reaction mechanism provides the legal basis to the countries that are members of the EU to integrate an emergency measure in they are in position to serious case of sudden and massive VAT fraud.

Read more

FUNDAMENTAL ACCOUNTING

Financial statements are prepared according to agreed upon guidelines. In order to understand these guidelines, it helps to understand the objectives of financial reporting. The objectives of financial reporting, as discussed in the Financial Accounting standards Board (FASB) Statement of Financial Accounting Concepts No. 1, are to provide information that

Read more

SAVE ON TAXES

Value Added Tax (VAT) is a tax on consumption levied in the United Kingdom by the National Government. It was introduced in 1973 and is the third largest source of government revenue after Income Tax and National Insurance. It is administered and collected by HM revenue and customs, primarily through the Value Added Tax Act 1994. VAT is levied on most goods and services provided by registered businesses in the UK and some goods and services imported from outside the European Union.

Read more

PROPER INVOICE INFO

Financial statements are prepared according to agreed upon guidelines. In order to understand these guidelines, it helps to understand the objectives of financial reporting. The objectives of financial reporting, as discussed in the Financial Accounting standards Board (FASB) Statement of Financial Accounting Concepts No. 1, are to provide information that

Read more