Skip to main content Skip to search

Archives for Management

7 Tips Adaptasi Usaha saat Pandemi

Ketika bisnis kembali dibuka setelah PSBB pandemi Covid-19, saatnya lakukan adaptasi kebutuhan baru pelanggan. Untuk memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin, kita mungkin perlu mengubah metode pemasaran atau investasi bisnis. Para pebisnis dari komunitas UMKM memiliki beberapa kiat untuk menavigasi perubahan ini. Baca terus untuk ulasan selengkapnya:

Kenali cara menangani kejenuhan karena Covid-19

Banyak pelanggan yang sudah mulai bosan mendengar bagaimana tanggapan perusahaan, pebisnis atau brand terhadap Covid-19. Jadi, ketika bisnis kembali dibuka oleh pemerintah, Anda perlu mencari cara untuk menyesuaikan bisnis Anda dengan kenyataan tanpa membuat kejenuhan bertambah.

Contoh yang dapat dilihat adalah bagaimana KFC berkontribusi pada kepatuhan protokol Normal Baru dalam menyambut kembalinya bisnis mereka.

Tingkatkan promosi/iklan saat krisis

Meskipun traffic maupun interest pelanggan meningkat pada strategi promosi bisnis yang sudah Anda lakukan sekarang, krisis ekonomi akan pandemik kemungkinan akan berlanjut bahkan jauh setelah bisnis Anda dibuka kembali.  Hal ini menyebabkan beberapa bisnis untuk mengurangi anggaran promosi/iklan mereka untuk menjaga kesehatan arus kas perusahaan agar berhasil melewati krisis ini. Terutama media cetak seperti koran dan majalah yang dapat dilihat dari sangat berkurangnya jumlah iklan yang muncul hingga tutupnya media tersebut.

Namun berlainan dengan hal tersebut, saat ini adalah saat yang tepat untuk meningkatkan investasi bisnis Anda. Bagi pebisnis dan pelaku usaha, iklan adalah jenis investasi berharga yang cermat, bisa dengan cara promosi atau pasang iklan di media yang tepat. Yaitu iklan pada media daring; iklan digital atau online yang dapat dilihat mengalami peningkatan selama krisis ini.

Jenis-jenis iklan online/digital ada beragam, di antaranya ada iklan banner (iklan dengan ilustrasi gambar dan sedikit tulisan) dengan berbagai ukuran dan banyak pilihan posisi iklan, yang mana biasanya ketika pembaca klik iklan banner tersebut akan diarahkan ke website perusahaan atau ke artikel media online, untuk mengetahui lebih jelas tentang apa pesan atau informasi yang ingin disampaikan.

Selain itu juga ada iklan jenis content marketing berupa advertorial, yang mana bisa dikemas secara soft selling maupun hard selling. Jika perusahaan Anda sudah berinvestasi dengan pasang iklan di media online, berarti Anda sudah berada di jalur yang tepat.

Jalankan bisnis Anda lebih efisien dari sebelumnya

Banyak bisnis kehilangan pendapatan dalam beberapa bulan terakhir, sehingga penyesuaian sangat diperlukan saat Anda bersiap meningkatkan operasional bisnis agar dapat buka kembali. Misalnya, meningkatkan efisiensi bisnis dengan bantuan teknologi seperti sistem operasi untuk keuangan dan manajemen bisnis Anda.

Buatlah acara virtual yang sukses

Bahkan dengan banyaknya bisnis yang telah dibuka Kembali, masih aka nada acara berskala besar yang perlu ditunda di masa mendatang. Ini berarti Anda perlu merencanakan kembali bagaimana acara Anda akan dilakukan pada masa sekarang. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai acara virtual atau online. Webinar, seminar online, konser virtual maupun campaign kolaborasi online sudah dilakukan oleh banyak brand, baik yang dikelola sendiri maupun bekerjasama dengan mitra.

Cek bagaimana bisnis lain menangani krisis

Ada banyak hal yang perlu dipelajari dalam menavigasi waktu yang tidak pasti ini bagi bisnis dan industri lainnya. Seperti gencar melakukan promosi digital, melakukan program edukasi, maupun kolaborasi.

Membentuk dana darurat

Jika pandemic belum menunjukkan pentingnya menjaga cadangan dana darurat, maka tidak ada yang bisa Anda lakukan. Jika ditanya mengenai ukuran dana darurat yang sesuai, saran umum adalah untuk memiliki dana setidaknya 3-6 bulan biaya operasional dasar sebagai dana darurat. Ini dapat mencakup biaya seperti sewa, utilitas, transportasi dan asuransi.Konsep dana darurat ini sangat penting baik untuk pebisnis maupun perorangan.

Perbaiki konten Brand Anda

Covid-19 telah mengubah hampir segalanya bagi pelanggan. Jadi, jika konten Anda yang dulu sudah tidak berlaku pada situasi saat ini, maka Anda tidak lagi relevan dalam melayani pelanggan maupun melakukan bisnis Anda. Konten atau isi pesan brand yang bersifat berkaitan dan konsisten dapat menarik dan mempertahankan pelanggan atau audiens yang sudah ditetapkan sebagai target pasar bisnis Anda.

Jika Anda memiliki saran bisnis untuk UMKM dan lainnya, silakan kirim tips Anda ke Komunitas FMB Group: sosmedfmb@gmail.com

_

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Group:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

How to wrap your business up with a nice little bow for year-end

Ah, the end of the year. It’s time for holiday promotions, boosted sales (hopefully), and year-end preparations. If you don’t prepare for the end of the year and follow a checklist, you’ll probably find yourself burning the candle at both ends.

Coming from an experienced business owner, it’s never too early to start preparing for the year-end. Get a jump start on your year-end checklist and avoid stress by learning how to wrap up your business.

1. Complete End-Of-The-Year Reviews

The end of the year is a great time to review how well your team worked together. But, how can you see that? Cue performance review time.

Year-end is one of the best times of the year to hold performance reviews. You can discuss employees’ accomplishments from the year as well as goals they hope to reach in the new year. Not to mention, performance evaluations give you the opportunity to find out how your employees are feeling. Listen to your employees’ concerns and let them know their opinions matter.

2. Update Your Payroll Records

If you want to start on the right foot in the new year, you need to have all of your employee information organized. So, what does this mean for your business, you ask? Well, this means you need to get your payroll records in order before the year-end.

As an employer, it’s your duty to make sure everything is straight with your payroll records before tax time rolls around. Otherwise, it could cause a plethora of payroll problems for both you and your employees.

You can use payroll software to simplify the process and take the load off of your shoulders. If you opt to handle payroll yourself, be sure to handle tasks like:

  • Verifying employee wages, benefits, and deductions
  • Checking employment tax rates (they tend to change annually)
  • Making sure you recorded all paychecks
  • Recording year-end bonuses and payments.

The sooner you start, the better. When the new year starts, you’ll have even more on your plate, so it’s best that you get a head start on the end-of-the-year payroll process.

3. Tidy Up Your Accounting Books

If you want your accounting books to be in tip-top shape for the new year, take some time to organize your books and business receipts.

Keeping your books nice and tidy is an essential part of staying up-to-date for income tax season. And let’s face it, no business owner wants to be scrambling at the last minute (or maybe that’s just me).

Here are just a few of the things you should be doing at year-end to get your books in order:

  • Gather financial statements
  • Count and cross-check inventory
  • Organize business receipts
  • Reconcile bank accounts

To simplify your year-end accounting process even further, you can organize from the get-go (aka stay organized the entire year) or use accounting software to track financial information.

4. Review Your Business and Marketing Plans

Remember those goals you set at the end of last year in your business and marketing plans (and hopefully looked at throughout the year)? It’s time to revisit those goals you set and see where you stand.

Take a look at your business and marketing plans and review your year. Did you meet the goals you listed in your plans? Or, did you fall short somewhere?

If you didn’t reach your goals, use the end of the year to rethink your strategies and start fresh. Update your plans if you’ve had major changes to your business throughout the course of the year.

Remember, nobody’s perfect. Chances are, you’re going to have a few goals you didn’t reach. And that’s OK! Find out why you didn’t reach certain goals during the year and make it your mission to check it off your list in the new year.

5. Set Goals For The New Year

If you want to grow your business during the new year, you need to have a plan and set reachable business goals.

When the year starts to come to a close, set aside time to think about what goals you want to reach in the upcoming year. Some goals your small business might have for the new year include:

  • Opening a second business location
  • Making X sales in the first quarter
  • Hiring additional employees
  • Expanding your offerings

Your goals can be large (e.g., remodeling your store) or small (e.g., cleaning out your filing cabinet). When thinking about your goals, just make sure they’re attainable. Don’t set goals that you clearly can’t reach within the next year.

Based on your goals, build an action plan and timeline. Your action plan will help you stay on track and give you a timeline to complete said goals.

6. Do A Little Relaxing

Last but not least, don’t forget to cut yourself some slack at year-end. You’re a busy business owner, but that doesn’t mean you have to work your butt off 24/7.

According to one source, a whopping 70% of small business owners do not see a holiday as a vacation from work. Trust me when I say this is one statistic you do not want to fall into.

The best gift you can give yourself (and your family and friends) is your presence. So, attend that holiday party. Bake those cookies with your kids. Hang out with your loved ones. Do whatever you need to do to kick back, relax, and spend some quality time with the people you care about the most.

_

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

Foreign investment in Indonesia’s e-commerce sector

To focus on the development of e-commerce potential of the country, the Indonesian government recently opened up the sector for foreign investment. In 2016, through the Presidential Decree No. 44/2016, Indonesia announced changes to its Negative List by removing the e-commerce industry from the list of prohibited sectors.

The updated list permits 100 percent foreign ownership of e-commerce businesses and companies approved by the country’s Investment Coordinating Board (BKPM). The caveat, however, is that the foreign e-commerce business must invest at least 100 billion IDR (US$6.67 million) in the business; or, create at least a 1,000 new employment positions for local workers through the foreign investment.

Investors that do not meet the threshold of US$6.67 million can opt for a joint venture with a local partner; investment below the IDR 100 billion levels is limited to a maximum 49 percent stake.

E-commerce businesses that can be fully (100 percent) owned by foreigners include the following:

  1. Reservation websites for services such as hotel or restaurants;
  2. Web portals that publish contents such as articles, audios, and videos using the content provided or made by the users; and
  3. Marketplace websites that enable the sellers to meet the buyers.

E-commerce businesses that cannot be fully owned by foreigners, and have a maximum permissible limit of 49 percent partnership include the following

  1. Content publishing websites made by the company itself;
  2. Marketplace websites with opportunities for the sellers to advertise their products or services.
  3. Distribution services websites that allow the company to deliver services.

The ease in regulatory environment sets out a strong foundation for the e-commerce industry in the country. It gives foreign companies with a low budget a chance to explore Indonesia’s local market and simultaneously helps domestic companies get access to foreign know-how in the sector.

The presence of liberal government legislation along with Indonesia’s evolving digital landscape offers businesses a unique opportunity to tap its growing e-commerce potential.


If you’re an investor or just starting to establish such business, you will need more to digital industry guidelines, business licensing and advising. Contact us for e-commerce and technology industry legal practice at +62 21 5082 0033 or mail to mey@fmbpartner.com

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Read more

Risiko Perpajakan atas Penutupan Perseroan Terbatas

Sebuah Perseroan Terbatas (“PT”) secara resmi didirikan berdasarkan akta pendirian yang diterbikan oleh notaris dan disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keberadaan PT ini akan terus berlangsung ada, selama tidak ada keputusan untuk melakukan upaya penutupan, baik keputusan dari pihak internal yang bersifat secara suka rela ataupun pihak eksternal yang bersifat secara memaksa karena ketentuan hukum yang berlaku.

Apapun penyebab atas keputusan penutupan tersebut diambil, keputusan penutupan harus dilaksanakan dengan cara yang tepat. Namun pada praktiknya, terutama yang sering terjadi pada usaha kecil mikro-menengah (“UMKM”), setelah PT ditutup, para penanggung jawab PT dituntut untuk membayar sejumlah tagihan pajak yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Meskipun keberadaan PT tersebut secara resmi telah berakhir.

Hal ini disebabkan oleh kekeliruan atas prosedur penutupan PT yang diambil. Pada hukumnya, prosedur penutupan PT dibagi menjadi dua langkah utama, yaitu: penutupan PT secara formal, dan penghapusan NPWP.

Pada langkah pertama yaitu penutupan PT secara formal, salah satu kewajiban PT adalah melakukan proses likuidasi, yaitu: menyelesaikan seluruh kewajiban yang dimiliki, menjual harta perusahaan, dan mengembalikan sisa hasil usaha kepada para pemegang saham.

Proses likuidasi ini kerap sekali dilakukan oleh UMKM tanpa memperhatikan ketentuan standar akuntansi dan perpajakan yang berlaku, sehingga pada proses ini para penanggung jawab PT merasa telah menyelesaikan kewajibannya begitu saja. Padahal, setiap transaksi yang terjadi pada proses likuidasi dapat memunculkan risiko perpajakan baru.

Berikut beberapa contoh transaksi:

  1. Transaksi penjualan harta

Ketika PT menjual sebuah mesin dengan nilai lebih tinggi dibandingkan nilai buku yang dicatat, maka selisih nilai tersebut merupakan keuntungan modal yang merupakan objek pajak penghasilan.

Nilai Buku            = Rp.100.000.000,00

Nilai Dijual           = Rp.150.000.000,00

Keuntungan       = Rp.50.000.000.00 (objek pajak penghasilan)

  1. Pembebasan Utang

Setelah PT menjual seluruh harta yang dimiliki namun tetap belum mampu untuk menyelesaikan sisa kewajiban yang dimiliki, sehingga kewajiban tersebut menjadi gagal bayar. Maka sesuai dengan ketentuan UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf k “keuntungan karena pembebasan utang” merupakan objek pajak penghasilan. Berikut contoh perhitungannya:

Utang awal         = Rp.1.000.000.000,00

Pelunasan           = Rp.200.000.000,00

Gagal Bayar        = Rp.800.000.000,00 (objek pajak penghasilan)

Risiko perpajakan ini akan diketahui ketika PT melakukan langkah kedua dalam penutupan PT yaitu mengajukan proses penghapusan NPWP. Adapun salah satu prosedur wajib yang dilaksanakan sebelum Ditjen Pajak memberikan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah pemeriksaan. Apabila Ditjen Pajak memutuskan untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat all tax dengan rentang periode yang cukup panjang, maka risiko perpajakan yang akan terungkap tidak hanya risiko perpajakan atas transaksi likuidasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Melainkan juga risiko perpajakan tahun-tahun sebelumnya yang menimbulkan utang pajak yang wajib dibayar oleh PT.

Karena keberadaan PT secara formal telah dibubarkan, maka utang pajak yang wajib dibayar oleh PT wajib ditanggung renteng secara pribadi oleh pengurus PT (UU KUP Pasal 32 ayat (2)). Oleh karena itu, untuk meminimalisir segala kemungkinan risiko yang dapat terjadi maka diperlukan risk assestment dan manajemen yang tepat sebelum melakukan langkah upaya penutupan PT.

_

Artikel pajak ini ditulis oleh:

Albertus, B.M.
Konsultan Pajak FMB Partner

FMB Partner menyediakan jasa penutupan PT lengkap dengan penghitungan risiko perpajakannya. Sebelum terhambat, sebelum terlambat, sila tanya dan hubungi kami di 021-5082-0033 atau admin@fmbpartner.com

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

Instagram Page

Read more

Hati hati Fintech Ilegal

Industri fintech merupakan bagian dari ekonomi digital atau industri 4.0. Transaksi, melakukan pinjaman uang tanpa tatap muka, gerakan non-tunai  adalah hasil dari industri fintech yang berkembang pesat. Namun, di tengah perkembangan fintech Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang tidak menyadari apakah penyelenggara fintech yang meminjamkan dana merupakan perusahaan yang legal atau ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur keberadaan penyelenggara fintech berjenis Peer-to-Peer Lending (P2PL) pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016). POJK 77/2016 sebagai kerangka hukum fintech berjenis P2PL mewajibkan Penyelenggara/platform fintech lending untuk mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjamnya agar dapat menilai tingkat risiko peminjam dan menentukan tingkat bunga.

Menjamurnya penyelenggara fintech ‘nakal’ membuat OJK juga mengeluarkan kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK 13/2018) yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri fintech. Inovasi Keuangan Digital (IKD) adalah sebutan fintech dari OJK yang didefinisikan sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

OJK merasa inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Sesuai dengan POJK 77/2016, OJK mengawasi penyelenggara P2PL yang berstatus terdaftar atau berizin dan sampai Februari 2019 sudah ada 99 perusahaan fintech P2PL yang terdaftar dan berizin OJK.

Adapun hingga pertengahan Maret 2019, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 168 entitas fintech ilegal. Satgas juga mengklaim telah mendeteksi 803 entitas fintech ilegal dan meminta Kemkominfo untuk menutup fintech ilegal tersebut.

fintech ilegal data ojk

Sumber: OJK

Maraknya praktik fintech ilegal tentu mengganggu kegiatan industri yang berizin. OJK sudah memastikan bahwa penyelenggara fintech P2PL yang tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK dikategorikan sebagai P2PL ilegal. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan layanan peminjaman online dari fintech P2PL jika tidak terdesak, terlebih lagi layanan/penyelenggara pinjam online ilegal. OJK mengingatkan keberadaan P2PL ilegal tidak dalam pengawasan pihak manapun, sehingga transaksi dengan pihak P2PL ilegal sangat berisiko tinggi bagi para penggunanya.

Salah satu cara mewaspadai fintech P2PL ilegal adalah dengan minimnya syarat atau ketentuan layanan, informasi alamat, telepon dan call center dari kantor fintech tersebut. Otorisasi akses aplikasi saat pemasangan di gawai pun perlu diperhatikan.

Pasalnya, setiap fintech yang telah terdaftar/berizin dari OJK telah dilarang untuk mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari gawai pengguna fintech lending yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna. Hal ini dikuatkan dengan tindakan preventif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang telah membentuk komite etik untuk mengawasi pelaksanaan kode etik operasional perusahaan fintech.

Hal ini dilakukan untuk memberi perlindungan konsumen. Salah satu isi dari kode perilaku tersebut adalah larangan mengakses kontak, layanan pesan singkat dan penetapan biaya pinjaman maksimal. Sehubungan dengan biaya pinjaman, perusahaan fintech tidak boleh menetapkan biaya pinjaman lebih dari 0,8 persen per hari dengan penagihan maksimal 90 hari. Asosiasi juga bekerja sama dengan perusahaan gerbang pembayaran ataupayment gateway untuk mencegah kehadiran fintech ilegal. Perusahaan payment gateway berkomunikasi dengan asosiasi agar tidak melayani perusahaan fintech ilegal.

Dalam perkembangan industri 4.0, salah satu kebutuhan fintech terhadap pasar modal saat ini adalah kebutuhan pemenuhan perizinan. Pada hal ini, konsultan hukum berperan memastikan rencana investor fintech sesuai dengan aturan dan regulasi di Indonesia. Selain itu, konsultan hukum juga dapat mendampingi pelaku usaha saat berhadapan dengan regulator untuk memperoleh perizinan.

Bingung menentukan perizinan usaha yang Anda butuhkan? Tidak ingin ada kendala dalam menjalankan bisnis Anda? FMB & Partner Lawfirm siap membantu Anda, silakan sapa kami di 02150820033 dan mey@fmbpartner.com

Artikel diolah dari berbagai sumber. 

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

Instagram Page

Read more

Who’s going to win: Millenials vs Managers vs Headphones

This month’s millennial management question: Why are my millennial employees always wearing headphones at work?

This is a common question we get a lot, both from managers who feel ignored by their earbud-wearing young employees and by millennial professionals who don’t understand why headphones are a problem. Whichever side of the debate you’re on, it’s helpful to step into the shoes (ear canals?) of both perspectives.

ADVICE FOR MANAGERS: THERE’S A REASON THEY’RE WEARING HEADPHONES

Let’s face it, offices can be distracting. Noise — in the form of overheard phone calls, coughing colleagues, ringing cell phones or nearby construction — is a real problem, especially in modern open office layouts. One study from Oxford Economics found that “the ability to focus and work without interruptions” was a top office concern for two-thirds of respondents of all generations. Realize that for a millennial, popping in earbuds serves much the same purpose as you closing your door (if you’re one of the few who still has one).

Some studies indicate music can help workers concentrate, especially on repetitive tasks. Whether you buy the evidence or not, many millennials truly believe that music helps them work better. This is, in fact, the top reason younger workers tell me they wear headphones: because it helps them to be more focused and productive.

Background music is literally the soundtrack of millennials’ lives: In fact, a recent study found that millennials listen to 75 percent more music on a daily basis than boomers. While people of all generations love music, those of us in previous generations didn’t have access to personal headsets until we were much older. (The Sony Walkman wasn’t invented until 1979.)

Okay, so millennials can make a good argument for why they listen to music at work. What if it still bothers you?

As always, it is perfectly okay for you to set boundaries and let your employees know you’d prefer they not wear headphones at certain times; say, when clients are around or when you’re working on a team project with a lot of conversations happening all the time. The important thing is to explain why you want your employee to be earbud-free. For instance, you might say, “When you’re editing a spreadsheet or working on data entry, it’s totally fine to listen to music. But today while we’re working on this sales deck I really need us all to be available to each other.”

It’s also recommended reminding younger professionals that availability is an opportunity. If you are a boss and want to brainstorm with someone on a new marketing idea, who are you going to ask to join — the person who is available and attentive or the one who is lost in her music?

Finally, make sure you aren’t promoting the loner norm by closeting yourself in your own office. If you aren’t walking around and interacting with your team, there’s little incentive for them to take those earbuds out and participate in the ambient office action.

ADVICE FOR MILLENNIALS: YOU CAN WEAR EARBUDS — IF YOUR COMPANY ALLOWS IT — BUT BE STRATEGIC

If you are the one craving music at work, here are some tips to keep in mind:

  • Keep your music at a volume where you can still hear what’s going on around you, and where others can’t hear your music.
  • Let your manager know when you’re putting on your music and share why: “I really need to concentrate on this spreadsheet, and the earbuds help me tune out distractions. Is there anything I can do for you first?”
  • Devise a signal that your team can use so they’re not shouting at you to get your attention. Maybe they’ll knock on the desk in front of you or wave their arms. Make sure that you look up every now and then to be aware of what’s going on around you; you can have your music on and still be responsive.
  • Watch the lyrics in your music. Yes, everyone in the office is an adult, but there are still some lyrics that might be offensive to some, and you wouldn’t want to lift out your earbuds and have your supervisor hear a slew of obscenities.
  • Only use headphones when you really need to for concentration. A lot of learning happens when you’re just listening to overheard conversations and the buzz around the office. Being on high alert also allows you to know if there’s a situation where you could jump in to help.
  • Remember that even though having earbuds in constantly is normal to your generation, to others it signals that you are not involved or are tuned out — not the message you want to send your supervisor. If you’re always in your own world, it can be hard to build the working relationships that occur naturally just from the small talk as someone walks by.

This article originally published by Lindsey Pollak..

_

Find our newest updates on FMB Partner official social media:

Facebook Page

Instagram Page

Read more

Representative Offices in Indonesia in a Nutshell

A foreign investor could set up a Representative Office to study the market for a maximum period of 5 years. Foreign Representative Office is an office incorporated by an overseas company to represent itself in Indonesia with a view to managing the interest of the company or the affiliated companies in Indonesia and/ or in other countries and/ or to prepare the establishment and development of foreign investment companies in Indonesia.

Foreign Representative Office usually has limited functionality and generally are prohibited from directly engaging in operational activities, signing contracts, issuing official invoices, receiving payments from its clients, and directly engaging in any other profit-generating activities.

Foreign representative office (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing or KPPA) is usually set up when a foreign company wishes to establish a presence in Indonesia but does not (yet) intend to actually carry on any business there. To put it simply, KPPA is merely an administrative arrangement and primarily designed for non-commercial activities. Legally, a KPPA is not a business entity per see and not allowed to perform any activity with the purpose to generate profits.

The requirements and procedure to form a representative office in Indonesia are governed by the Regulation of The Chairman of BKPM No. 15 of 2015 Regarding Guidelines and Procedures for Licensing and Non-Licensing Investment. According to this regulation, there are 3 types of Representative Offices which can be incorporated in Indonesia, namely:

  1. Foreign Company Representative Office (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing or KPPA).

The functionality of KPPA is limited to:

  • Manage the parent company’s corporate interests.
  • Prepare the establishment and development of its business in Indonesia.

The documents required to incorporate KPPA are as follows:

  • Copy of Articles of Association of the foreign company represented and any amendment(s) in English or its translations in Bahasa Indonesia from a sworn translator.
  • Letter of appointment from the foreign company represented to whom which will be proposed as a Representative Executive.
  • Copy of passport of director of the company to be represented.
  • Copy of valid passport (for foreigner) or a copy of identification card number (for Indonesian citizen) who will be proposed as a Representative Executive.
  • Letter of a statement concerning the willingness of Representative Executive to stay, and only work in the position as the Representative Executive without doing other business in Indonesia.
  • Power of Attorney (PoA) if the application is not obtained directly by Representative Executive.

Important Notes for KPPA:

  • KPPA can only be incorporated in the capital of Indonesian provinces (e.g. Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Kalimantan, etc.).
  • The location of KPPA must be in the office building.
  • KPPA permit is valid for 3 years and can be extended 2 times for 1 year each.
  • After 5 years KPPA may be granted an extension for different activities than before.
  • KPPA must be incorporated in an office building or tower.
  • In case Representative Executive is a foreigner, he/ she must obtain a Temporary Stay Permit Card (Kartu Izin Tinggal Terbatas or KITAS) and Work Permit to stay and work in Indonesia.

  1. Foreign Company Trade Representative Office (Kantor Perwakilan Perusahaan PerdaganganAsing or KP3A).

The functionality of KP3A is limited to:

  • Introduce, promote and market the goods produced by a parent company, as well as providing information, or directions for use and importation of goods to companies or users in Indonesia.
  • Conduct market research and surveillance in Indonesia for domestic sales of goods produced by the parent company.
  • Conduct market research on the items required by parent companies abroad (who appointed the company in Indonesia) as well as providing information about the terms of the export of goods to companies in Indonesia.
  • Closing contracts for and on behalf of the company that is appointed by the parent company in Indonesia for export of goods.

In order to perform the trading related activities in KP3A, a Foreign Company Trade Representative License (Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing or SIUP3A) must be obtained from BKPM OSS-C. The documents required to obtain SIUP3A are as follows:

  • Letter of appointment from the foreign company represented to whom which will be proposed as a Head of Representative Office.
  • Letter of intent concerning the activity of representative office in Indonesia and the regulation to not engage in any trading activities as well as selling transaction.
  • Letter of a statement concerning the willingness of Representative Executive to stay, and only work in the position as the Representative Executive without doing other business in Indonesia.
  • Letter of reference from a Commercial Attaché/ Representative of the Embassy of the Republic of Indonesia in the country of origin.
  • Head of Representative Office must attach the following documents:
    • Curriculum Vitae or CV (Daftar Riwayat Hidup).
    • Foreign citizen: a copy of valid passport and Foreign Worker Employment Plan (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing or IMTA).
    • Indonesia citizen: a copy of valid resident identity card (Kartu Tanda Penduduk or KTP) and Tax ID (NPWP).
  • Letter of domicile of KP3A from building management or local official.
  • Copy of temporary SIUP3A.
  • PoA if the application is not obtained directly by Head of Representative Executive.

Important Notes for KP3A:

  • KP3A is prohibited to carry out any trading activities and sales transactions such as submitting tenders, signing contracts, settling claims, etc.
  • KP3A can be incorporated into the capital of provinces, districts, and cities in Indonesia.
  • KP3A must be incorporated in an office building or tower.
  • In case the Representative Executive is a foreigner, he/ she must obtain a Temporary Stay Permit Card (KITAS) and Work Permit to stay and work in Indonesia.
  1. Foreign Company Construction Representative Office (Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi or BJUK).

The license can be obtained by a Foreign Construction company with large-scale qualification as stipulated in the Ministerial Regulation. BJUK License can be used to undertake construction service business activities throughout the territory of Indonesia. BJUK License is valid for 3 years and can be extended.

Documents required for the obtainment of BJUK are as follows:

  • Application Letter (original in Bahasa Indonesia).
  • Copy of Article of Association of Company from mother country which has been legalized by a public notary or competent authorities in the country of origin.
  • General data on foreign construction services business entity.
  • Original letter of recommendation from the Indonesian Embassy in a country of origin which states that the construction company is legally registered in the country and has a good reputation.
  • Copy of valid construction service permit of the parent company which has been certified by the issuing authority.
  • Copy of equalization certificate legalized by an Institute of national level.
  • Original letter of appointment for the Chief Representative of BJUK by the parent company.
  • Record of latest financial statements of the parent company which has been audited by a public accountant.
  • Copy of passport or identity card of Chief Representative.
  • The CV of Chief Representative.
  • Domicile Certificate of the Representative Office in Indonesia issued by the local municipality office.
  • Letter of a statement of truth and authenticity of documents (original).
  • Letter of a statement that the directors or commissioners of the parent company are not serving as commissioners or board of directors in other construction companies (original).
  • Original PoA stamped and signed by company directors if the application is not directly carried out by Chief Representative Executive along with documents of the receiver of PoA.

Benefits of a KPPA:

  • Only 3 working days to process.
  • 100% foreign ownership is allowed.
  • Minimum expenses, no investment required.
  • Shareholders and directors are not necessary.
  • Fast incorporation and set up.
  • Establish a market presence in Indonesia very inexpensively.
  • Full compliance with law and regulations in Indonesia.
  • Able to apply limited stay permits (KITAS) for its foreign executives.
  • A KPPA enjoys special tax treatment and the tax authorities do not normally seek to tax a representative office. This practice is based on the theory that the KPPA carries on no business and hence has no profits here to tax.

Interested in opening a representative office in Indonesia? But still not sure which one your business needs? Get help from the experts in Indonesia company formation. FMB Partner helps entrepreneurs and international businesses set up in Indonesia.

To consult about your law, legal problems or company establishment in Indonesia, you can reach our Sr. Legal Consultant, Mey at mey@fmbpartner.com.

Let’s discuss business over a cup of coffee.

Find our newest updates on FMB Partner official social media:

Facebook Page

Instagram Page

Read more

5 Business Books That Should Be On Your Holiday List

One of the best parts about the Holiday season is all that free time you have to curl up on your couch with a good book. On the other hand, one of the least fun parts (or at least, to some people!) is having to find ideas of gifts for all your friends, family, and your acquaintances.

In this blog, we want to help with you both instances: here are 5 business books that should be on your holiday list.

1. The Culture Code: The Secrets Of Highly Successful Groups, by Daniel Coyle

A business is not just its leader – it’s an entire group of people, all working together towards a common goal. Or at least, that’s how it should be.

But how do you get a group of people to fight towards the same objectives? How do you build (and sustain) a great culture for your company and your own group of people? And how do you become a great leader or manager?

Coyle starts his book, The Culture Code, with a simple example of an experiment between 2 groups: kids in kindergarten and college students. Each group had to work towards a common goal: build the highest tower using straws and marshmallows.

2. Moneyland: Why Thieves And Crooks Now Rule The World And How To Take It Back, by Oliver Bullough

Named The Sunday Times Business Book of The Year, Moneyland is a must-read not only for business people but for anyone interested in making sense of a very foreign world: the kleptocrats, tax havens, shell corporations, extreme corruption and so on.

Oliver Bullough looks at numerous countries all over the world, both those who shelter the corrupt and those who facilitate their corruptness, from Ukraine to the United Kingdom and from Russia to the US.

The book is highly readable, thoroughly researched, thought-provoking and somehow both scary and humorous at the same time. Read it to find out how the rich and powerful are able to skirt through laws and regulations and why there is so much corruption even in the biggest Western countries.

3. Crushing It!: How Great Entrepreneurs Build Their Business And Influence – And How You Can Too, by Gary Vaynerchuck

Following up on his book, Crush It!, published back in 2009, Gary Vee is back with a new and updated version: Crushing it!

Whether you read the first one or not, Crushing It! still makes for wonderful reading for aspiring (and existing) entrepreneurs, as there are quite a few changes and updates made in the current book.

To start with, he begins by sharing stories and case studies from some of the entrepreneurs who have read Crush It! and have successfully implemented the strategies and principles they learned from the book.

These stories are not only very engrossing but they also provide their own bits of useful advice. And following them, Gary quickly takes us through the basic principles that were outlined in his previous book, principles aimed to help entrepreneurs find their own groove to achieve success.

4. The Book Of Mistakes: 9 Secrets To Creating A Successful Future, by Skip Prichard

What if success isn’t due to what you do but rather what you don’t do?

This is the basis of Skip Prichard’s Book of Mistakes, a very interesting book that actually uses fiction to motivate people and teach them important lessons about success – and achieving it.

Prichard introduces David, a man who feels disheartened with the world and what he’s achieved so far, even though in theory, he has everything he needs – a job, a place to live and good friends.

But as he meets a beautiful and mysterious woman, his life starts to change; during his journey, he meets 9 people who have achieved the success they wanted. Each of these 9 people has managed to achieve this success and fulfillment because they realized they were making a specific mistake that was keeping them from achieving their goals.

This book is quite different from the norm so it’s definitely not for everyone; however, if you’re not a fan of reading non-fiction but want to learn how you can grow and achieve success, then it’s definitely worth a read.

5. Bad Blood: Secrets And Lies In A Silicon Valley Startup, by John Carreyrou

Remember Theranos? Well, if you don’t know about, you’re certainly in for a treat. And if you do know about, Bad Blood will help you understand what exactly happened with the multibillion-dollar biotech startup…that didn’t actually have a product to sell.

Back in 2014, Theranos’s founder and CEO, Elizabeth Holmes, was largely seen as the ‘female Steve Jobs’ and an entrepreneur who had the potential to ‘revolutionize the medical industry’.

The product they sold – a machine that would completely change blood testing and make it easier and faster than ever – attracted a lot of attention from some of the biggest and most popular investors in the world. At the height of its ‘success’, the company was worth an estimated $9 billion, while the CEO herself at $4.7 billion. But the promised technology didn’t exactly work – so how did they make it this far? How did they attract all of this investment, so quickly? What exactly happened and how did this scam get this far?

John Carreyrou, the journalist who actually broke the story initially (and it was certainly not easy to do so, considering the immense pressure from the company), wrote a very insightful book about the subject, detailing the full story of this incredible $9 billion scam. This is not just a business book but a true crime story as well, one fit for the big screens.

Conclusion

There have been some truly amazing business books coming out this year and December is the perfect time to dig in.

Many of the books in this list are perfect not just for entrepreneurs, managers and business people in general, but for anyone who loves a good real-life story.

Have you read any of the books in this list and if so, what did you love (or hate) about them? What other great business books have come out this year that you’ve read?

Source: Forbes.

Find our newest updates on FMB Partner official social media:

Facebook Page

Instagram Page

Read more

It’s True, Team Building Is A Waste Of Time–But Trust Is Essential

In his recent Harvard Business Review article,  “Stop Wasting Money on Team Building,” Carlos Valdes-Dapena opens with a stark assertion: “Most corporate team building is a waste of time and money.”

He’s right, of course. At least, he’s right insofar as the absurd and pricey experiences that are often used in corporate organizations to facilitate team building. Ropes courses, trust falls and the assortment of team building games out there all aim to create an environment of uncertainty and stress that build bonds of trust between people. Though well-intentioned, these artificial activities are (at best) thin shadows of the real thing. The adversity is contrived, and so the trust needed to thrive within it is hollow and temporary. As soon as participants return to the natural habitats of their work domains, the suspicious distrust and self-focused motivations of old return, wreaking havoc on the ability of teams to function as a team.

Unfortunately, Valdes-Dapena takes this observation as proof that trust itself is not the necessary starting point for effective teamwork. This confuses the uselessness of silly corporate trust-building efforts with the usefulness of building the real thing. Instead, he proposes that trust is a naturally occurring byproduct of “dedicated people striving together” to achieve their own individual objectives, as clarified and aligned using his proprietary “collaboration framework.”

This is the hope of leaders and managers everywhere: to find a new organizational structure with clear definitions of roles and finely tuned incentives that enable group performance to excel whether people trust each other or not. The thinking goes: once you build that, trust can organically grow as the group’s goals or reached . . . or not. In this model, trust among team members is nice to have, but not a must-have.

The goal of finding a way to manage the trust problem is understandable but misguided. It suffers from the twin problems of misunderstanding what teamwork really is and how it is built.

Understanding teamwork

Teamwork is a much deeper concept than simply group work. In a group work model, such as an assembly-line factory, the group effort is orchestrated by the design of the plan. Not much is required of workers beyond doing their own, individual tasks. While the parts of the whole are connected, they are not interrelated. The group can achieve its objectives with little to no relational coordination. So long as everyone does the task in front of them, the design of the system and its coordination from the authorities above will transform individual contribution into group production.

True teamwork requires more to achieve the “whole is greater than the sum of the parts” payoff. Watch high-performing teams in any domain, and you will see a group of people operating with a shared sense of mission and a feeling of camaraderie. They experience an esprit de corps that unites more than their collective efforts: it unites them. In this unity, members of a team care about more than just their own individual responsibilities and compensation. They care about the team’s mission and are invested in each other’s success as well. This state – colloquially described as “team chemistry” in the sports world – is now becoming the stuff of serious statistically study, as noted by Harvard Business Review four years ago with its article titled “Team Chemistry Is the New Holy Grail of Performance Analytics.”

Beyond chemistry, teamwork requires constant and open communication. This is so for reasons more important than mere sharing to be a “good team player.” As General Stanley McChrystal illustrates beautifully in his book, Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World, the predictability of the industrial age of complicated machines has now given way to the unpredictability of the information age of complex networks. In this new environment, qualities such as flexibility, agility, and speed are more important than ordered precision and operational efficiency. To achieve the level of coordination needed for teams to thrive in this new paradigm, rapid communication, and transparent information sharing are paramount. As McChrystal put it in Teams:

“Through this combination of dense connectivity – trust – and their understanding of the situation and commitment to an outcome – purpose – teams like the SEALs can tackle threats more complex than any leader can foresee.”

Why trust matters

This requirement of teamwork to quickly and selflessly share information is why trust matters.

As anyone knows who has ever operated in a bureaucratic environment (whether public/government or private/corporate), all too often information is treated like both a currency and a weapon. People hoard information to make themselves more valuable to the organization (in general) and their bosses (in particular) by the ways they choose to share it. At the same time, how information gets shared or not can damage a rival teammate’s chances of success or a rival division’s ability to get a needed piece of the corporate budget. In these types of environments, people don’t freely share information because they don’t trust others not to use that information to their own disadvantage. Without trust, membership on a corporate team ends up resembling a Hobbesian state of nature, only with health insurance and a 401(k) plan.

As communication atrophies among members of teams – whether cross-functional or adjacent in nature (sales teams responsible for different territories or products, for example) – moments of conflict arise to steal the valuable time and attention of all involved. A vicious cycle then ensues: the breakdown in communication triggers conflict and conflict reinforces the lack of trust that results in even more communication problems.

The consequence to the business for this lack of trust is one of the lost opportunity costs. How much more productivity and creativity could be unleashed during the time spent in conflict cycles like this? Better yet, how many new ideas simply don’t get through because of the lack of shared information at the right time for serendipity to do its magical work? No amount of organizational redesign, incentive restructuring or role clarity efforts can overcome the problem at the heart of it all: distrust. For teams to be willing to communicate in the ways needed for true teamwork to occur, a foundation of trust has to be built.

How trust is built

There are no easy shortcuts to building trust. It takes time, intention and the crucible of hard work. In the physical arenas like sports, trust is built through the sweat of practice and the pressure of performance. Talk to any veteran of military service and they say something similar: the rigors of military training forges a bond of trust among fellow soldiers, sailors, airmen, and marines.

In matters less physical, the formula is still the same. Whether among partners in a marriage or peers in business, building trust requires embracing the hard emotional work of vulnerability.  In his bestselling book The Advantage: Why Organizational Health Trumps Everything Else in Business, author Patrick Lencioni zeros in on trust as the foundation of a healthy leadership team. According to Lencioni, the door that leads to that kind of trust is vulnerability:

“When everyone on a team knows … that no one is going to hide his or her weaknesses or mistakes, they develop a deep and uncommon sense of trust. They speak more freely and fearlessly with one another and don’t waste time and energy putting on airs or pretending to be someone they’re not. … At the heart of vulnerability lies the willingness of people to abandon their pride and their fear, to sacrifice their egos for the collective good of the team.”

Yes, it’s true: the expensive off sites and goofy games fail to build the trust that makes teamwork happen. But proving the former are largely useless isn’t the same as proving the latter to be unnecessary. In the rapidly changing environment facing every business now, effective teamwork is needed now more than ever. This means doing the hard work of looking team members in the eye and embracing the vulnerability that starts the process of building trust. And if you’re the leader? It means you get to go first.

There’s no other way.

Source: Forbes.

Find our newest updates on FMB Partner official social media:

Facebook Page

Instagram Page

Read more

7 Instant Solutions on How to Cut Down 90% of Time Used for Social Media Management

Small business owners are always hard-pressed for time and resources. They can’t afford to spend hours on social media management each week. They don’t have the budget or time to have quality content created consistently for multiple social media networks.

The good news for such small business owners is the presence of social media management tools that can help automate much of social media management. This post is a straight-up summary of 7 steps to save time on social media management today.

  1. Create a content calendar

When you plan social media posts for a month, you not only save the effort of having to do it every day but also retain more control over quality and consistency.

Create a detailed social media calendar that covers all the activities you plan to execute over the course of a month. Account for important days – festivals, shopping days and other important dates for your business. Hand over the plan to your content creation team, so they can get to work on creating the content.

  1. Create post templates

Most content created by businesses for social media falls into certain patterns. Social media managers can save a ton of time on content creation by creating templates of these patterns. For instance, if you blog regularly and promote your blog posts on social media, you can create blog promotion templates and save them on your social media management tool like DrumUp.

DrumUp is a social media management tool that lets you store posts in-app in content libraries and schedule posts from those libraries easily.

  1. Curate 25% of your content

Not all of your content has to be a 100% original. In fact, there’s a lot of content that is better curated than created. Examples of these posts are news and trends posts. Why rewrite news risking SEO penalties when you can simply curate them for your social media audience. To curate posts easily, you can use a content curator.

Flipboard is a content curator that lets you curate industry-specific news to share easily on social media.

  1. Use visuals instead of text

Visuals are now easier to create than blog posts. Why spend hours creating a blog post when you can put together an infographic in minutes? Infographics are also more successful on social media because they display important information in a concise and attractive form. Infographics are hard to create from scratch but are very easy to create using templates on infographic makers.

  1. Bookmark content on the go

When curating content, why wait until it’s time to post when you can bookmark interesting posts on the go? As a social media manager or small business owner, you probably spend some time catching up on the news each day. When doing this, you can easily bookmark the interesting posts to share with your social media audience at a later point.

Both DrumUp and Flipboard have bookmarking tools that you can use to save posts for publishing at a later point.

  1. Cross-post across social networks

Why restrict the publishing of posts to one social network when you can easily cross-post to others? Many small business owners limit their social media presence to one or two social networks because they don’t have enough time to manage multiple pages at the same time. However, this need not be the case because you can use a cross-promotion tool to share posts published on one social platform to others.

IFTTT is a cross-promotion tool that lets you set up “recipes” that automatically publish posts you schedule on one social platform (say Facebook) to others (LinkedIn, Twitter, etc.)

  1. Leverage UGC

UGC or User Generated Content is a great alternative to creating your own content. Not only does UGC save you time, but it also has more of an impact on your audience. Over the years, your audience’s trust in companies has been declining. The best source of a recommendation is no more a brand’s social media accounts. Today’s audience is likely to trust more in recommendations provided by other social media users.

The simplest way to collect UGC is by running a contest or listening to your fans on social media.

There’s a lot that social media managers can automate to save time on social media management. The seven tips mentioned in this post, along with scheduling posts in advance (the obvious one) can save you a lot of time.
The article is originally published and written by  business2community.com

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

Instagram Page

Read more