Foto oleh Nick Agus Arya di Unsplash.

5 Peraturan OJK Menangani Situasi Pandemi COVID-19

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan mulai dari restrukturisasi pembiayaan bagi debitur hingga mengenai mekanisme RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik.

Guna menahan efek lanjut pandemik Covid-19 dan membantu pergerakan roda perekonomian nasional, serta merupakan tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, OJK menetapkan 5 Peraturan OJK (POJK):

1. POJK No. 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Aturan ini memuat perihal pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terdampak COVID-19, dengan berbagai ketentuan:

    1. Batas waktu penyampaian laporan berkala;
    2. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
    3. Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan Restrukturisasi Pembiayaan;
    4. Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
    5. Perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti; dan
    6. Pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai kelompok peserta (life cycle fund) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.

2. POJK No 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

POJK yang dikeluarkan sebagai perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2014 ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS Perusahaan Terbuka, khususnya dalam pembentukan kuorum kehadiran. Pemegang saham dapat melakukan pemberian kuasa secara elektronik kepada pihak ketiga untuk mewakilinya hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

POJK tersebut mengatur mengenai:

    1. Ketentuan mengenai pemberitahuan mata acara, pengumuman, dan pemanggilan RUPS;
    2. Kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS;
    3. Pemberian kuasa secara elektronik dilakukan melalui Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka;
    4. Pihak yang dapat menerima kuasa secara elektronik meliputi:
      1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham
      2. Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, atau
      3. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham
    5. Kegiatan Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau Pihak lain yang disetujui OJK.

3. POJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan RUPS Terbuka Secara Elektronik

Perusahaan Terbuka dimungkinkan untuk menyelenggarakan RUPS secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. Tetap mewajibkan RUPS fisik secara terbatas (minimal pimpinan RUPS, 1 anggota direksi dan/atau 1 anggota dewan komisaris, dan profesi penunjang)
    2. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk hadir secara fisik sepanjang Perusahaan Terbuka menyediakan kuota tertentu.
    3. Kehadiran pemegang saham secara elektronik dalam RUPS secara elektronik dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dianggap memenuhi kuorum
    4. Dalam keadaan tertentu, RUPS fisik dapat tidak dilaksanakan atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik
    5. Kondisi tertentu tersebut ditetapkan oleh Pemerintah atas persetujuan OJK.

4. POJK No 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung amanat dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Perppu No 1 Tahun 2020 dan merupakan perubahan atas Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Aturan tersebut memuat ketentuan:

    1. Perluasan cakupan definisi Transaksi Material yaitu setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK
    2. Perluasan batasan nilai Transaksi Material, semua nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan terbuka, menjadi nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka dan apabila Perusahaan Terbuka mempunyai ekuitas negatif maka perhitungan nilai transaksi sama dengan 10% atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka
    3. Penyempurnaan lingkup Transaksi Material sehingga mencakup antara lain:
    4. Transaksi Materia yang mengganggu kelangsungan usaha
    5. Transaksi restrukturisasi BUMN
    6. Transaksi yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu
    7. Dilusi yang nilainya material
    8. Pengaturan dalam POJK memberikan pengecualian bagi lembaga jasa keuangan yang melakukan Transaksi Material dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada publik, namun tetap wajib lapor ke OJK

Seluruh ketentuan dalam peraturan ini berlaku enam bulan setelah diundangkan kecuali pengaturan yang memberikan pengecualian bagi lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal.

5. POJK No 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank

POJK ini mengamanatkan OJK untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya pada sektor perbankan sebagai penanganan atas dampak COVID-19. Secara umum POJK ini memuat ketentuan:

    1. Ruang lingkup pengaturan berlaku bagi Bank yaitu Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
    2. Kewenangan OJK memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi dan menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi
    3. Perintah Tertulis diberikan kepada bank yang memenuhi kriteria berdasarkan penilaian OJK
    4. Kewajiban kepada Bank yang diberikan Perintah Tertulis untuk menyusun rencana tindak, serta melaksanakan dan menjaga kelancaran proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi sesuai dengan rencana tindak
    5. Dalam pelaksanaan Perintah Tertulis oleh Bank untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi:
      1. Terdapat beberapa penyesuaian terhadap proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi
      2. Bagi BUK atau BUS, berdasarkan persetujuan OJK dapat dikecualikan dari ketentuan mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, kepemilikan saham bank umum, dan/atau batas waktu pemenuhan modal inti minimum
      3. Bagi BPR atau BPRS, jaringan kantor tetap dapat dipertahankan sesuai dengan wilayah jaringan kantor BPR atau BPRS yang telah berdiri.

Sumber: Kontan.

FMB & Partners Law Firm dapat membantu Anda dalam praktek hukum dan legal due diligence yang komprehensif pun membantu keperluan hukum serta legalitas mergers and acquisition bisnis Anda. Contact us for info and other legal practice at +62 21 5082 0033 or mail to mey@fmbpartner.com

_

Ikuti kami di akun resmi media sosial FMB Group:

Facebook Page

FMB Partner IG Page

FMB&Partner Law Firm IG Page

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *