Profit and Loss

Solusi untuk Wajib Pajak Profesi Agar Tak Lebih Bayar Pajak

Setelah mendapat protes dari Artis bahwa setelah amnesti pajak berakhir, mereka menjadi harus membayar pajak lebih tinggi dari sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak (WP) terutama pada pekerja profesi untuk memiliki pembukuan penghasilan. Seperti artis, pengacara, dokter dan profesional lainnya.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pembukuan penghasilan ditujukan untuk penghitungan pajak per tahunnya yang lebih jelas dan lebih murah dibandingkan dengan tidak memiliki pembukuan penghasilan.

Menurut Ken, membuat pembukuan tentunya bukan sesuatu yang sulit bagi profesi artis karena hanya mencatat berapa yang mereka hasilkan dan berapa yang merka keluarkan sebagai biaya. Jika WP memiliki pembukuan, maka jumlah pajak penghasilan terutang bisa lebih rendah karena tarif pajak langsung dikalikan dengan penghasilan neto WP tanpa memperhitungkan tarif norma.

Sebagai informasi, sesuai Pasal 1 Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor 17 Tahun 2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto (pasal 17 UU PPh), kewajiban penyelenggaran pembukuan ditujukan kepada WP orang pribadi yang melakukan usaha dengan peredaran brutonya mencapai Rp4,8 miliar atau lebih dalam satu tahun.

Di mana, aturan tersebut yakni tarif normal x (penghasilan yang telah dikurangi biaya) – PTKP x tarif pasal 17 UU Pajak Penghasilan (PPh). Sebagai contoh, artis dengan penghasilan Rp 500 juta dikurangi biaya Rp 100 juta dikalikan tarif normal yang sebesar 62,5% lalu dikurangi PTKP per tahun Rp 54 juta, setelah itu dikalikan tarif PPh 25% sehingga pajak yang dibayarkan sebesar Rp 49 juta.

Atau perhitungannya seperti ini 62,5% x (Rp 500 juta – Rp 100 juta) – PTKP x 25% = Rp 49 juta.
Sementara, bagi WP yang peredaran bruto dari usahanya kurang dari Rp4,8 miliar, WP terkait wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali WP yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Bagi WP yang menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final, dan penghitungan penghasilan netonya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. yang dirumuskan pada Perdirjen Pajak Nomor 15/2015.

Yakni, (tarif normal x penghasilan) – PTKP x tarif PPh. Sebagai contoh, artis dengan penghasilan Rp 500 juta per tahun dikalikan tarif normal sebesar 62,5% lalu dikalikan 25%, atau (62,5% x Rp 500 miliar) – PTKP x 25% dan hasilnya adalah Rp 64 juta.

Hal ini selain membantu pelaporan dan perhitungan pajak juga mendorong para profesi untuk melakukan pembukuan. Meski demikian, Ken mengungkapkan, imbauan mengenai pembuatan pembukuan penghasilan ini perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait seperti Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

Budgeting for Business

Jika Anda tidak yakin tentang kemampuan pembukuan Anda bahkan dengan bantuan perangkat lunak akuntansi, Anda mungkin ingin menggunakan jasa akuntan untuk melakukan pembukuan dan pencatatan Anda secara bulanan. FMB Consultant siap dan menyediakan jasa tersebut termasuk mengaudit buku-buku triwulanan dan menyiapkan laporan bisnis akhir tahun dan pajak. Untuk informasi lebih lanjut atau diskusi tentang jasa kami, silahkan hubungi kontak yang tersedia di bawah ini. Demikian artikel “Solusi untuk para Profesi Agar Tak Lebih Bayar Pajak”.

Follow our blog and LinkedIn for more updates!

Managing Partner:

Ivan Liyanto, ily@fmbpartner.com

Client Management:

admin@fmbpartner.com

 

Official LinkedIn Page | www.fmbconsultant.com

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *