Pajak

Risiko Perpajakan atas Penutupan Perseroan Terbatas

Sebuah Perseroan Terbatas (“PT”) secara resmi didirikan berdasarkan akta pendirian yang diterbikan oleh notaris dan disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keberadaan PT ini akan terus berlangsung ada, selama tidak ada keputusan untuk melakukan upaya penutupan, baik keputusan dari pihak internal yang bersifat secara suka rela ataupun pihak eksternal yang bersifat secara memaksa karena ketentuan hukum yang berlaku.

Apapun penyebab atas keputusan penutupan tersebut diambil, keputusan penutupan harus dilaksanakan dengan cara yang tepat. Namun pada praktiknya, terutama yang sering terjadi pada usaha kecil mikro-menengah (“UMKM”), setelah PT ditutup, para penanggung jawab PT dituntut untuk membayar sejumlah tagihan pajak yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Meskipun keberadaan PT tersebut secara resmi telah berakhir.

Hal ini disebabkan oleh kekeliruan atas prosedur penutupan PT yang diambil. Pada hukumnya, prosedur penutupan PT dibagi menjadi dua langkah utama, yaitu: penutupan PT secara formal, dan penghapusan NPWP.

Pada langkah pertama yaitu penutupan PT secara formal, salah satu kewajiban PT adalah melakukan proses likuidasi, yaitu: menyelesaikan seluruh kewajiban yang dimiliki, menjual harta perusahaan, dan mengembalikan sisa hasil usaha kepada para pemegang saham.

Proses likuidasi ini kerap sekali dilakukan oleh UMKM tanpa memperhatikan ketentuan standar akuntansi dan perpajakan yang berlaku, sehingga pada proses ini para penanggung jawab PT merasa telah menyelesaikan kewajibannya begitu saja. Padahal, setiap transaksi yang terjadi pada proses likuidasi dapat memunculkan risiko perpajakan baru.

Berikut beberapa contoh transaksi:

  1. Transaksi penjualan harta

Ketika PT menjual sebuah mesin dengan nilai lebih tinggi dibandingkan nilai buku yang dicatat, maka selisih nilai tersebut merupakan keuntungan modal yang merupakan objek pajak penghasilan.

Nilai Buku            = Rp.100.000.000,00

Nilai Dijual           = Rp.150.000.000,00

Keuntungan       = Rp.50.000.000.00 (objek pajak penghasilan)

  1. Pembebasan Utang

Setelah PT menjual seluruh harta yang dimiliki namun tetap belum mampu untuk menyelesaikan sisa kewajiban yang dimiliki, sehingga kewajiban tersebut menjadi gagal bayar. Maka sesuai dengan ketentuan UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf k “keuntungan karena pembebasan utang” merupakan objek pajak penghasilan. Berikut contoh perhitungannya:

Utang awal         = Rp.1.000.000.000,00

Pelunasan           = Rp.200.000.000,00

Gagal Bayar        = Rp.800.000.000,00 (objek pajak penghasilan)

Risiko perpajakan ini akan diketahui ketika PT melakukan langkah kedua dalam penutupan PT yaitu mengajukan proses penghapusan NPWP. Adapun salah satu prosedur wajib yang dilaksanakan sebelum Ditjen Pajak memberikan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah pemeriksaan. Apabila Ditjen Pajak memutuskan untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat all tax dengan rentang periode yang cukup panjang, maka risiko perpajakan yang akan terungkap tidak hanya risiko perpajakan atas transaksi likuidasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Melainkan juga risiko perpajakan tahun-tahun sebelumnya yang menimbulkan utang pajak yang wajib dibayar oleh PT.

Karena keberadaan PT secara formal telah dibubarkan, maka utang pajak yang wajib dibayar oleh PT wajib ditanggung renteng secara pribadi oleh pengurus PT (UU KUP Pasal 32 ayat (2)). Oleh karena itu, untuk meminimalisir segala kemungkinan risiko yang dapat terjadi maka diperlukan risk assestment dan manajemen yang tepat sebelum melakukan langkah upaya penutupan PT.

_

Artikel pajak ini ditulis oleh:

Albertus, B.M.
Konsultan Pajak FMB Partner

FMB Partner menyediakan jasa penutupan PT lengkap dengan penghitungan risiko perpajakannya. Sebelum terhambat, sebelum terlambat, sila tanya dan hubungi kami di 021-5082-0033 atau admin@fmbpartner.com

Follow us on FMB Partner social media pages:

Facebook Page

Instagram Page

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *