Ilustrasi Pajak

7 Kebijakan Pajak yang Akan Diterapkan Tahun 2017

Seiring menjalankan kebijakan di sektor perpajakan, pemerintah juga akan merevisi regulasi terkait perpajakan.

Kebijakan Pajak 2017 akan diarahkan pada penerimaan, daya beli, dan investasi hal ini untuk mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor pajak dengan tetap menjaga daya beli masyarakat serta mendorong iklim investasi.

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 pendapatan dari sektor perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.495,9 triliun dan akan diarahkan pada pendapatan dari sektor nonmigas terutama dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp751,8 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp493,9 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi. Salah satunya akan melakukan berbagai langkah kebijakan seperti peningkatan tax base dan kepatuhan wajib pajak yang meliputi penerapan pengampunan pajak serta upaya ekstensifikasi melalui penguatan basis data perpajakan.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2017 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR, ada tujuh kebijakan di sektor perpajakan yang akan diterapkan pada tahun 2017.

Pertama, kebijakan optimalisasi perpajakan dalam rangka peningkatan tax ratio dan pemenuhan kebutuhan pendanaan APBN.

Kedua, kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi, dan daya saing industri nasional.

Ketiga, kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri.

Keempat, kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk pengendalaian konsumsi barang tertentu dan negative externality.

Kelima, kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (tax compliance).

Keenam, kebijakan perpajakan internasional yang diarahkan mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan dan penanggulangan penghindaran pajak.

Ketujuh, kebijakan perpajakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi SDM dalam rangka mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

Untuk mendukung kebijakan-kebijakan tersebut, sejumlah revisi regulasi pun akan dilakukan. Mulai dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, regulasi terkait pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan regulasi mengenai bea materai. Selain itu, pemerintah juga berencana sejumlah kebijakan teknis.

Salah satunya pada 2017 akan difokuskan pada peningkatan law enforcement serta melanjutkan program pengampunan pajak yang telah berlangsung mulai semester II tahun 2016. Penegakan hukum di bidang perpajakan itu akan dilakukan secara selektif.

Kemudian, pemerintah juga akan menyusun model manajemen kepatuhan wajib pajak berbasis risiko (compliance risk management), mengoptimalisasi dan peningkatan sumber daya manusia penegakan hukum dan kerjasama kelembagaan dengan penegak hukum lain.

Selain itu, di tahun 2017, pemerintah juga akan mempertahankan kebijakan untuk pengampunan pajak yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak.

Kebijakan teknis lainnya, akan ditingkatkan pelayanan kemudahan pelaporan, pembayaran dan akses informasi perpajakan. Peningkatan efektivitas penyluhan dalam rangka kepatuhan wajib pajak. Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, langkah yang akan ditempuh. Serta peningkatan efektivitas pemeriksaan dan penagihan.

 

Diolah dari: Hukum Online dan Finance Bisnis Indonesia

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *